TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Rusemy meminta Pertamina memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi di daerah. 

Dia menyoroti adanya kendaraan yang disebut bolak-balik ke SPBU untuk mengisi BBM subsidi.

Vasko mengatakan praktik tersebut perlu menjadi perhatian agar BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Pengawasan di lapangan dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi.

"Yang paling penting kita perlu jaga adalah sebenarnya beberapa di lapangan itu kan juga banyak mobil-mobil yang putar balik-putar balik terus, melansir-melansir. Ini perlu dijaga ketat oleh Pertamina," kata Vasko saat ditemui TribunPadang.com di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026).

Baca juga: HKTI Sumbar Rangkul Pemprov dan DPRD, Siapkan Jurus Lindungi Petani Daerah

Menurut Vasko, Pertamina perlu memiliki sistem yang lebih tepat dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. 

Dengan sistem tersebut, kendaraan yang melakukan pengisian berulang dapat terpantau sehingga penyaluran BBM subsidi tidak disalahgunakan.

"Jadi agar Pertamina bisa membuat sebuah skema dan sistem yang lebih tepat agar BBM subsidi kita bisa lebih terasa dan dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Vasko menegaskan BBM subsidi merupakan kebutuhan masyarakat sehingga penyalurannya harus tepat sasaran. 

Dia meminta jangan sampai terdapat penyimpangan yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi.

Baca juga: Banjir Bandang Sering Terjadi di Sumbar, BPBD Ungkap Alasan Simulasi Belum Jadi Prioritas

"Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan," tegasnya.

Selain pengawasan distribusi, Vasko juga menyinggung persoalan kuota BBM subsidi di Sumbar, khususnya solar subsidi.

Dia mengatakan penetapan kuota dan distribusi saat ini berada di Pertamina. Namun, menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya turut dilibatkan dalam menentukan kuota BBM subsidi.

"Secara langsung memang kalau saya monitor kuota-kuota untuk solar subsidi itu memang dari Pertamina ya, Pertamina yang menentukan beberapa di daerah provinsi ini dan distribusi ini," katanya.

"Sementara memang harusnya pemerintah provinsi itu juga dilibatkan penuh dalam menetapkan kuota BBM," sambung Vasko.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting agar kebutuhan BBM subsidi di Sumbar dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. (*)