SURYA.co.id, SURABAYA - Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 dinilai membawa dua konsekuensi penting bagi Nahdlatul Ulama.
Di satu sisi, sosok Gus Kikin merepresentasikan kuatnya kembali ikatan NU dengan sejarah dan keluarga pendirinya.
Di sisi lain, kepemimpinannya diperkirakan membuat hubungan PBNU dengan pemerintah semakin dekat.
Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch Mubarok Muharam, melihat faktor yang menjadi salah satu daya tarik utama Gus Kikin di mata warga Nahdliyin.
"Gus Kikin itu simbol dari dzurriyah dari muassis NU. Simbol nasab langsung dari pendiri NU, yaitu Hadratusyaikh KH Hasyim Asy'ari," kata Mubarok kepada SURYA.co.id, Senin (31/8/2026).
Gus Kikin terpilih dalam Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).
Gus Kikin bukan figur baru dalam struktur dan lingkungan NU. Ia merupakan putra KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma'shum.
Dari garis ibu, Gus Kikin merupakan cucu Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari, pendiri NU.
Sementara dari garis ayah, nasabnya tersambung dengan KH Anwar bin Alwi, pendiri Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in Paculgowang.
Latar belakang tersebut membuat Gus Kikin memiliki ikatan kultural yang kuat dengan sejarah NU.
Ia juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, yang meneruskan kepemimpinan pesantren setelah almarhum KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah.
Menurut Mubarok, terpilihnya Gus Kikin dapat dibaca sebagai cerminan kerinduan sebagian warga Nahdliyin terhadap figur yang memiliki keterhubungan langsung dengan akar sejarah organisasi.
Selain faktor sejarah dan nasab, Mubarok melihat dimensi politik dari terpilihnya Gus Kikin. Ia memperkirakan komunikasi antara PBNU dan pemerintah, termasuk istana, akan semakin intensif.
Gus Kikin dinilai memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga disebut berada dalam satu poros dengan Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU periode sebelumnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Kondisi tersebut dinilai dapat membuat hubungan NU dengan pemerintah tetap harmonis, bahkan berpotensi semakin dekat.
Kedekatan itu, menurut Mubarok, bisa menjadi modal bagi PBNU untuk lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah.
Namun, ia mengingatkan adanya tantangan yang lebih penting, yakni memastikan kedekatan tersebut menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
"Problemnya sekarang, apakah dekatnya NU dengan istana, akan bisa menempatkan berdampak langsung pada solusi persoalan-persoalan yang terjadi di grassroot, di jemaah NU dan masyarakat Indonesia. Itu yang menjadi persoalan," tandasnya.
Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU setelah melalui musyawarah Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU.
Sebelumnya, KH Miftachul Akhyar telah ditetapkan sebagai Rais Aam. Dengan demikian, kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 kini diisi KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum.
"Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon, maka AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031," kata KH Anwar Iskandar, perwakilan AHWA, saat membacakan hasil.
Peluang Gus Kikin untuk menduduki posisi tertinggi di jajaran tanfidziyah PBNU sebenarnya sudah terlihat sejak proses penjaringan.
Dalam tabulasi nama calon Ketua Umum PBNU, Gus Kikin memperoleh 472 suara dari total 552 pemilik suara. Setiap pemilik suara dapat mengusulkan maksimal lima nama calon.
Perolehan tersebut menempatkan Gus Kikin jauh di atas kandidat lainnya sekaligus menjadi modal legitimasi ketika nama-nama calon tersebut dibawa ke forum AHWA.
Dalam mekanisme AHWA, hasil penjaringan tidak menjadi satu-satunya faktor penentu. Namun, tingginya dukungan terhadap Gus Kikin memberikan bobot politik dan moral bagi keputusan yang akhirnya diambil para anggota AHWA.
Faktor lain yang memperkuat posisi Gus Kikin adalah pengalaman kepemimpinannya di lingkungan NU.
Selain menjabat Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Pengalamannya tersebut dinilai menjadi modal untuk memimpin organisasi dengan karakter warga yang beragam.
Selama proses menuju Muktamar, Gus Kikin juga membawa gagasan mengenai pentingnya mengembalikan tata kelola organisasi pada spirit dasar Qanun Asasi serta menjaga kebersamaan dan ukhuwah.
Gagasan tersebut dianggap penting untuk mencegah Muktamar dan pergantian kepemimpinan memunculkan polarisasi berkepanjangan di internal NU.
Qanun Asasi merupakan rumusan gagasan dasar pendirian NU yang memuat pemikiran Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari mengenai prinsip dan arah organisasi. Dalam konteks NU, Qanun Asasi dapat dianalogikan sebagai fondasi dasar atau konstitusi organisasi.
Dengan terpilihnya Gus Kikin, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga kedekatan NU dengan pemerintah maupun merawat akar sejarah organisasi, tetapi juga memastikan kepemimpinan PBNU 2026-2031 mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi Nahdliyin dan masyarakat luas.
