TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah Haji 1447H/2026M secara umum mencatatkan peningkatan mutu yang signifikan dibanding musim-musim sebelumnya. Beragam terobosan dan pembaruan pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah pada musim ini berhasil menyuguhkan kenyamanan nyata bagi para jemaah haji asal Indonesia selama beribadah di Tanah Suci.

Kondisi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun A. Syamsurijal, saat membacakan laporan resmi hasil pengawasan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Pihaknya memberikan apresiasi atas sejumlah pencapaian besar yang berhasil diwujudkan oleh kementerian terkait sepanjang musim haji kali ini.

"Alhamdulillah, proses pengawasan kami kawal ketat dari mulai persiapan di Panja hingga keberangkatan. Secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan pelaksanaan layanan fast trackkeimigrasian di seluruh embarkasi haji, yang terbukti memberikan kemudahan dan kenyamanan nyata bagi jemaah," ujar Kang Cucun dalam pidatonya, dilansir 27 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan Timwas Haji DPR RI, keberhasilan penyelenggaraan haji musim ini ditopang oleh tiga faktor utama, yakni kelancaran Layanan Keberangkatan Cepat (Fast Track) berkat penerbitan visa yang lebih awal, ketuntasan penyaluran Kartu Nusuk sebesar 100 persen sejak di embarkasi, serta tingginya kedisiplinan dan kesigapan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di lapangan.

Kendati memberikan Rapor Hijau, Cuncun menegaskan bahwa Timwas Haji DPR RI tetap menyodorkan sejumlah rekomendasi konstruktif kepada pemerintah guna perbaikan tata kelola di masa depan. Rekomendasi tersebut mencakup jaminan pembatasan kapasitas maksimal 4 orang per kamar serta peningkatan mutu fasilitas di Armuzna agar setara paket kelas C.

Selain aspek hunian, perbaikan juga diarahkan pada ketepatan waktu pembagian konsumsi siap santap (ready to eat), pemanfaatan armada transportasi yang ramah lansia dan penyandang disabilitas, hingga pengetatan skrining kesehatan di daerah guna memastikan kelayakan (istitoah) serta kesiapan sarana medis untuk menekan angka kematian jemaah.