TRIBUNTRENDS.COM - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi aktivitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Ketika kualitas udara memburuk dan sekolah harus menghentikan pembelajaran tatap muka, dampaknya ternyata tidak hanya menyentuh proses belajar mengajar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga aktivitas kantin sekolah juga ikut menjadi bagian yang harus diperhitungkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo dalam sebuah rapat internal yang kemudian potongan videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, Reza terdengar menjelaskan sejumlah konsekuensi yang perlu dipertimbangkan apabila sekolah diliburkan di tengah kondisi kabut asap.
"Karena ketika sekolah diliburkan, berpengaruh juga dapur-dapur MBG. Kita mengerti ya Bapak, Ibu. Bapak, Ibu saya harap punya kebijaksanaan juga.
Dapur MBG mati, Bu. Kantin-kantin mati, Bu. Habis itu belum lagi dampak ketika anak-anak dipulangkan, mereka yang harusnya mereka di rumah, mereka ke kafe-kafe, buat keributan, buat masalah, nanti malah kita yang pusing, Bu. Habis itu nanti ada ini orang tuanya apa segala macam. Nah, ini pusing lagi kita, Bu.
Jadi saya meminta kepada Bapak dan Ibu, mohon nanti ini saya akan buatkan surat edaran. Masuknya jam 08.00 untuk adik-adik gitu kan."
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik, terutama karena pembahasannya menyangkut dapur MBG dan kantin sekolah di tengah situasi kabut asap.
Namun, Reza memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari rapat internal yang belum menghasilkan keputusan akhir.
Baca juga: Prabowo Tegaskan MBG di Nagakeo Lanjut Terus Pasca Gempa NTT: Sasar Anak, Ibu Hamil hingga Lansia
Reza menegaskan bahwa aspek keselamatan siswa dan tenaga kependidikan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran di tengah kabut asap.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi jenjang SMA, SMK, dan SKH mulai 31 Agustus 2026.
"Tentu kita harus mengutamakan keselamatan siswa dan siswi serta tenaga kependidikan kita, makanya Pak Gubernur langsung membuat surat edaran (SE) pelaksanaan PJJ," kata Reza saat diwawancarai usai meninjau pelaksanaan PJJ di Aula Berkah, Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Menurut Reza, keputusan tersebut tidak dibuat secara tergesa-gesa.
Ada proses analisis dan diskusi dengan pihak sekolah sebelum kebijakan PJJ diterapkan.
Reza meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar.
Menurutnya, video tersebut merupakan bagian dari rapat internal yang berlangsung secara daring bersama kepala SMA, SMK, dan SKH se-Kalimantan Tengah pada Minggu, 30 Agustus 2026.
"Itu potongan video dan rapatnya itu lama sekali, kami juga mendengarkan aspirasi, dan (potongan video rapat) itu belum akhir, masih ada diskusi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan PJJ," ucap Reza.
Dengan demikian, pernyataan mengenai MBG, kantin sekolah, hingga aktivitas siswa setelah dipulangkan merupakan bagian dari pembahasan mengenai berbagai konsekuensi kebijakan, bukan keputusan untuk mengesampingkan keselamatan siswa.
Reza mengatakan bahwa setiap kebijakan harus dibuat melalui pertimbangan yang matang.
"Dalam membuat suatu kebijakan kan kita harus penuh dengan perhitungan, imbauan kami jelas dan sudah ter-copy ke seluruh sekolah," jelasnya.
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah keberlangsungan program MBG selama PJJ diterapkan.
Reza menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai mekanisme pelaksanaan MBG di tengah kondisi kabut asap.
Menurutnya, BGN telah menerbitkan surat edaran mengenai mekanisme penyaluran MBG di satuan pendidikan yang berada di Kalimantan Tengah.
"Hari ini sudah ada SE dari BGN terkait pelaksanaan MBG, di setiap satuan pendidikan yang ada di Kalteng, nanti silakan dikonfirmasi ke kepala koordinator di wilayah Kalteng," jelasnya.
Artinya, persoalan distribusi MBG tetap mendapat perhatian meskipun sistem pembelajaran mengalami perubahan.
Hal ini menjadi penting karena kebijakan PJJ bukan hanya mengubah cara siswa mengikuti pembelajaran, tetapi juga berdampak terhadap berbagai aktivitas pendukung di lingkungan sekolah.
Baca juga: Kunjungi Nagekeo NTT, Prabowo Pastikan Penanganan Pascagempa Segera Pulih, MBG Tetap Dilanjutkan
Penerapan PJJ di Kalimantan Tengah juga tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi masing-masing daerah.
Reza menjelaskan bahwa keputusan tersebut mengacu pada indikator kualitas udara di setiap kabupaten dan kota.
Dua daerah, yakni Sukamara dan Seruyan, disebut memiliki indikator kualitas udara hijau sehingga pada saat itu belum menerapkan PJJ.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di tengah kabut asap disesuaikan dengan tingkat risiko di masing-masing wilayah.
Kebijakan PJJ juga bukan keputusan yang bersifat permanen.
Dinas Pendidikan Kalteng akan melakukan evaluasi secara berkala dengan melihat perkembangan kualitas udara.
"Pelaksanaan PJJ akan dievaluasi setiap tiga hari, kalau sudah tiga hari, masih ada kabut asap, PJJ akan diperpanjang," ujar Reza.
Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan pembelajaran akan terus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Jika kualitas udara membaik, kegiatan pembelajaran dapat kembali dipertimbangkan. Namun apabila kabut asap masih bertahan dan kondisi udara belum aman, PJJ berpotensi diperpanjang.
Kabut asap akibat karhutla pada akhirnya menghadirkan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menentukan apakah siswa masuk atau belajar dari rumah.
Di satu sisi, keselamatan siswa dan tenaga pendidik harus menjadi prioritas. Di sisi lain, perubahan sistem pembelajaran juga membawa konsekuensi terhadap berbagai aktivitas yang selama ini berjalan di sekolah.
Mulai dari kegiatan belajar mengajar, kantin sekolah hingga distribusi MBG harus dipikirkan secara bersamaan.
Pernyataan Reza mengenai "dapur MBG mati" dan "kantin-kantin mati" pun perlu dilihat dalam konteks pembahasan tersebut. Ia tengah menjelaskan konsekuensi yang muncul ketika aktivitas sekolah dihentikan, sebelum akhirnya pemerintah daerah mengambil keputusan PJJ dengan tetap menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan utama.
Kini, perhatian tertuju pada perkembangan kualitas udara di Kalimantan Tengah.
Sebab selama kabut asap belum benar-benar mereda, pemerintah harus terus mencari titik keseimbangan antara melindungi kesehatan siswa, menjaga keberlangsungan pendidikan, dan memastikan berbagai program pendukung seperti MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
***
(TribunTrends)
