TRIBUNKALTIM.CO - Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan tren penurunan kepuasan publik yang terus berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Angka kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran kini terpuruk di level 55,1 persen pada Agustus 2026.
Ada sejumlah faktor kritis yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran melorot.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan secara daring di Poltracking TV, Senin (31/8/2026) mengatakan, "Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen."
Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurun
Angka tersebut jauh melorot jika dibandingkan dengan puncak kepuasan publik yang mencapai 78 persen pada Oktober 2025, lalu terkoreksi ke 74 persen pada Maret 2026.
"Bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen," ujarnya.
Data ini dihimpun dari 1.220 responden yang diwawancarai tatap muka pada 14–20 Agustus 2026 di 38 provinsi, dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tren penurunan ini juga senada dengan temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026, yang mencatat approval rating Prabowo anjlok ke level 51,1 persen.
Padahal, berdasarkan catatan SMRC, angka kepuasan Prabowo pada November 2025 sempat menembus 81,2 persen.
Menyikapi merosotnya angka tersebut, Poltracking mengungkap faktor-faktor di balik kekecewaan publik yang terjadi secara bertahap ini.
Dari temuan Poltracking, terdapat lima faktor utama pemicu menurunnya tren kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran selama kurun waktu hampir satu tahun terakhir.
1. Tekanan Ekonomi dan Melemahnya Daya Beli Publik
Faktor pertama yang menjadi beban berat bagi masyarakat secara langsung adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, yang dirasakan oleh 44,3 persen responden dan berimbas pada melonjaknya biaya hidup.
Kondisi ini diperparah oleh data yang menunjukkan sebanyak 62,5 persen publik menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka selama satu tahun terakhir justru meningkat.
"Fakta ini menciptakan tekanan finansial yang nyata bagi publik. Sebab pendapatan masyarakat satu tahun terakhir yang menyatakan baik (58.7 persen) tidak sebanding atau lebih rendah dibandingkan dengan publik yang menyatakan (62.5 persen) pengeluaran rumah tangganya lebih banyak atau cenderung lebih tinggi daripada pendapatannya," jelasnya.
"Akhirnya, daya beli publik merosot tajam dan memicu rasa ketidakpuasan yang makin membesar terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pada bidang ekonomi secara umum," ungkap Hanta.
Kondisi ekonomi yang semakin sulit tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.
Data survei menggambarkan pemerintah saat ini dinilai tidak berhasil (51.6 persen) dalam menciptakan lapangan kerja dan (57.3 persen) publik menyatakan pemerintah tidak berhasil dalam menurunkan angka pengangguran.
"Artinya, sulitnya lapangan kerja menjadi faktor pemicu kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Tanpa adanya jaminan penghasilan yang pasti dalam keluarga, maka dapat terjadi penekanan dalam ketahanan ekonomi keluarga Indonesia," ujar Hanta.
"Di sisi lain, publik punya ekspektasi besar terhadap pemerintah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan “menyelamatkan” kondisi ekonomi keluarga," imbuhnya.
2. Problem Implementasi Program Prioritas Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang pada awalnya, sempat menjadi komoditas politik utama, yang sukses mengantarkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menuju panggung kekuasaan dengan memenangkan Pilpres 2024 lalu.
Namun, ternyata implementasi dari program MBG menuai banyak masalah. Dari kasus keracunan massal, kualitas makanan rendah, mismanajemen, dan seterusnya.
"Termasuk yang paling ramai skandal kasus korupsi yang menyeret jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Rangkaian polemik tersebut merusak reputasi MBG secara masif. Efeknya, memicu gelombang sentimen negatif yang kian mendominasi di ruang publik."
"Bahkan data survei menunjukkan desakan agar program MBG ini dihentikan alias tidak dilanjutkan (44.6 persen) kini semakin kencang daripada dukungan untuk tetap melanjutkan MBG (42.1 persen)," papar Hanta.
Hanta mengungkapkan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejatinya memuat niat luhur pemerintah dalam merevitalisasi urat nadi ekonomi pedesaan berbasis kekuatan kolektif atau gotong royong.
Hanya saja, niat baik tersebut kembali tercederai oleh kelemahan eksekusi lapangan dari KDMP.
"Banyak deretan fenomena janggal yang terjadi.
Mulai dari pembangunan fisik KDMP yang terkesan dipaksakan, dibangun di lokasi-lokasi yang sama sekali tidak strategis dan tidak logis, misalnya menghadap kuburan, di hutan, dan seterusnya, hingga pelatihan calon manajer KDMP yang bernuansa militeristik."
Alih-alih melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat pedesaan, publik yang menjawab tahu KDMP (76.9 persen) justru semakin tidak yakin, bahwa KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (55.6 persen).
3. Rendahnya Kinerja Menteri dan Lemahnya Komunikasi Pemerintah
Gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada kesejahteraan publik secara menyeluruh, kerap menghadapi tembok tebal berupa kegagalan eksekusi di tingkat kementerian atau kelembagaan.
"Belum lagi korupsi yang melibatkan pembantu presiden, akan semakin menurunkan citra pemerintahan Prabowo-Gibran.
Artinya rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri, berkontribusi terhadap menurunnya approval rating dari pemerintah saat ini," urainya.
Survei ini memotret, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran sangat rendah (47.0 persen), bahkan angkanya di bawah 50 persen.
Sehingga publik (51.9 persen) mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama untuk bidang ekonomi dan hukum.
Di era media sosial yang sarat disinformasi, fitnah, dan kebencian, strategi komunikasi publik pemerintah memegang peranan yang sangat vital.
Sebagus apa pun program Presiden Prabowo, akan berisiko terdistorsi jika pemerintah gagal dalam menyampaikan informasi atau bahkan justru memicu sentimen negatif di masyarakat.
Penilaian publik terhadap komunikasi pemerintah cenderung rendah, hanya (51.2 persen) publik yang menyatakan baik dan (40.2 persen) tidak baik.
"Belakangan, jajaran menteri atau pejabat pemerintah, terkesan pasif dan menghindar dari isu atau polemik kebijakan yang ramai dibicarakan publik.
Para menteri sebagai pembantu presiden, semestinya hadir paling depan dalam menjernihkan setiap polemik kebijakan pemerintah."
"Supaya beban komunikasi pemerintah tidak terkonsentrasi hanya kepada Presiden Prabowo.
Karena ketidakmampuan para menteri dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah berpotensi menciptakan ruang kosong yang dengan mudah diisi oleh narasi liar dari para penentangnya," ungkap Hanta.
4. Menurunnya Persepsi Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Rendahnya penilaian publik (46.5 persen tidak baik) terhadap penegakan hukum menandai bahwa persoalan penegakan hukum masih menjadi PR yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
"Masalahnya, hal ini terjadi seiring maraknya jajaran pejabat pemerintahan terjerat kasus hukum.
Bahkan oknum-oknum penegak hukum, yang harus menegakkan hukum malah justru terjerat kasus hukum," ungkap Hanta.
Situasi ini, lanjut Hanta, kian mengkhawatirkan. Saat publik disuguhkan “benturan” kepentingan dan “persaingan” yang tidak sehat antarlembaga penegak hukum.
"Alih-alih bahu-membahu menuntaskan kejahatan sistemik, rivalitas antar- institusi justru mempertegas bahwa penegakan hukum sering kali disetir oleh kepentingan politik dan perebutan pengaruh kekuasaan," ujarnya.
Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi (45.5 persen tidak baik) menurunkan persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apalagi terdapat jajaran pembantu presiden yang terjerat skandal korupsi.
"Akhirnya, pidato dan retorika berapi-api yang kerap disampaikan Presiden Prabowo tentang perang melawan korupsi seolah kehilangan taringnya.
Karena praktik koruptif justru tumbuh di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri."
"Publik tidak lagi mengukur komitmen pemberantasan korupsi dari kerasnya 'kutukan' korupsi di atas panggung. Namun, dari tindakan nyata presiden dan para pembantunya," ungkap Hanta.
5. Melemahnya Checks and Balances dan Persepsi Disharmoni Presiden-Wapres
Dalam persepsi publik, idealnya relasi eksekutif (Presiden) – Legislatif (DPR) berjalan efektif- kritis, serta relasi presiden dan wakil presiden berjalan harmonis.
Tapi yang terjadi sekarang justru kebalikannya.
Fungsi kontrol serta checks and balances legislatif dengan eksekutif tak berjalan dengan baik. Justru sebaliknya, persepsi publik tentang presiden dan wakil presiden dinilai mengalami disharmoni.
Kekosongan Oposisi Kritis
Strategi politik Presiden Prabowo, dengan merangkul hampir seluruh kekuatan partai memang berhasil menciptakan stabilitas pemerintahan yang tampak solid.
Namun, konsensus besar ini harus kita bayar mahal, karena menghilangkan keberadaan oposisi kritis di ruang parlemen, sehingga muncul kelompok ekstra parlementer.
"Tanpa checks and balances dalam demokrasi, setiap celah kebijakan dalam program pemerintah luput dari koreksi yang konstruktif dan terarah.
Akibatnya, alih-alih mendapatkan masukan yang solutif, setiap celah atau kesalahan kebijakan dan eksekusi program langsung memicu vonis penghakiman secara masif dari publik," ungkap Hanta.
Persepsi Disharmoni Presiden dan Wakil Presiden
Sinyal-sinyal disharmoni dan gestur canggung, yang tertangkap di ruang publik antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kian memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Keretakan komunikasi verbal maupun non-verbal di pucuk pimpinan ini tidak hanya mengaburkan kerangka kerja pemerintahan, tetapi juga meretakkan fondasi stabilitas politik yang sejak awal dibangun," ujarnya.
Situasi kian pelik ketika dinamika tersebut mempertegas jarak politik yang makin melebar antara Prabowo dan Jokowi, sebagai figur yang hingga kini masih memiliki magnet politik.
"Akibatnya, ketidakselarasan antara dua figur tersebut, secara tidak langsung memengaruhi penilaian publik terhadap harmoni pemerintahan, terutama hubungan presiden dengan wakil presiden.
Inilah yang dapat menjelaskan mengapa persepsi publik tentang tingkat kepuasaan stabilitas politik nyaris menyentuh angka di bawah 50 persen, tepatnya (51.9 persen)," jelas Hanta.
Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nilai Oke Kinerja Sendiri di Tengah Penurunan Kepuasan Publik
(Tribunnews.com/Gilang P)
