TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi lokasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia ( CPMI ), untuk menghadapi pasar kerja luar negeri.
Sebanyak 20 peserta mengikuti Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi Plantation Worker, dalam program peningkatan kapasitas CPMI/PMI untuk mendukung SMK Go Global 2026.
Pelatihan yang digelar di Cafe dan Penginapan Garda Batas, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, tersebut berlangsung selama 15 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Peserta datang dari sejumlah provinsi, yakni Lampung sembilan orang, Sulawesi Tenggara satu orang, Nusa Tenggara Timur empat orang dan Kalimantan Utara enam orang.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kapolsek Sebatik Timur, perwakilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, perwakilan Camat Sebatik Tengah, Kapolsubsektor Sebatik Tengah, Danki Satgas Pamtas Yonkav 13/SL Desa Aji Kuning, perwakilan KUA Sebatik Tengah, Ketua Tim Kelembagaan BP3MI Kaltara, Pimpinan LPK Roby Perbatasan, perwakilan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yakni PT. Bumi Mas Citra Mandiri dan perwakilan PT. Muhdi Abadi, Kepala Desa Aji Kuning serta sejumlah stakeholder terkait.
Baca juga: Modus Besar Jerat CPMI Ilegal di Nunukan, Polisi Ungkap Ciri-Ciri hingga Jalur Perekrutan
Setelah rangkaian penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan peserta.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan alat tulis kantor (ATK), serta alat dan bahan pelatihan kepada peserta secara simbolis.
Pelatihan ini bukan sekadar membekali peserta dengan keterampilan teknis. Lebih jauh, pemerintah menargetkan peserta memiliki kompetensi dan sertifikasi sebagai modal untuk bersaing di pasar kerja internasional.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program nasional peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia.
Program itu ditargetkan berlangsung selama beberapa tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2029.
“Ini adalah program nasional, program Presiden Prabowo.
Selama beberapa tahun ke depan, dari tahun 2026 hingga 2029, dengan target 500 ribu peserta yang akan dilatih sebelum ditempatkan ke luar negeri,” ujar Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan, saat membuka kegiatan.
Dari target tersebut, sebanyak 300 ribu peserta diperuntukkan bagi program SMK, sementara 200 ribu lainnya melalui program umum.
Menurut Kombes Pol Andi Muhammad Ichsan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar tidak hanya berangkat ke luar negeri, tetapi memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Untuk Kalimantan Utara, salah satu sektor yang dikembangkan pada 2026 adalah sektor perkebunan atau plantation.
Kombes Pol Andi mengatakan, sektor tersebut dipilih karena menjadi salah satu bidang yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam program peningkatan kapasitas di Kalimantan Utara.
Tahun ini, Kaltara ditargetkan dapat memberikan peningkatan kapasitas kepada sekitar 30 peserta.
Pelatihan di Sebatik menjadi salah satu bagian dari target tersebut.
“Untuk Kalimantan Utara sendiri, karena peningkatan kapasitas di tempat kami cukup terbatas, yang bisa kita buka untuk tahun 2026 ini adalah sektor perkebunan atau plantation dengan target 30 peserta tahun ini,” katanya.
Baca juga: BP3MI Nunukan Nilai Program Rekalibrasi Malaysia Bertentangan dengan Semangat Pencegahan CPMI Ilegal
Salah satu hal yang ditekankan dalam program tersebut adalah pentingnya kompetensi sebelum calon pekerja migran ditempatkan di luar negeri.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembelajaran dan pelatihan teknis sebelum mengikuti ujian kompetensi.
Peserta yang memenuhi standar kompetensi akan memperoleh sertifikasi.
Kombes Pol Andi mengatakan sertifikasi tersebut menjadi nilai tambah bagi PMI ketika nantinya memasuki pasar kerja internasional.
“Dengan pelatihan yang diberikan oleh negara ini, kemudian mengikuti kurang lebih 15 hari pembelajaran di kelas, kemudian hari ke-15 ujian kompetensi.
Itu nilai plus ketika nanti ditempatkan,” jelasnya.
Ia menilai kesempatan tersebut harus dimanfaatkan karena biaya memperoleh sertifikasi kompetensi secara mandiri tidak sedikit.
Dengan pelatihan yang difasilitasi pemerintah, peserta dapat memperoleh keterampilan sekaligus sertifikasi tanpa harus menanggung seluruh biaya secara mandiri.
Kombes Pol Andi juga menilai Sebatik memiliki posisi strategis dalam pengembangan pekerja migran Indonesia.
Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga memiliki kedekatan dengan salah satu pasar kerja luar negeri yang selama ini menjadi tujuan masyarakat Indonesia.
Karena itu, ia berharap masyarakat Sebatik dan Kalimantan Utara dalam lingkup yang lebih luas dapat melihat peluang kerja luar negeri secara lebih luas.
Menurutnya, wilayah perbatasan seharusnya tidak hanya menjadi tempat masyarakat keluar-masuk antarnegara, tetapi juga menjadi wilayah yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.
“Alangkah disayangkan apabila peluang ini dibuka oleh negara, kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin,” ujarnya, Senin (31/8/2026).
Ia meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan seluruh stakeholder terus melakukan sosialisasi mengenai program tersebut.
Selain meningkatkan kompetensi, program SMK Go Global juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Hal ini menjadi perhatian penting di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara.
Kombes Pol Andi mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi melalui BP3MI.
“Kalau mau berangkat ke luar negeri, berangkatlah melalui jalur yang resmi, melalui BP3MI.
Kami fasilitasi apa saja persyaratannya sehingga bisa berangkat ke luar negeri melalui jalur yang aman,” tegasnya.
Menurutnya, keberangkatan secara resmi memberikan kepastian prosedur sekaligus perlindungan bagi pekerja migran.
Ia berharap program peningkatan kapasitas tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi keberangkatan PMI melalui jalur nonprosedural.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja, Rahmawati Matto, mengatakan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan SMK Go Global.
Menurutnya, pelatihan menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran sekaligus mencegah CPMI berangkat secara nonprosedural.
“Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sangat mendukung sekali kegiatan yang diadakan kaitannya dengan SMK Go Global ini. Ini salah satu upaya kita untuk mencegah CPMI nonprosedural,” ujarnya.
Rahmawati mengatakan masih terdapat tantangan berupa rendahnya animo masyarakat dalam memanfaatkan peluang pelatihan.
Padahal, kesempatan kerja tidak hanya tersedia di dalam daerah.
Peluang bekerja di luar negeri juga terbuka luas apabila masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan menempuh prosedur resmi.
“Kita jangan hanya mengharapkan peluang kerja yang ada di dalam negeri kalau memang masih terbatas.
Kita harus mencari peluang kerja yang ada di luar negeri juga,” katanya.
Sementara itu, Camat Sebatik Tengah yang diwakili Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib), Hasrul, menilai pelaksanaan pelatihan berskala nasional di Sebatik merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat setempat.
Ia mengakui masih diperlukan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat mengetahui berbagai program peningkatan kapasitas yang tersedia.
Menurut Hasrul, masyarakat selama ini kerap menyampaikan kebutuhan pelatihan dalam Musrenbang. Namun ketika pelatihan tersedia, animo masyarakat terkadang belum sesuai harapan.
Karena itu, ia meminta masyarakat, khususnya generasi muda, lebih aktif menangkap peluang.
“Apalagi wilayah perbatasan.
Kita menjadi pintu utama, garda terdepan yang seharusnya tidak jadi penonton, tapi jadi pemain,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Roby Perbatasan yang telah berinisiatif sehingga program pelatihan dapat dilaksanakan di Pulau Sebatik.
Tak hanya memberikan manfaat bagi calon pekerja migran, pelaksanaan pelatihan di Sebatik juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
Peserta yang berasal dari luar daerah membutuhkan akomodasi, transportasi, konsumsi dan kebutuhan lainnya selama mengikuti pelatihan.
Hasrul menyebut kondisi tersebut turut memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.
“Hotel-hotel bisa termanfaatkan, transportasinya bisa termanfaatkan.
Ini juga menjadi suatu hal yang baik buat kami di wilayah Sebatik Tengah,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat Kalimantan Utara.
Dengan keterampilan, sertifikasi dan pemahaman mengenai prosedur penempatan, pekerja migran asal Kaltara diharapkan mampu bersaing di pasar kerja global sekaligus mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
Bagi Sebatik sebagai wilayah perbatasan, program tersebut menjadi peluang untuk mengubah posisi geografis yang strategis menjadi kekuatan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat internasional.
(*)
Penulis: Fatimah Majid
