TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Arah pembangunan Kota Semarang selama dua tahun terakhir kembali dipertanyakan.

Sejumlah pihak menilai pembangunan belum sepenuhnya menjawab persoalan warga, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Semarang (FOMOS) bertema “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026).

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Dr Hj Mila Karmilah, menjadi salah satu pihak yang menyoroti arah pembangunan tersebut.

Baca juga: Debit Air PDAM Tirta Moedal Menyusut Akibat Kemarau, Warga Semarang Keluhkan Air Keruh

Baca juga: Peneliti Undip Semarang Ciptakan Alternatif Es Batu Konvensional Bagi Nelayan

Menurut Mila, sejumlah proyek di kawasan pesisir Semarang perlu dikaji lebih menyeluruh karena berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut.

Ia mencontohkan pembangunan tanggul laut yang sejak awal disebut sebagai bagian dari upaya mengatasi kemacetan sekaligus mengurangi banjir.

Namun, menurutnya, persoalan pembangunan bukan sekadar soal ada atau tidaknya proyek, melainkan bagaimana proyek tersebut direncanakan dan sejauh mana masyarakat dilibatkan.

“Pembangunan yang sekarang ada ini bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya tidak partisipatif,” kata Mila dalam diskusi.

Mila menilai masyarakat kerap mengetahui proyek setelah pembangunan berjalan. Kondisi tersebut membuat warga, termasuk nelayan, memiliki ruang yang terbatas untuk menyampaikan kebutuhan maupun kekhawatirannya.

Dampaknya, kata dia, tidak hanya menyangkut aktivitas masyarakat, tetapi juga ekosistem pesisir.

Ia menyebut kondisi tersebut antara lain dirasakan masyarakat Tambakrejo dan Bedono yang selama ini menggantungkan kehidupan dari hasil laut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan kerang hijau.

Menurut Mila, perubahan sirkulasi air akibat kawasan yang tertutup tanggul laut dapat memengaruhi habitat kerang hijau.

“Teman-teman nelayan Tambakrejo bilang semakin susah mencari kerang hijau. Kawasan yang tertutup oleh tanggul laut membuat kerang menjadi kecil-kecil,” ujarnya.

Selain tanggul laut, Mila juga menyoroti rencana reklamasi di kawasan Mangkang yang disebut dalam RTRW Kota Semarang.

Menurut dia, rencana tersebut perlu mempertimbangkan kawasan tangkap nelayan yang selama bertahun-tahun menjadi ruang hidup masyarakat.

“Pembangunan hari ini adalah menguntungkan, mohon maaf, menguntungkan hanyalah investor. Investor itu siapa? Mereka adalah kapital yang punya uang,” katanya.

Mila juga meminta pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk keberadaan kawasan industri dan persoalan lingkungan.

Ia menyebut terdapat puluhan kawasan industri di Kecamatan Sayung yang menurutnya perlu dikaji kaitannya dengan persoalan penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir.

“Yang menyebabkan land subsidence bukan masyarakat, bukan nelayan, tetapi industri yang berada di kawasan pesisir,” ujarnya.

Pemkot Dinilai Belum Punya Konsep Pembangunan yang Jelas

Sorotan terhadap arah pembangunan juga disampaikan Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah.

Menurut Ronny, pembangunan seharusnya memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, bukan hanya kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi.

Ia menyoroti persoalan banjir dan rob yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah Kota Semarang.

“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.

Ia menilai penanganan banjir selama ini masih cenderung bersifat reaktif.

Ronny mempertanyakan kesinambungan program pemerintah saat ini dengan pemerintahan sebelumnya, termasuk rencana pembangunan penampungan air di kawasan hulu.

“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” ujarnya.

Selain infrastruktur, Ronny menyoroti tata kelola pemerintahan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Menurut dia, pengalaman kasus korupsi pada masa lalu semestinya menjadi pelajaran agar pengelolaan pemerintahan Kota Semarang semakin transparan dan tidak kembali membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai anggaran ini hanya dikuasai oleh kroni-kroni tertentu seperti yang lalu,” katanya.

Ia menilai masyarakat sipil dan media memiliki posisi penting sebagai pengawas pembangunan, termasuk dalam mengawal penggunaan APBD.

“Teman-teman media ini juga sebagai fungsi kontrol. Memiliki informasi yang luas, memiliki data, dan bisa mencari data. Mungkin kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang,” ujarnya.

Musrenbang Dinilai Perlu Diperkuat

Sementara itu, politisi PSI Muhammad Farchan menyoroti persoalan dari sisi perencanaan pembangunan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Sebagai warga Kota Semarang sekaligus mantan birokrat, Farchan mengaku masih memiliki harapan terhadap pemerintahan kota.

Namun, ia mempertanyakan sejauh mana visi dan janji politik pemerintah telah diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Farchan juga menyoroti keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen perencanaan dari bawah.

Menurutnya, Musrenbang seharusnya menjadi ruang penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam agenda pembangunan.

“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up. Kalau orang tidak peduli, sekarang adanya semua proyek langsung yang keluar dari pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam menjelaskan setiap kebijakan pembangunan.

Menurut Farchan, minimnya komunikasi justru dapat memunculkan kebingungan dan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Komunikasi yang perlu dibangun di tingkat pemerintah,” katanya.

Farchan juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik.

Menurutnya, pembangunan harus kembali melihat posisi Semarang sebagai kota yang tumbuh dari fungsi pelabuhan dan aktivitas ekonomi.

Ia menilai pemerintah masih memiliki waktu untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki arah pembangunan.

“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah bersama DPRD Kota Semarang dapat kembali menelaah kebijakan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Perlu telaah kembali kebijakan-kebijakan yang berbeda pada rakyat, tapi satu sisi bisa memberikan manfaat,” katanya. (Rad)