TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Trenggalek mendapat sorotan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek.

FKP yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas sektoral tersebut dinilai tidak berjalan sesuai tujuan awal.

Pasalnya, kegiatan yang seharusnya membahas konsultasi publik terkait standar pelayanan justru berubah menjadi sosialisasi mengenai kegiatan SRT 1 Trenggalek.

Kepala Dinsos PPPA Trenggalek, Habib Solehudin, mengatakan sejumlah OPD hadir karena mengira forum tersebut akan membahas standar pelayanan Sekolah Rakyat.

"Terima kasih. Sebenarnya banyak undangan dari dinas dan OPD terkait karena belum mengetahui arah pertemuan ini. Dalam undangan tertulis kegiatan pembahasan konsultasi publik terkait standar pelayanan," terang Habib Solehudin usai kegiatan, Selasa (1/9/2026).

Baca juga: Bupati Nganjuk Marhaen Dorong Keluarga Berkualitas Dimulai dari Rumah

FKP SRT 1 Trenggalek Dinilai Berubah Jadi Sosialisasi
Habib menyebut materi yang disampaikan dalam kegiatan justru berasal dari pihak internal SRT 1 Trenggalek.

Guru dan tenaga kependidikan memberikan penjelasan mengenai keberadaan siswa serta berbagai kegiatan yang berlangsung di Sekolah Rakyat.

"Di sini tadi diisi teman-teman dari dalam SRT sendiri, guru dan tenaga kependidikan, yang menyampaikan terkait sosialisasi keberadaan siswa dan seterusnya," ujarnya.

Menurut Habib, apabila kegiatan tersebut menggunakan konsep konsultasi publik, seharusnya SRT telah menyiapkan draf standar pelayanan untuk dibahas bersama pemangku kepentingan terkait.

"Kalau judulnya konsultasi publik, mestinya SRT sudah memiliki draf-draf yang dibahas terkait standar pelayanan," jelasnya.

Ia mengatakan Dinsos PPPA sebelumnya telah menyarankan agar Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Trenggalek turut dilibatkan dalam pembahasan draf standar pelayanan.

"Makanya kemarin kami sarankan mengundang Bagian Hukum untuk membahas itu. Namun, ternyata di sini menjadi sosialisasi," ulasnya.

Meski konsep kegiatan berbeda dari yang diharapkan, Habib tetap melihat pelaksanaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

"Enggak apa-apa. Ini menjadi masukan agar ke depan lebih baik," tuturnya.

Dinsos Trenggalek Jelaskan Perbedaan Sosialisasi dan Konsultasi Publik
Habib menambahkan, kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik memiliki tujuan serta karakter peserta yang berbeda.

Menurutnya, sosialisasi umumnya dihadiri perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing kepala OPD.

"Kalau sosialisasi biasanya ada level sendiri. Kepala OPD memerintahkan staf yang mana untuk hadir," jelasnya.

Sementara itu, forum konsultasi publik yang membahas draf standar pelayanan membutuhkan masukan teknis dari pejabat terkait.

"Kalau konsultasi publik membahas draf, membutuhkan pemikiran secara teknis. Kepala OPD yang hadir bisa pejabat teknis," jelas Habib.

Ia berharap materi yang telah disampaikan dalam kegiatan tersebut tetap dapat diteruskan kepada seluruh pemangku kepentingan.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menyebar kepada semua pemangku kepentingan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Trenggalek, Yogyantoro, menerangkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Sekolah Rakyat.

Menurutnya, Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari agenda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam pelaksanaan FKP, SRT 1 Trenggalek menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya dari Dinas Sosial PPA serta Kelas Inspirasi yang turut memberikan materi, termasuk mengenai parenting.

Yogyantoro mengatakan keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang kini telah memasuki fase permanen.

Salah satu masukan yang diterima berkaitan dengan perlunya revitalisasi tim satuan tugas (satgas) penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Awalnya ada satgas yang ranahnya masih babat alas karena sekolah masih rintisan. Sekarang sudah berbeda karena sudah ada Sekolah Rakyat permanen. Oleh karena itu, perlu ada perubahan-perubahan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Yogyantoro menambahkan, revitalisasi satgas diharapkan membuat koordinasi antar-OPD menjadi lebih fokus pada pembelajaran dan aktivitas peserta didik di Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya dapat diukur dari aspek fisik, seperti megahnya bangunan maupun banyaknya kegiatan administrasi.

Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah kondisi peserta didik selama mengikuti proses pendidikan di SRT 1 Trenggalek.