TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menyoroti jumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Feri menilai susunan Kabinet Merah Putih yang mencapai lebih dari 114 pejabat menghambat efisiensi kerja pemerintah saat mengelola negara.
Diketahui, Feri merupakan salah satu dari Menteri Kabinet Bayangan yang ditunjuk oleh masyarakat sipil, untuk memperkuat fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam keterangannya saat menghadiri Konferensi Republik di Aula Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) di Padang, Feri menyebut Kabinet Bayangan merupakan bagian dari daya kritis untuk menjelaskan kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Kata dia, Kabinet Merah Putih yang dibentuk terlalu besar. Bahkan di dalam kabinet tersebut terdiri dari 114 orang lebih.
Baca juga: Semen Padang Peduli Bawa 100 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Gempa di Lamba Leda NTT
"Sangat tidak efektif dan efisien, sebuah gambaran ketika kabinet bayangan ketika rapat hanya sebanyak 15 orang semua bicara. Coba bayangkan ketika 114 bicara, menjelaskan sesuatu, sudah habis waktu," sebutnya, Senin (31/8/2026).
Oleh karena itu menurut Feri, mekanisme rapat paripurna Kabinet Merah Putih harus Presiden yang berbicara.
Sebab jika seluruh anggota di kabinet yang berbicara, akan memakan banyak waktu. Belum lagi soal lain, seperti biaya dan lain sebagainya yang akan mubazir.
"Jadi memang sudah ada adabnya membuat kabinet, namanya saja kabinet, kamar kecil, tidak mungkin kamar kecil diisi oleh banyak orang," tegasnya.
Menurut Feri, apabila berkaca kepada sejarah Pemerintahan Darurat Indonesia (PDRI), anggota kabinetnya hanya belasan orang.
Baca juga: 5 Seruan Konferensi Republik di Padang: Seleksi Pemimpin hingga Penguatan Ruang Sipil
Dengan begitu, ia memandang bahwa harusnya negara bisa bekerja untuk memastikan secara efektif dan efisien.
"Uang lebih banyak digunakan untuk rakyat, bukan untuk pejabat dalam tata kelola penyelanggaraan negara. Untuk apa banyak anggota kabinet, kalau bisa dikerjakan oleh satu orang," tambahnya.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari menyebut konferensi republik merupakan wadah untuk mencari gagasan-gagasan baru.
Selain itu, konferensi republik diharapkan dapat memperbaiki tata kelola yang sedang bermasalah.
"Jadi ini kombinasi antara kabinet bayangan bersama konferensi republik, untuk mencari gagasan baru. Kita harapkan menjadi kekuatan baru di tengah masyarakat," ucapnya saat memberikan keterangan di Aula Pascasarjana Universitas Andalas (Unand), Senin (31/8/2026).
Baca juga: Gelar Konferensi Republik di Padang, Feri Amsari Cari Gagasan Baru Pengelolaan Negara
Dalam konferensi republik yang berlangsung di Kota Padang, banyak pembahasan yang dihadirkan.
Mulai dari segi perempuan, ekonomi, sosial-politik, hingga ketatanegaraan dari berbagai sudut pandang yang ada.
Ia menilai banyak kebijakan pemerintah saat ini yang carut-marut, hingga kepemimpinan yang tidak menjalankan negara secara tidak konstitusional.
"Hingga mengabaikan nilai-nilai yang diyakini oleh publik akan menghancurkan negara," jelasnya.
Salah satu gagasan yang menghadirkan gagasan baru kata Feri, yakni terkait seni dan kultural di Minangkabau.
Saat Fadli Ajo Wayoik memaparkan gagasannya di depan peserta, Feri menilai pembahasannya sangat kaya, karena dijelaskan bagaimana mengelola dengan baik.
Baca juga: Detik-detik Aksi Pencuri Kabel Tower di Payakumbuh Terungkap, Kabur Saat Didatangi Warga
"Kemudian aspek kepemimpinan juga masalah yang perlu dibenahi, termasuk sekarang juga berbicara soal ekonomi," terangnya.
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari mengatakan konferensi republik bakal diadakan di berbagai daerah di Indonesia.
Ungkapan ini ia sampaikan saat dimintai keterangan saat konferensi republik dengan tema "Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya" di Aula Pascasarjana Universitas Andalas (Unand), Senin (31/8/2026).
Sebelumnya ujar Feri, konferensi republik sudah berlangsung di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 30 Mei 2026. Kegiatan pertama ini bertajuk "Meneguhkan Civil Society Pilar Republik".
Kemudian diadakan secara daring atau online. Konsolidasi nasional kedua ini bertajuk "Jalan Menata Kembali Republik".
Baca juga: Angin Bawa Kabut Asap ke Padang, Pemprov Sumbar Imbau Warga Siap Masker
Dalam perencanaannya, dilangsungkan secara luring di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, pada 28 Juni 2026.
Hanya saja, akhirnya konferensi dialihkan secara daring lantaran mendapat pembatalan mendadak dari pihak kampus.
"Hari ini kita adakan di Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Untuk alasannya kenapa di Padang, karena hanya di sini bisa bernegosiasi, di tempat lain kami diusir," ucapnya sembari bergurau.
Setelah di Padang, konferensi pers direncanakan diadakan di daerah lainnya di Indonesia.
Namun ia belum memberikan bocoran mengenai lokasi daerah, yang menjadi tempat konferensi selanjutnya.
Baca juga: Buntut Video Dugaan Amoral, Pemprov Sumbar Periksa Dua ASN pada 4 September 2026
"Kita diskusikan dulu di mana akan diadakan nanti, tapi kita punya kecendrungan di beberapa daerah, saya tidak bisa menyebutnya, karena akan selalu diadakan dadakan," terangnya.
Di sisi lain, ia menyampaikan tujuan dari konferensi yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia.
Kata dia, konferensi republik bertujuan untuk mencoba menatah kembali apa yang sudah dimandatkan konstitusi dan menjunjung tinggi republik, yaitu ruang sipil berdaulat.
"Kita mencoba menatah kembali republik sesuai konstitusional sebenarnya, yakni apa yang sudah dimandatkan konstitusi, yakni ruang publik berdaulat harus dijalankan," tambahnya. (*)
