​TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 21 ribu warga Kota Yogyakarta dilaporkan kehilangan akses kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) akibat perubahan data desil kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat.

​Pergeseran status perekonomian yang melompat dari desil rendah ke desil yang lebih tinggi, membuat status PBI ribuan warga tersebut mendadak nonaktif.

Menanggapi kasus tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan, Pemkot siap menyokong pembiayaan kesehatan warga terdampak melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lewat skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

​Ia menyebut, langkah darurat dan intervensi cepat harus diambil agar pelayanan medis mendasar bagi masyarakat miskin dan rentan tidak terputus di tengah jalan.

​"Dinas Kesehatan sudah saya minta untuk menyiapkan sumber alokasi anggaran dari Jamkesda atau APBD untuk njagani mereka yang terlempar dari desil rendah tadi. Karena mereka yang misalkan BPJS-nya terlanjur untuk cuci darah, masa mau kita stop? Itu kan tidak manusiawi," ujarnya, Jumat (28/8/2026).

​Dari total sekitar 21 ribu warga yang terlempar dari skema BPJS PBI, pihaknya sejauh ini telah berhasil mengondisikan dan menyaring sekitar 16 ribu jiwa untuk mendapatkan kepastian jaminan kesehatan.

​Sementara untuk sisa 5.000 warga lainnya, Pemkot Yogyakarta melalui instansi terkait masih terus melakukan penapisan dan verifikasi faktual secara teliti.

​"Yang BPJS saja ada 21 ribuan yang PBI-nya tidak ter-cover karena desilnya berubah. Dari 21 ribu itu, sekarang sudah terkondisikan sekitar 16 ribu. Nah, nanti kita masih harus berjuang lagi untuk menapis yang 5.000 itu, harus kita urus," tandasnya.

Baca juga: Kejadian Kebakaran di DIY Meningkat, Polda DIY Instruksikan Jajaran Patroli Kawasan Rawan

​Untuk memfasilitasi keluhan masyarakat terkait masalah BPJS maupun layanan publik lainnya, Pemkot menyediakan berbagai kanal pengaduan langsung maupun digital.

Salah satunya, melalui open house yang digulirkannya secara rutin setiap Rabu, di ruang kerja Wali Kota, supaya problem warga terdampak perubahan desil bisa segera direspons pemerintah.

"Kami membuka open house hari Rabu itu biar bisa melihat, cek ombak lah, kondisi masyarakat seperti apa. Atau bisa juga lewat aplikasi JSS (Jogja Smart Service), itu sudah banyak (aduan) yang masuk," ucapnya.

​Lebih lanjut, Hasto memastikan postur APBD Kota Yogyakarta sangat siap dan mampu menanggung beban alokasi kesehatan bagi warga yang kehilangan status PBI.

Pejabat berlatang belakang dokter dokter kandungan tersebut menegaskan, sektor kesehatan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar.

​"Jadi, kalau untuk sektor kesehatan, insyaallah (APBD Kota Yogyakarta) mampu ya, karena kita prioritaskan. Mungkin, yang masih kita harus banyak menggali anggaran lagi itu yang untuk pendidikan," cetusnya.

Hasto menyebut meski alokasi anggaran kesehatan relatif aman, tantangan keuangan daerah di tengah kondisi pelik ini justru berada pada sektor pendidikan. 

Pemkot Yogyakarta pun tengah gencar melakukan pengisian ulang atau refocusing anggaran dari kegiatan-kegiatan yang kurang urgent untuk dialihkan ke sektor pendidikan.

​Langkah ini diambil guna menyokong penambahan daya tampung sekolah negeri, seperti penambahan 3 kelas baru tingkat SMP dan rencana pengembangan kelas olahraga di SMP N 13 tahun depan untuk menampung sekira 120 siswa yang berminat.

​"Supaya warga yang terdampak ekonomi tetap bisa menyekolahkan anaknya secara gratis di sekolah negeri berkualitas, tanpa terbebani biaya swasta," pungkas Wali Kota. (aka)