TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Politisi Partai Gerindra dari Jawa Barat, Buky Wibawa, memberikan ketegangan politik reaksi keras terhadap beredarnya spekulasi terkait percepatan kepemimpinan nasional.
Ketua DPRD Jawa Barat ini menegaskan bahwa mandat rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto bersifat mutlak untuk mengemban tugas pemerintahan secara penuh hingga tahun 2029.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran elite politik untuk menahan diri dari membicarakan wacana pergantian kepemimpinan sebelum masa jabatan resmi berakhir.
Sikap tegas tersebut diutarakan Buky guna merespons dinamika yang dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai potensi berulangnya perubahan peta politik nasional sebelum agenda Pemilu 2029 digelar.
“Mandat rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto adalah mutlak untuk memimpin penuh hingga 2029,” kata Buky melalui siaran tertulisnya, Kamis (27/8/2026).
Menurut Buky, melempar wacana mengenai percepatan peralihan kekuasaan, meskipun dalam ranah diskusi internal, sama sekali tidak membawa manfaat nyata bagi stabilitas negara apabila tidak berdiri di atas koridor hukum yang jelas.
“Membicarakan skenario percepatan politik sebelum waktunya, sekalipun dalam forum internal, adalah tindakan yang tidak produktif dan berpotensi memicu kegaduhan yang tidak perlu,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika bangsa saat ini semestinya diarahkan pada penguatan konsolidasi pemerintahan serta pemberian pengawalan penuh terhadap eksekusi program kerja Presiden Prabowo, bukan justru menghembuskan bola liar mengenai suksesi nasional.
“Fokus seluruh elemen bangsa seharusnya mendukung penuh kerja nyata Presiden, bukan menggemakan spekulasi yang dapat mengaburkan stabilitas nasional,” katanya.
Buky menyadari bahwa menyampaikan masukan maupun kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik difokuskan pada perbaikan aspek kebijakan, bukannya digeser menjadi prasangka politik yang memicu ketidakpastian publik.
“Kita boleh berbeda pandangan dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi jangan sampai kritik berkembang menjadi spekulasi tentang percepatan kepemimpinan nasional yang justru menimbulkan keresahan,” tuturnya.
Buky mengajak jajaran elite politik untuk merawat suasana iklim politik agar tetap adem dan menjunjung tinggi amanat hukum yang telah disepakati bersama lewat pesta demokrasi Pemilu 2024.
“Mari kita jaga marwah kepemimpinan nasional dengan narasi yang optimistis dan mendinginkan suasana,” katanya.
Latar Belakang Video Viral Budi Arie
Dilansir Tribunnews.com, perdebatan ini mencuat setelah publik digemparkan oleh penayangan cuplikan video yang memperlihatkan Budi Arie Setiadi tengah berbicara di depan Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta para tamu undangan. Tayangan tersebut seketika memicu berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
Dalam rekaman yang beredar, mantan Menteri Koperasi itu mengimbau audiens agar tidak hanya terpaku pada kalkulasi Pemilu 2029. Ia mengaku secara langsung membocorkan firasat politiknya kepada Jokowi.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.
Lebih jauh, Budi Arie menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini tengah berada dalam fase yang ia sebut sebagai anomali. Ia mengaitkan situasi sosial terkini dengan momen pergantian era Orde Baru ke masa Reformasi pada rentang tahun 1997–1999.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.
Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Menanggapi gejolak dari penayangannya tersebut, Budi Arie melempar pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie, dalam unggahannya di media sosial pribadinya pada Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh poin yang dilontarkan merupakan murni hasil pengamatan pribadinya tanpa melibatkan figur Jokowi.
"Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo," lanjut Budi Arie.
Mantan menkominfo tersebut juga mengutarakan kesiapannya dalam menghadapi konsekuensi buntut dari lontaran analisis politiknya itu.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut," ujar dia.
