TRIBUNMANADO.CO.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memastikan arah kebijakan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap difokuskan pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penjelasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

YSK mengatakan, kondisi fiskal yang dihadapi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat, tepat dan terukur.

Baca juga: Baru 30-an Koperasi Merah Putih di Manado yang Aktif, Bangunan di Paniki Dua Berada Samping Rusunawa

Menurutnya, Pemprov Sulut terus berupaya memperkuat pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus melakukan efisiensi belanja.

"Di tengah tantangan fiskal, kita harus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat dan berdampak bagi masyarakat," tegas mantan Kopassus ini.

Ia menjelaskan, Pemprov Sulut menerapkan prinsip Money Follow Program Priority, yakni anggaran diarahkan mengikuti program-program yang menjadi prioritas pembangunan.

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam perubahan anggaran tersebut.

Di antaranya percepatan pembangunan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, perlindungan sosial dan kesehatan, penguatan Universal Health Coverage (UHC) serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

"Prioritas kita jelas, bagaimana pembangunan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, pertanian dan sektor produktif lainnya harus mendapat perhatian," ujar Suami tercinta dari Anik Yulius Selvanus.

Dalam rapat paripurna yang sama, Pemprov Sulut turut menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat.

Ranperda tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.

YSK mengatakan, keterlibatan dunia usaha sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Yang paling penting adalah seberapa besar masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan itu," tandas Mantan Kabinda di Batam ini 

Ia berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS 2026 serta Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat berjalan konstruktif antara Pemprov Sulut dan DPRD Sulut.

Dengan demikian, kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sulawesi Utara (Ren)

-

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini