Laporan Wartawan Tribun Batam, Birri Fikrudin

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Pengelolaan anggaran desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Para kepala desa diminta tidak main-main dalam mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah.

Pesan tegas tersebut disampaikan Bupati Natuna Cen Sui Lan saat membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kanwil Kepri tersebut mengusung tema "Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa."

Pantauan Tribunbatam.id, puluhan kepala desa, perangkat desa, pendamping desa hingga unsur terkait tampak hadir mengikuti workshop tersebut.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan sekaligus pembangunan desa.

Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan pemerintah daerah.

Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

"Desa adalah ujung tombak pembangunan pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran desa harus benar-benar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran," ujar Cen Sui Lan.

Menurutnya, setiap perencanaan pembangunan di tingkat desa harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dengan begitu, anggaran yang dikucurkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Cen berharap workshop tersebut tidak hanya menjadi tempat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur desa.

Namun, juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan.

"Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga menjadi forum diskusi terhadap persoalan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa," katanya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.

Terutama dalam menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Cen juga memberikan pesan khusus kepada seluruh kepala desa yang hadir.

Ia meminta para kepala desa menggunakan anggaran desa sebaik mungkin karena dana tersebut merupakan amanah sekaligus tanggung jawab kepada masyarakat.

"Para kepala desa, mohon dengan benar kelola anggaran desa sebaik-baiknya. Ini amanah dan tanggung jawab kita. Jika salah pengelolaan, yang menderita adalah masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop, Lastri Junedah, mengatakan kegiatan tersebut secara khusus menyasar pemerintah desa.

Workshop digelar selama satu hari dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait.

Di antaranya Kepala Kanwil BPKP Provinsi Kepri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepri serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kepri.

"Workshop ini menyasar pemerintah desa, dengan narasumber dari Kepala Kanwil BPKP Provinsi Kepri, DPMD Kepri dan DJPb Kepri," ujar Lastri.

Ia mengatakan pelaksanaan workshop di Natuna diharapkan dapat mendukung pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan serta mendorong pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan.

"Tujuan kegiatan ini kami hadirkan di Natuna tentunya untuk mendukung keuangan desa dan pembangunan yang maju dan berkelanjutan," katanya.

Lastri berharap materi yang diberikan dalam workshop dapat diterapkan oleh pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah masing-masing.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman aparatur desa agar pengelolaan anggaran tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

(Tribunbatam.id/birrifikrudin).