SRIPOKU.COM - Aksi demonstrasi warga Pati dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026) dituding terima bayaran oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai driver ojol.
Tudingan itu muncul setelah massa demonstran dari Pati pulang setelah beraudiensi dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Audiensi itu diikuti Koordinator AMPB Supriyono alias Botok, Teguh Istiyanto, Anik, Ali Juana, Vender, Wildan, Didik, Mardi, Paijan, Nunung Setiawan, Wahyu Hardianto, Suryani Kaliyana, Yunanto, dan Muhammad Buhari.
Mereka diterima sejumlah pimpinan DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade.
Botok mengatakan, pihaknya meminta agar DPR memberikan kepastian mengenai tanggal pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca juga: 65 Orang Diamankan Polisi Jelang Demo di DPR RI, Temukan 7 Jeriken Bensin hingga Ratusan Botol Kaca
"Tadi saya sempat ikut hadir ya Pak, dalam sidang paripurna terkait pembahasan RUU Perampasan Aset Koruptor. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember," kata Botok di hadapan pimpinan DPR.
Menurut Botok, apabila kesepakatan tersebut tidak direalisasikan hingga batas waktu yang ditentukan, pimpinan DPR harus bertanggung jawab.
Menanggapi hal itu, Dasco mengaku siap mundur jika RUU Perampasan Aset itu tidak disahkan sampai tanggal 15 Desember 2026.
Di tengah aksi tersebut, muncul tudingan bahwa Supriyono alias Botok dan massa AMPB menerima uang setelah masuk ke Gedung DPR RI.
Tudingan tersebut mencuat bersamaan dengan kekecewaan sejumlah driver ojek online yang mengaku membantu mengawal massa AMPB selama berada di Jakarta.
Perwakilan ojol, Melva Pardede, dalam sebuah video yang beredar menyampaikan kekecewaannya terhadap massa AMPB.
Menurut Melva, sejumlah warga Jakarta dan pengemudi ojol telah membantu massa, termasuk dalam urusan logistik, tanpa meminta imbalan.
Tribunnews.com telah mendapatkan izin untuk mengutip video tersebut dari Hendrick Z Kaikatuy yang mengunggah video Melva melalui akun Instagram miliknya, @mayzzq, Kamis (27/8/2026).
“Kami warga Jakarta merasa diberakin oleh kalian. Kalian main pulang saja setelah dari dalam,” ujar Melva di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).
Melva juga mempertanyakan kondisi rekan-rekannya yang masih berada di lokasi setelah massa AMPB meninggalkan Jakarta.
“Kalian sudah cair kalian pulang, bagaimana nasib rekan-rekan saya yang sudah membantu Anda saat anda diciduk oleh aparat? Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta silahkan ke Pati.”
Dalam video tersebut, Melva juga menyampaikan kekecewaan terhadap massa AMPB dan meminta mereka tidak kembali ke Jakarta apabila tuntutan mereka kembali dibawa ke DPR.
“Kalau kalian datang lagi 15 Desember disahkan RUU itu, jangan pernah injak lagi Jakarta. Kalian sudah mengecewakan kami.”
Ia juga mengatakan sejumlah rekannya dari kalangan ojol merasa kecewa.
“Kalian busuk. Semua rekan-rekan saya Ojol kecewa.”
Melva kemudian mempertanyakan keputusan massa AMPB yang meninggalkan lokasi.
“Belum selesai kok main pulang aja.”
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya tudingan dan polemik mengenai kepulangan massa AMPB dari Jakarta.
Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan AMPB Fajar Fajrullah meminta pihak yang menuduh menunjukkan bukti.
Fajar menegaskan, AMPB tidak akan menghindari kritik.
Namun, menurut dia, tudingan mengenai adanya penerimaan uang tidak semestinya disampaikan tanpa dasar yang dapat dibuktikan.
“Kalau ada massa yang menuduh AMPB menerima uang, silakan saja. Monggo mereka dibuktikan. Jangan cuma lempar tuduhan lalu merasa paling benar.”
Ia meminta pihak yang menuduh menyampaikan dasar tuduhannya dan siap mempertanggungjawabkan apabila tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan.
“Kalau memang benar, tunjukkan dasarnya. Kalau tidak bisa membuktikan, ya siap-siap mempertanggungjawabkan tuduhan itu.”
Fajar menilai pergeseran isu dari substansi perjuangan menuju tudingan, provokasi, dan dugaan upaya membuat keadaan chaos justru perlu dipertanyakan.
“Karena sejak awal pola seperti ini sudah kelihatan: ketika tidak mampu membantah substansi perjuangan, isu digeser ke fitnah, provokasi, dan upaya membuat keadaan chaos," ujar Fajar kepada Tribunnews.com, Kamis (27/8/2026)
Menurut Fajar, AMPB sejak awal bukan gerakan yang bertujuan menciptakan kerusuhan.
Ia menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan kolektif masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Fajar juga merujuk pada rangkaian aksi masyarakat Pati sejak 13 Agustus 2025 hingga aksi dan pendudukan DPRD Pati pada 13 Agustus 2026.
Ia menyatakan rangkaian aksi tersebut menjadi bukti bahwa AMPB tidak menjadikan perusakan fasilitas umum maupun kerusuhan sebagai bagian dari perjuangan mereka.
“Dari 13 Agustus 2025, aksi-aksi berikutnya, sampai pendudukan DPRD Pati pada 13 Agustus 2026, kita bisa membuktikan satu hal: tidak ada perusakan fasilitas umum," ujarnya.
Hal serupa, menurut dia, juga berlaku dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Fajar mengatakan AMPB tidak alergi terhadap kritik maupun dialog. Ia juga menegaskan perjuangan kelompok tersebut tidak membutuhkan kerusuhan untuk mendapatkan perhatian.
“Kita tidak alergi kritik, tidak takut dialog, dan tidak membutuhkan kerusuhan untuk membuktikan perjuangan," lanjutnya.
Ia kemudian menanggapi kemungkinan adanya pihak yang berupaya memancing benturan dalam aksi.
“Kalau ada pihak yang datang dengan niat memancing kerusuhan, membuat gaduh, atau sengaja mencari benturan, jangan kemudian AMPB yang dituding.”
Fajar bahkan mempertanyakan apakah ada pihak yang kecewa karena AMPB tidak dapat ditunggangi.
“Jangan-jangan justru mereka yang kecewa karena AMPB tidak bisa mereka tunggangi.”
Fajar menolak anggapan bahwa tidak terjadinya kerusuhan dalam aksi AMPB dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pembayaran kepada massa.
Ia menilai logika tersebut justru keliru karena gerakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat tidak harus diwujudkan melalui kekacauan.
“Jadi ada yang mem-bodoh-bodohi publik dengan logika: ‘Kalau tidak chaos berarti ada yang membayar.’ Justru sebaliknya, " katanya.
Menurut Fajar, pihak yang menginginkan kerusuhan belum tentu sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Yang ingin chaos belum tentu sedang memperjuangkan rakyat. Bisa jadi mereka sedang memperjuangkan kepentingannya tertentu.”
Ia kembali menegaskan bahwa AMPB tidak membutuhkan bayaran maupun kepentingan untuk menunggangi gerakan tersebut.
“AMPB tidak butuh bayaran. Tidak butuh tunggangan. Tidak butuh kerusuhan. Kita datang membawa suara rakyat," tegasnya.
Fajar mengatakan setelah aspirasi disampaikan, keputusan selanjutnya berada di tangan DPR RI dan pemerintah.
“Setelah itu, bola ada di tangan DPR RI dan pemerintah," kata Fajar.
Ia menambahkan, AMPB siap mengambil langkah berikutnya melalui jalur yang tetap terukur apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, termasuk menyatakan kesiapan untuk mundur dari kursi jabatan.
“Kalau tuntutan rakyat tidak dipenuhi, ya perjuangan akan menentukan langkah berikutnya melalui jalur yang tetap terukur.”
Bagi Fajar, perbedaan pandangan maupun kekecewaan tidak seharusnya berujung pada kerusuhan.
“Bukan berarti setiap kekecewaan harus dibayar dengan kerusuhan," imbuhnya.
Ia menutup tanggapannya dengan menegaskan bahwa AMPB ingin dinilai dari konsistensi perjuangannya dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita datang membawa suara rakyat. Pulang membawa perjuangan. Selebihnya, sejarah yang akan membuktikan siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang cuma numpang bikin gaduh," pungkasnya.
