Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membuat sektor UMKM terintegrasi dan masuk ke rantai perekonomian nasional, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Menurut dia, upaya itu perlu dilakukan karena sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.

"Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja program prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Evita saat rapat dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia mengatakan kebijakan anggaran untuk sektor UMKM perlu semakin memperkuat akses pembiayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, perluasan pasar, dan juga digitalisasi.

Selain itu, dia juga meminta Kementerian Pariwisata untuk mengarahkan alokasi anggaran yang diterima untuk meningkatkan kualitas destinasi, pelayanan, konektivitas, daya saing serta memperluas manfaat pariwisata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Menurut Evita, sektor pariwisata dan UMKM memiliki posisi yang sangat penting karena keduanya bukan hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga sumber penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, dia pun meminta dua kementerian itu guna menjelaskan program-program yang mengalami peningkatan atau penurunan serta implikasinya terhadap rencana atau target yang akan dicapai ke depannya.

"Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras dengan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM," ucap Evita.