TRIBUNNEWS.COM - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, berharap struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru bukan dari kalangan partai atau pejabat publik.
Ketua Umum PBNU yang baru, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, sebelumnya menargetkan penyusunan struktur organisasi selesai dalam satu bulan, bahkan jika bisa dipercepat agar lebih cepat bekerja juga.
Adi pun mengatakan bahwa sejak dahulu dirinya berpandangan bahwa struktur kepengurusan NU sebisa mungkin tidak diisi oleh orang-orang yang menjadi pengurus partai politik maupun pejabat publik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
"Untuk memastikan bahwa siapapun yang menjadi pengurus PBNU itu 100 persen fokus hanya ngurusin organisasi, bukan ngurusin yang lainnya," tegas Adi dalam wawancara On Focus Tribunnews, dikutip pada Rabu (2/9/2026).
Maka dari itu, kata Adi, pihak-pihak yang memiliki kesibukan lain saat ini tidak perlu dilibatkan dalam struktur kepengurusan PBNU.
"Pejabat-pejabat publik, eksekutif, legislatif, ataupun siapa pun lah yang saat ini memiliki kesibukan lain, menurut saya tidak perlu diajak dalam struktur kepengurusan PBNU," ujar Adi.
Adi pun menyarankan agar pengurus yang dipilih nanti merupakan orang-orang yang bersedia mencurahkan seluruh waktunya untuk berkhidmat dan mengutamakan kepentingan NU.
"Carilah pengurus-pengurus yang memang keseluruhan waktunya itu mau dihabiskan dan berkhidmat untuk kepentingan NU dan bukan untuk kepentingan yang lainnya," katanya.
Terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU memunculkan sejumlah tantangan baru. Ujian perdana bagi pucuk pimpinan PBNU saat ini disebut adalah melakukan rekonsiliasi internal.
Adi sebelumnya juga menilai rekonsiliasi sangat mendesak untuk meredam dinamika keorganisasian.
Hal ini menyusul eskalasi persaingan antar-faksi yang sempat mengemuka selama perhelatan Muktamar.
Baca juga: Soal Potensi NU di Bawah Gus Kikin Mendekat ke Pemerintah, Akademisi: Tak Ada Jeleknya
"Secara internal harus segera rekonsiliasi mengingat sebelumnya ada konflik internal termasuk selama Muktamar ada persaingan serius. Merangkul semua faksi yang berbeda," kata Adi saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2026).
Adi menjelaskan, komitmen merangkul berbagai pihak tersebut salah satunya harus dibuktikan melalui penyusunan struktur kabinet PBNU. Seluruh gerbong dan faksi yang berbeda harus diakomodasi ke dalam struktur kepengurusan yang baru.
"Semua gerbong mesti dirangkul diajak masuk struktur PBNU. Jika sudah diajak tapi masih tak mau gabung ya tak apa-apa, yang penting ketum PBNU terpilih sudah ngajak," ujar Adi.
Terkait potensi resistensi dari kubu demisioner jika memilih berada di luar struktur, Adi meyakini Gus Kikin memiliki posisi tawar kultural yang sangat kuat.
Latar belakang historisnya dinilai menjadi modal utama untuk meminimalisir manuver perpecahan.
"Gus Kikin punya bekal untuk merangkul semua kalangan. Posisinya sebagai cicit pendiri NU bisa jadi lem perekat semua faksi," terangnya.
Selain urusan konsolidasi internal, Adi menyoroti tugas esensial lainnya bagi PBNU di bawah komando Gus Kikin. Dia pun mengingatkan agar PBNU berfokus pada kesejahteraan umat di akar rumput.
"Kedua, fokus urus umat dan berdayakan kaum nahdliyin khususnya soal pemberdayaan ekonomi," tegas Adi.
Di sisi lain, publik juga menyoroti posisi PBNU di tengah tarik-menarik kepentingan politik, serta ancaman godaan agar PBNU tidak sekadar menjadi stempel kebijakan pemerintah.
Adi menyebut, NU seharusnya balik ke khittah untuk mengurusi umat saja.
"Tak ada godaan apapun. Harus pastikan NU balik khittah urus umat saja," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Rifqah, Igman Ibrahim)
