BANGKAPOS.COM -- Kekecewaan disampaikan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, atas ketidakhadiran Ketua DPR RI Puan Maharani saat mereka datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi pada Kamis (27/8/2026).
Teguh mengingatkan agar seluruh anggota dan pimpinan DPR serius mengurus rakyat.
Ia meminta pimpinan DPR untuk menemui masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi dari depan gedung parlemen.
Terkait ketidakhadirannya, Puan Maharani menyampaikan alasan.
Puan mengatakan, tidak semua pimpinan DPR harus hadir dalam setiap agenda penerimaan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, pimpinan DPR memiliki pembagian tugas dalam menjalankan berbagai agenda kedewanan.
Baca juga: Sosok Anik Sriningsih, Istri Botok Orasi di Depan Pimpian DPR Minta Koruptor Dihukum Mati: Merugikan
Puan menjelaskan, pada saat massa AMPB diterima di Kompleks Parlemen, dirinya tengah menjalankan agenda lain bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
"Ya memang kami membagi tugasnya karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasco mimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu," ujar Puan saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Kamis.
Ia menegaskan, pembagian tugas tersebut merupakan bagian dari mekanisme kerja pimpinan DPR.
Pimpinan DPR RI terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua yang masing-masing memiliki tugas dalam menjalankan kegiatan kelembagaan.
Dengan pembagian tersebut, penerimaan aspirasi dari masyarakat dapat dilakukan oleh pimpinan DPR yang ditugaskan tanpa harus seluruh unsur pimpinan hadir secara bersamaan.
Penjelasan itu disampaikan Puan setelah massa AMPB mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Kompleks Parlemen dan beraudiensi dengan pihak DPR.
Kehadiran mereka menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat Pati kepada lembaga legislatif.
Puan memastikan pembagian tugas di antara pimpinan DPR merupakan hal yang biasa dilakukan dalam menjalankan agenda kedewanan.
Karena itu, ketidakhadirannya dalam pertemuan dengan massa AMPB bukan berarti DPR tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui pimpinan maupun alat kelengkapan dewan.
Puan menekankan bahwa masing-masing pimpinan memiliki agenda yang harus dijalankan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.
"Kan pimpinan DPR ada satu ketua dan empat wakil ketua, jadi kami memang membagi tugasnya," kata Puan.
Dengan demikian, Puan menyebut dirinya tidak dapat hadir dalam audiensi dengan massa AMPB karena pada waktu yang bersamaan harus menjalankan agenda lain di lingkungan DPR.
Keterangan Puan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai absennya dirinya dalam pertemuan dengan massa AMPB yang datang ke Kompleks Parlemen untuk menyampaikan aspirasi.
Puan memastikan pelaksanaan agenda DPR tetap berjalan melalui pembagian tugas di antara jajaran pimpinan.
Baca juga: Sosok Fajar Aldila, Wabup Sumedang Terlibat Dugaan Penganiayaan, Sekpri Bantah: Tidak Ada
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Teguh Istianto menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPR Puan Maharani saat penyampaian laporan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027.
"Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di Sidang Paripurna tidak hadir. Dan saya menyatakan kecewa, sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara," kata Teguh saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI, Kamis (27/8/2026).
Teguh mengingatkan agar seluruh anggota dan pimpinan DPR untuk serius mengurus rakyat. Ia meminta agar anggota dan pimpinan DPR untuk hadir dalam persidangan.
"Untuk selanjutnya saya minta untuk semua sidang, semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok enggak hadir, ya," tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Teguh menegaskan bahwa AMPB bukan aktivis dan LSM. Karena itu meminta pimpinan DPR untuk menemui masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasi dari depan gedung parlemen.
"Di depan sana itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak, yang pengin bersuara. Tolong entah nanti melalui perwakilan, tolong temui ya, Pak, ya. Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali," ungkapnya.
Teguh juga berpesan agar DPR memanusiakan massa aksi. Ia berharap DPR dapat mengayomi masyarakat yang datang untuk menyampaikan kegelisahannya ke wakil rakyatnya.
"Mereka itu pengin menemui dari wakilnya yaitu DPR, saya mohon tolong ayomi mereka, lindungi mereka, dan layani mereka. Jangan sampai mereka disakiti dan jangan sampai mereka dikriminalisasi dan diintimidasi. Ini yang mereka takutkan adalah itu," ucapnya.
Baca juga: Siapa Wanita Misterius yang Beri Botok Segepok Uang untuk Demo Jakarta, Pamer KTP di Hadapan Massa
Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memilih membubarkan diri dan meninggalkan kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) siang.
Keputusan tersebut diambil setelah massa mendapatkan komitmen dari pimpinan DPR RI terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
"Dari Pati pulang dulu," ujar salah seorang massa aksi saat meninggalkan lokasi demonstrasi sekitar pukul 12.30 WIB.
Massa AMPB sebelumnya berkumpul di depan gerbang DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.
Setelah rangkaian audiensi dengan pihak DPR selesai, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada peserta aksi.
Botok membacakan surat komitmen pimpinan DPR RI di hadapan massa sekitar pukul 11.55 WIB.
"Kali ini saya akan menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta," kata Botok sebelum membacakan isi surat tersebut.
Dalam surat itu, pimpinan DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Komitmen tersebut kemudian disampaikan kepada massa yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI.
Baca juga: Sosok Driver Ojol Wanita Tuduh Botok Pati kongkalikong saat Demo, Diduga Eks Aktivis dan Timses
Setelah mendengar isi surat tersebut, massa AMPB mulai berangsur meninggalkan lokasi.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa asal Pati membubarkan diri secara tertib dan tidak terjadi kericuhan.
"Terima kasih semuanya ya," ujar massa aksi lainnya kepada peserta aksi dan elemen masyarakat yang hadir.
Massa AMPB kemudian meninggalkan kawasan Gedung DPR/MPR RI untuk kembali ke Pati setelah aksi berakhir.
(Bangkapos.com/Kompas.com)
