TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Sebanyak 4.349 paket pengadaan melalui penyedia tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026.
Data tersebut terlihat pada laman SiRUP INAPROC yang ditelusuri Tribun Gorontalo, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan tampilan terakhir yang diakses, sistem mencatat sebanyak 4.349 entri Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui penyedia.
Pada halaman terakhir, sistem menampilkan paket nomor 4.341 hingga 4.349 dari total 4.349 entri.
Baca juga: Kombes Pol Dedy Suhartono Resmi Jabat Wakapolda Gorontalo, Gantikan Brigjen Pol Simson Zet Ringu
Laman tersebut juga mencantumkan keterangan bahwa data rekap terakhir diperbarui pada 31 Agustus 2026 pukul 01.47.
Paket-paket yang tercatat berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Di antaranya Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Ada Paket Rp300 Juta
Dari daftar yang terlihat pada halaman terakhir, terdapat sejumlah paket pengadaan dengan nilai yang beragam.
Salah satunya berasal dari Laboratorium Kesehatan Daerah, yakni Pengadaan Reagen dan BMHP Labkesda dengan pagu mencapai Rp300.000.000.
Paket tersebut tercatat menggunakan metode E-Purchasing, bersumber dari APBD Perubahan (APBDP), dengan waktu pemilihan September 2026.
Masih dari Labkesda, terdapat paket Pembangunan Pagar Keliling Labkesda dengan pagu Rp125.000.000 yang dijadwalkan pada September 2026.
Kemudian terdapat paket Pengadaan Pemeliharaan Halaman Gedung/Kantor dengan pagu Rp16.840.000.
Ada pula Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dengan pagu Rp15.860.000.
Sementara paket Pengadaan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer tercatat memiliki pagu Rp14.200.000.
Ketiga paket pemeliharaan tersebut menggunakan metode Pengadaan Langsung dan bersumber dari APBD.
Dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tercatat paket Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Longsoran Desa Bakti Ruas Jalan Paguyaman-Batudaa.
Paket tersebut memiliki pagu Rp200.000.000, menggunakan metode Pengadaan Langsung, bersumber dari APBDP dan dijadwalkan pada September 2026.
Sementara dari Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi terdapat paket Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Bagian Keuangan dengan pagu Rp4.126.000.
Paket tersebut menggunakan metode Pengadaan Langsung, bersumber dari APBD, dengan waktu pemilihan Januari 2026.
Ada pula paket Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Bagian Keuangan dengan pagu Rp2.024.000.
Paket tersebut tercatat menggunakan metode E-Purchasing, bersumber dari APBD dan memiliki waktu pemilihan Januari 2026.
RUP Merupakan Rencana Pengadaan
Pencatatan ribuan paket tersebut merupakan bagian dari RUP Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2026.
Data SiRUP memuat informasi mengenai satuan kerja, nama paket, pagu, metode pemilihan, sumber dana serta waktu pemilihan masing-masing paket.
Namun, jumlah 4.349 paket tersebut merupakan data rencana pengadaan dan tidak serta-merta menunjukkan seluruh paket telah selesai dilaksanakan maupun seluruh pagunya telah terealisasi.
Sebelumnya, Pemprov Gorontalo melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa 2025 sekaligus penginputan RUP tahun anggaran 2026 pada Desember 2025.
Saat itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Gorontalo M. Jamal Nganro menyebut terdapat empat strategi pengadaan barang dan jasa untuk 2026.
Strategi tersebut meliputi komitmen penginputan RUP secara lengkap dan tepat waktu, optimalisasi e-procurement dan katalog elektronik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, serta penguatan integritas.
"Pertama, komitmen untuk penginputan RUP yang lengkap dan tepat waktu," kata Jamal.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Gorontalo saat itu, Richie Abdullah, berharap proses tersebut menghasilkan RUP 2026 yang akurat dan sistem pengadaan yang siap sejak awal tahun.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Gorontalo juga masih melakukan pendampingan terhadap proses pengadaan pada Agustus 2026, di antaranya pendampingan pengadaan mobil angkut sampah melalui e-purchasing serta pengadaan bibit sapi dan kambing.
Gusnar Tekankan Kepatuhan Pengadaan
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Gusnar saat membuka Rapat Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa dalam Perspektif Undang-Undang Keinsinyuran di Aula Universitas Bina Mandiri, 5 Mei 2025.
Gusnar menegaskan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, baik konstruksi maupun nonkonstruksi, harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
“Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, baik konstruksi maupun non-konstruksi, harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan,” tegas Gusnar.
Menurut Gusnar, pemahaman terhadap aspek teknis dan administratif juga menjadi bagian penting dalam proses pengadaan.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap aturan yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dalam proses pengadaan.
Di sisi lain, Pemprov Gorontalo sebelumnya juga menyampaikan komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik.
Dengan pembaruan data pada 31 Agustus 2026, sebanyak 4.349 paket pengadaan melalui penyedia tercatat dalam SiRUP Pemprov Gorontalo tahun anggaran 2026.
Jumlah tersebut memberikan gambaran mengenai rencana pengadaan yang tercatat dalam sistem, sementara pelaksanaan dan realisasi masing-masing paket tetap mengikuti tahapan serta mekanisme pengadaan yang berlaku.
