Laporan Muhammad Azzam
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI- Sebanyak 417 siswa mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi pada Senin (31/8/2026).
Di hari pertama ini, para murid baru terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) dilakukan pengecekan kesehatan. Mulai dari tinggi dan berat badan, kebersihan kuping, hingga buta huruf.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengungkap seluruh 417 siswa yang terpilih disaring ketat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memprioritaskan anak-anak yatim yang sebelumnya terancam kehilangan akses pendidikan formal.
"Kita mengacu pada data DTKS. Jadi insya Allah ini masih awal, dan ke depannya pasti akan bertambah banyak. Sekolah di sini dibentuk dan dibina karakternya. Jadi bukan berarti sekolah lalu bisa pulang tiap minggu—tidak seperti itu," ujar Asep di Cikarang Pusat, Senin (31/8/2026).
Rincian dari 417 siswa tersebut yakni 237 siswa asal Kabupaten Bekasi yang terdiri dari jenjang SD 57 siswa, SMP 90 siswa dan SMP 90 siswa.
Lalu pindahan dari Kota Bekasi sebanyak 90 siswa, rinciannya dengan jenjang SD 30 siswa, SMP 30 siswa dan SMA 30 siswa. Sedangkan pindahan dari sekolah rakyat rintisan Kota Bekasi sebanyak 90 siswa, rinciannya jenjang SD 12 dan SMA 78 siswa. Asep menyebut komposisi ini menghadirkan keberagaman dengan rasio 1:2 antara siswa lokal dan pendatang.
"Kalau saya lihat sudah kesiapannya mencapai 90 persen. Ini tinggal sedikit lagi nanti akan menjadi sempurna," tambahnya.
Asep menyebut memulai hidup baru di asrama bukan tanpa kendala. Sistem boarding school dengan jatah libur tiga kali setahun sempat memicu kejutan hingga beberapa anak berniat pulang.
Namun, pengelola sekolah siap merangkul dan membimbing mereka kembali. Selain akademis, 417 anak dari jenjang SD hingga SMA ini langsung diajarkan pola hidup mandiri dan sehat agar lingkungan asrama tetap kondusif.
"Anak-anak SD ini kan memang harus belajar mandiri mencuci sendiri dan mengurus keperluan sendiri. Cara menjaga kesehatan sangat penting, jangan sampai timbul penyakit seperti gatal-gatal. Mulai dari cara menjemur pakaian hingga memastikannya kering agar tidak menumpuk di kamar," tutur Asep.
Asep menegaskan, pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa. Menurutnya, kondisi ekonomi maupun keterbatasan yang dihadapi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depannya hanya karena kondisi ekonomi atau keterbatasan yang dihadapinya,” ujar Asep.
Karena itu, kata Asep, kehadiran Sekolah Rakyat yang merupakan program pemerintah pusat menjadi wujud nyata upaya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang membutuhkan.
“Sekolah ini bukan sekadar tempat untuk belajar. Sekolah Rakyat adalah tempat untuk membangun harapan dan mempersiapkan masa depan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat yang kini telah hadir di Kabupaten Bekasi.
Ia menjelaskan, sebanyak 427 siswa akan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bekasi. Para peserta didik berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, termasuk siswa yang sebelumnya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan.
“Jumlah siswa yang akan memulai MPLS hari ini sebanyak 427 siswa, berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi,” jelas Alamsyah.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat memiliki tujuan utama meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang belum bersekolah maupun anak yang pernah bersekolah tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
“Tujuan utamanya tentunya meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak kita, terutama anak-anak yang belum sekolah atau yang putus sekolah, pernah sekolah kemudian tidak bisa melanjutkan,” katanya.
Alamsyah menambahkan, peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada kelompok desil 1 dan desil 2. Dengan konsep sekolah berasrama, program ini diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membentuk anak-anak agar kelak mampu menjadi agen perubahan bagi keluarganya.
“Harapannya anak-anak kita setelah itu bisa menjadi agen perubahan untuk meningkatkan derajat ekonomi dan derajat kesehatan keluarga,” ujarnya.
Alamsyah mengungkapkan, terwujudnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Bahkan, sekitar delapan bulan sebelumnya, lokasi sekolah tersebut masih berupa lahan persawahan.
“Delapan bulan yang lalu ini masih sawah yang diolah dan ditanami padi. Alhamdulillah karena kolaborasi bersama seluruh stakeholder, dari perencanaan kemudian hasil advokasi, akhirnya bisa hadir di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Dalam proses penerimaan peserta didik, data awal berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi bersama oleh Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, RT/RW, pendamping PKH, Regsos, IPSM dan unsur pilar sosial lainnya.
Untuk peserta didik dari Kabupaten Bekasi, kuota yang tersedia sebanyak 270 siswa. Saat ini telah terisi 237 siswa yang terdiri atas 57 siswa SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA. Kekurangan kuota tersebut akan dipenuhi melalui proses verifikasi dan validasi berikutnya.
Alamsyah juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pelaksana pembangunan PT Brantas Abipraya bersama KSO, serta para pendamping sosial yang turut mendukung pelaksanaan program tersebut.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memastikan tujuan Sekolah Rakyat tercapai, yakni memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarganya.
“Sekolah Rakyat ini satu sekolah, seribu mimpi dan sejuta prestasi,” pungkasnya. (MAZ)
