SURYA.co.id, SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong Pemkot Surabaya memperluas digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Kaji Ipuk menilai digitalisasi tidak cukup diterapkan pada sektor parkir. Menurutnya, sistem serupa perlu diterapkan pada sektor pajak rumah makan, hotel, dan restoran.
"Harus bertransformasi digital menyeluruh. Kalau retribusi parkir sukses dengan sistem digital, pajak rumah makan restoran harus dilakuan pendekatan digital yang sama," kata Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri kepada Surya.co.id, Kamis (27/8/2026).
Ia menekankan pentingnya sistem pencatatan transaksi di rumah makan yang terintegrasi secara real-time.
Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu Pemkot Surabaya memantau transaksi secara lebih akurat sekaligus mempersempit potensi kebocoran pajak daerah.
Digitalisasi juga dinilai dapat menciptakan transparansi data antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.
Baca juga: Pria Surabaya Jual 500 Kipas Bergambar Gus Yahya di Muktamar NU ke-35 Jombang, Jadi Bentuk Dukungan
Kaji Ipuk mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah menerapkan pembayaran non-tunai atau cashless di sejumlah titik parkir.
Ia menilai keberhasilan digitalisasi parkir menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan pendapatan daerah.
"Kami mengapresiasi kinerja impresif Pemkot Surabaya yang berhasil mendongkrak pendapatan daerah. Salah satunya dari pakir," kata Ipuk.
Dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2026 di DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyampaikan hasil positif dari digitalisasi parkir.
"Terbukti. Kalau kita kelola sendiri dengan serius, digital (non tunai), pendapatan parkir luar bisa. Dalam sehari di satu titik di CFD bahkan kita bisa dapat Rp 4 juta. Ini satu titik. Kita punya 1.300 titik," kata Eri.
Baca juga: Dugaan Pungli Surat Keterangan Kecelakaan Surabaya, Bukti Transfer Rp 1 Juta ke Oknum Polisi Viral
Kaji Ipuk menegaskan inovasi peningkatan pendapatan tidak boleh berhenti di sektor parkir.
Menurutnya, digitalisasi perlu diperluas ke sektor hotel dan restoran karena transaksi di sektor tersebut memiliki potensi besar terhadap PAD Surabaya.
Ia menilai sistem pencatatan manual masih memiliki celah yang dapat menyulitkan pemerintah dalam mengetahui transaksi riil di lapangan.
Dengan sistem digital, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara lebih transparan sehingga potensi manipulasi maupun selisih data bisa ditekan.
"Kalau sistem digital, pajak rumah makan itu tak muncul dua administrasi. Di RM dan Bapenda," kata Ipuk.
Menurut legislator dari PDIP tersebut, penerapan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah menjadi kebutuhan di era digital.
DPRD Surabaya pun berkomitmen mengawal perluasan integrasi sistem digital tersebut secara bertahap.
Digitalisasi di berbagai sektor pendapatan diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengoptimalkan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kota Surabaya.
