TRIBUNKALTENG.COM, MURUNG RAYA - Langkah cepat dan responsif ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) dalam menjaga kenyamanan serta kesehatan warga desa yang terdampak aktivitas industri.
Melalui musyawarah bersama di Aula Bapperida Murung Raya, Senin (24/8/2026) lalu, Pemkab merangkul pihak legislatif, kepolisian, hingga pemerintahan desa untuk merumuskan penanganan polusi debu akibat lalu lalang kendaraan perusahaan.
Musyawarah strategis tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, serta Wakapolres Murung Raya Kompol Puji Widodo.
Hadir pula para Kepala Desa dari wilayah terdampak, di antaranya Desa Mantiat Pari, Duan Arung, Tabulang, Dojo, dan Dirung Bakung yang menyampaikan secara langsung kondisi lapangan di wilayah masing-masing, terutama saat memasuki musim kemarau.
Baca juga: RSUD Puruk Cahu Lakukan Simulasi Akreditasi, Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat
Mewakili Bupati Murung Raya, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen hadirnya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat di sekitar jalur perlintasan perusahaan.
“Pertemuan kita hari ini membahas penanganan debu yang ada di jalur perusahaan agar masyarakat tetap merasa aman,” ujar Rahmanto.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan tanggung jawab sosial dari pihak swasta.
Perusahaan yang memanfaatkan jalur desa untuk aktivitas pengangkutan (hauling) diminta mengambil peran aktif dan bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengendalian polusi udara serta penyiraman debu secara rutin.
“Perusahaan-perusahaan yang melintas di jalur desa agar semuanya berperan dalam penanggulangan debu dan polusi akibat kemarau serta hauling perusahaan,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang terjalin erat antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, pemerintah desa, dan pihak korporasi, Pemkab Murung Raya optimistis dapat melahirkan jalan keluar yang berimbang.
Dengan demikian, kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat setempat.
