WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG SELATAN — Di balik tenangnya jalanan Perumahan Bukit Nusa Indah, Kelurahan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, tersimpan keresahan warga yang kini mendidih.
Mereka berdiri menolak keras rencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) yang dinilai memaksakan kehendak dengan mendirikan gedung raksasa SMPN 25 di atas lahan yang dinilai warga terlampau sempit.
Rencananya sebuah bangunan empat lantai bersiap dijejalkan di atas tanah hanya seluas 2.500 meter persegi.
Lebih menyesakkan lagi, urat nadi akses menuju lokasi tersebut hanyalah jalan lingkungan selebar 4 meter.
Nantinya, gedung ini ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa.
"Luas tanahnya hanya sekitar 2.500 meter persegi, lebar jalan masuk kurang lebih hanya 4 meter, tetapi mau dibangun empat lantai untuk 1.000 siswa. Itu rasanya sudah tidak masuk akal," keluh Yuni, Ketua RT 03 setempat, membedah rasio yang timpang.
Baca juga: Program YILI Peduli Salurkan Bantuan Air Bersih Bagi Warga Sukamukti Bekasi yang Alami Kekeringan
Karenanya kata Yuni, ia dan warga menilai proyek ini janggal.
Bahkan kekhawatiran lain Yuni sangat beralasan.
Jika digabungkan dengan guru dan tenaga kependidikan, .ala akan ada lebih dari 1.100 orang berdesakan keluar-masuk di jalan sempit tersebut setiap harinya.
Karenanya ancaman kemacetan horor dan hilangnya kenyamanan lingkungan perumahan sudah tergambar jelas di depan mata.
Nihil Kajian, Mengabaikan Keselamatan Nyawa
Bukan sekadar urusan macet, proyek ini dinilai buta terhadap tata ruang dan keselamatan.
Dwi (63), warga sekitar, secara tajam menyoroti ketiadaan ruang terbuka hijau (RTH), area parkir yang layak, hingga absennya titik kumpul evakuasi darurat.
Alih-alih memberikan penjelasan saintifik dan terukur, pihak dinas dituding hanya memamerkan maket estetis tanpa melampirkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
"Kajian itu harus matang, tidak bisa langsung jadi gedung empat lantai. Kalau ada kebakaran saja, mobil pemadam susah masuk karena jalannya sempit," tegas Dwi.
Logika perencanaan pemerintah pun dipertanyakan.
"Apakah aspek tempat parkir, jalanan, pembuangan sampah, dan tempat bermainnya bisa memenuhi? Masa 1.000 siswa cuma bermain di area yang sangat terbatas?" lanjutnya, menelanjangi cacat perencanaan proyek tersebut.
Arogansi Birokrasi dan Komunikasi Buntu
Kekecewaan warga memuncak melihat gaya komunikasi Pemkot Tangsel—khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Perkimta—yang dinilai arogan dan satu arah.
Koko (60), tokoh warga setempat, mengungkap fakta perlawanan yang diabaikan pemerintah.
Berdasarkan polling resmi dari RT 01 hingga RT 09, mayoritas warga secara tegas menyatakan menolak.
"Dari awal mereka tidak pernah mendengar. Surat resmi sudah dikirimkan, tapi tidak diindahkan," sesal Koko.
Ironisnya, di tengah penolakan yang masih membara, Surat Keputusan (SK) pembongkaran bangunan lama dan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk tender kontraktor mendadak diterbitkan.
Warga memperingatkan keras agar uang negara tidak dihamburkan untuk proyek yang dipaksakan.
"Jangan sampai dipaksakan membangun tetapi hasilnya tidak terpakai dan malah jadi masalah hukum di kemudian hari," kaya Koko mengingatkan.
Terbaru di Lapangan menyusul batalnya sejumlah agenda pertemuan mediasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, eskalasi penolakan warga semakin menguat.
Warga kini tidak hanya sekadar mengirim surat, tetapi mendesak secara terbuka agar jajaran Dinas Pendidikan dan dinas terkait turun dari meja kerjanya untuk melihat langsung realitas mencekik di lapangan.
Lebih lanjut, gelombang protes ini mulai menarik perhatian legislatif setempat untuk segera mengevaluasi penerbitan SPK yang terkesan dipaksakan, demi mencegah konflik sosial yang lebih luas serta potensi kerugian keuangan negara akibat proyek yang tidak memadai.
Warga Bukit Nusa Indah menegaskan: mereka sama sekali tidak anti terhadap program pendidikan, mereka hanya menolak keras perencanaan serampangan yang membahayakan masa depan lingkungan mereka.
