TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tiga wilayah di bagian selatan Jawa Tengah yakni Banyumas, Kebumen, dan Cilacap atau Bukecap disiapkan menjadi wilayah percontohan pengelolaan darat dan laut secara terpadu.

Pengembangan tiga wilayah tersebut masuk dalam proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI).

Kepala Bappeda Jateng, Yusmanto mengatakan, program tersebut diharapkan dapat menghubungkan tata kelola wilayah darat dengan laut.

Menurutnya, sinkronisasi diperlukan terutama untuk mengembangkan berbagai komoditas lokal yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

"Jadi tata kelola untuk darat dan laut di tiga wilayah Jawa Tengah itu bisa sinkronisasi, terutama untuk komoditas-komoditas lokal yang ada di sana," kata Yusmanto seusai Konsultasi Publik Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Bukecap Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang, Jumat (28/8/2026).

Baca juga: Trans Jateng Bakal Masuk Batang, Pemkab Siapkan Feeder ke KITB

Sungai Serayu hingga Bendungan Mrica Jadi Perhatian

Yusmanto menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang perlu dimasukkan dalam dokumen pengelolaan darat dan laut tersebut.

Salah satunya tata kelola Sungai Serayu yang membelah wilayah Banyumas, Kebumen dan Cilacap hingga bermuara ke laut.

Sungai Serayu memiliki hulu di wilayah Wonosobo dan Banjarnegara sehingga pengelolaannya dinilai tidak bisa hanya dilakukan di wilayah hilir.

Menurut Yusmanto, persoalan sedimentasi dan sampah di Sungai Serayu harus menjadi perhatian.

Sedimentasi dan sampah tidak hanya berdampak pada sungai, tetapi juga dapat memengaruhi ekosistem laut.

"Berkaitan dengan Bendungan Mrica, soal sedimentasi bendungan yang perlu segera dilakukan pengerukan sekaligus mengukur kekuatan tanggul di bendungan tersebut," ujarnya.

Dia juga meminta agar rekomendasi yang dihasilkan dari penyusunan masterplan dapat diakomodasi dalam penataan ruang wilayah selatan Jateng.

Termasuk dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah 2024-2044 yang dapat disesuaikan setiap lima tahun.

"Ketika ada rekomendasi baru bisa diusulkan dalam perbaikan RTRW khususnya di wilayah selatan Jawa Tengah," bebernya.

Dengan integrasi tata kelola darat dan laut tersebut, Yusmanto berharap potensi ekonomi wilayah selatan Jawa Tengah dapat semakin dimaksimalkan.

Salah satunya komoditas lokal seperti lobster dan sidat yang memiliki nilai ekspor tinggi.

"Tujuannya agar komoditas lokal di sana seperti lobster, sidat dan lainnya yang bernilai ekspor tinggi bisa dimaksimalkan," katanya.

• Walhi Jateng Ingatkan Dampak Proyek Geotermal, Ingatkan Kejadian di Dataran Tinggi Dieng

Kerja SOLUSI Selaras Kebijakan Daerah

Konsultasi Publik Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Bukecap Jateng diharapkan menjadi arah bersama dalam pengelolaan ruang darat dan laut yang lebih berkelanjutan.

Pengelolaan tersebut juga diarahkan agar adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tim Kelompok Kerja (Pokja) SOLUSI Jawa Tengah, Hermawan mengatakan, implementasi masterplan diharapkan menjadi landasan bagi terbentuknya model pembangunan yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

"Implementasi masterplan juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi terbentuknya model pembangunan yang inklusif, tangguh iklim, dan selaras dengan target RPJPD, RPJMD, dan rencana tata ruang daerah (RTRW) di Jawa Tengah," ujarnya.

Dia menjelaskan, proyek tersebut dilatarbelakangi besarnya potensi sumber daya alam darat dan laut Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi risiko bencana yang tinggi.

Dalam periode 2014-2023, lebih dari 90 persen kejadian bencana didominasi bencana hidrometeorologi. Risiko tersebut diperkirakan meningkat akibat perubahan iklim.

Tantangan semakin kompleks karena pengelolaan ruang darat dan laut selama ini masih cenderung dilakukan secara terpisah.

"Integrasi antara perencanaan tata ruang, pembangunan, maupun tata kelola lintas sektor masih perlu diperkuat di seluruh provinsi, agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara lebih terpadu dan tidak berjalan secara parsial," bebernya.

Baca juga: Tokoh PWNU Jateng Ingatkan Calon Ketum Bebas dari Dekengan Pusat

Masterplan Masih Disusun

Di Jawa Tengah, kata Hermawan, Pokja SOLUSI Jawa Tengah bersama Landscape Alliance (CIFOR-ICRAF) tengah menyusun Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi.

Masterplan tersebut akan menjadi landasan bersama dalam menentukan arah pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Penyusunan masterplan dilakukan melalui serangkaian analisis skenario pembangunan, kajian kebutuhan ruang lintas sektor, integrasi data spasial dan statistik, serta identifikasi peluang intervensi pada sektor strategis.

Sektor tersebut meliputi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga wilayah pesisir dan kelautan.

Dokumen tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan kebijakan dan peta intervensi prioritas.

Masterplan juga akan mengidentifikasi peluang ekonomi hijau dan biru yang mampu menciptakan nilai tambah tanpa meningkatkan tekanan terhadap ekosistem.

"Pendekatan tersebut mencakup penguatan rantai nilai berkelanjutan, peningkatan produktivitas lahan dan wilayah pesisir secara lestari, serta penguatan kapasitas pemangku kepentingan di daerah dalam memanfaatkan data dan pendekatan yang eksplisit secara keruangan untuk mendukung perencanaan pembangunan," jelasnya.

Konsultasi publik tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga pihak terkait lainnya.

Tim SOLUSI dari Landscape Alliance, Feri Johana mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman sekaligus menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan.

"Melalui forum ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan bentang darat dan laut secara terintegrasi, sekaligus memberikan tanggapan dan rekomendasi terhadap hasil penyusunan masterplan," ujarnya.

Masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan rumusan, strategi, serta intervensi prioritas dalam dokumen masterplan pengelolaan darat dan laut Regional Bukecap Jateng.

Masterplan tersebut diharapkan tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

"Pada akhirnya, pengelolaan ruang darat dan laut yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tandasnya. (*)