*) Oleh: Djamaluddin Husita, S.Pd., M.Si
SETIAP 2 September, Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pendidikan di daerah ini. Hardikda bukan sekadar peringatan. Momentum ini layak digunakan untuk bertanya: pendidikan Aceh sedang menyiapkan generasi seperti apa untuk menghadapi masa depan?
Pertanyaan itu penting karena Aceh memiliki modal yang tidak semua daerah memilikinya. Syariat Islam, tradisi dayah, meunasah, sekolah, madrasah, perguruan tinggi, adat, budaya, dan sejarah panjang keilmuan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh.
Semua itu merupakan kekayaan yang dapat menjadi dasar membentuk manusia Aceh yang kuat memegang nilai, tetapi tidak gagap menghadapi perubahan zaman.
Ada cerita yang dahulu cukup akrab di kalangan orang Aceh yang merantau atau menuntut ilmu di luar daerah. Ketika waktu salat tiba dan tidak ada imam, anak Aceh sering diminta maju karena dianggap memiliki bekal agama yang cukup. Mereka mampu membaca Al-Qur’an, memahami tata cara salat, dan tidak canggung memimpin jemaah.
Anak-anak Aceh juga terus menunjukkan kemampuan dalam berbagai bidang. Dalam sejumlah ajang nasional pada 2025, siswa Aceh meraih prestasi dalam sains, riset, olahraga, dan bidang lainnya. Siswa madrasah juga mencatat capaian melalui Olimpiade Madrasah Indonesia.
Dalam bidang keagamaan, MTQ menjadi bagian dari tradisi pembinaan yang telah lama tumbuh di Aceh. Memang, dalam beberapa penyelenggaraan terakhir MTQ Nasional, Aceh belum mudah kembali menembus lima besar. Namun, kondisi itu tidak berarti Aceh kekurangan talenta.
Tgk. Takdir Feriza Hasan, misalnya, pernah meraih juara pertama dalam kompetisi Al-Qur’an internasional di Istanbul, Turki. Pada 2025, ia kembali diundang menjadi imam dan membaca Al-Qur’an di Turki.
Kisah Tgk.Takdir tidak hanya tentang sebuah prestasi. Kisahnya memberi pelajaran bahwa bakat yang ditemukan, dibina dengan baik, dan diberi kesempatan dapat berkembang jauh melampaui tempat asalnya. Hal yang sama berlaku bagi anak-anak Aceh di berbagai bidang.
Dengan tradisi keilmuan dan pendidikan yang panjang, ke mana pendidikan Aceh hendak membawa generasi mudanya?
Pertanyaan tersebut tentu tidak bisa dijawab oleh satu lembaga saja. Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pendidikan umum. Kementerian Agama membina madrasah, Dinas Pendidikan Dayah menangani pendidikan dayah, perguruan tinggi mengembangkan ilmu dan penelitian, sedangkan DPRA memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
MPU Aceh juga penting dalam konteks kekhususan daerah ini. Pertimbangan keagamaan MPU dapat memastikan pendidikan tetap memiliki pijakan nilai sesuai karakter Aceh, sementara MAA berperan menjaga adat dan budaya.
Kita perlu memiliki gambaran yang jelas tentang manusia Aceh seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Seorang anak belajar dari keluarga, sekolah atau madrasah, dayah, perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Semua ruang tersebut ikut membentuk cara berpikir, sikap, dan karakternya.
Hubungan antara sekolah, madrasah, dayah, perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat perlu dibangun lebih baik. Sekolah tidak perlu menjadi dayah, dayah juga tidak harus berubah menjadi sekolah, dan madrasah tidak harus kehilangan kekhasannya. Masing-masing memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi.
Pemerintah, MPU, MAA, keluarga, ulama, dunia usaha, dan masyarakat juga memiliki peran dalam membentuk lingkungan pendidikan. Semuanya perlu bergerak dengan arah yang saling mendukung.
Aceh memiliki sejarah panjang tentang ulama dan tradisi keilmuan. Nama-nama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili menunjukkan bahwa Aceh pernah menjadi salah satu pusat penting perkembangan ilmu dan pemikiran Islam di kawasan Nusantara.
Mereka meninggalkan warisan keilmuan yang tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga memperlihatkan tradisi membaca, menulis, berpikir, dan berdialog dengan perkembangan ilmu pada zamannya.
Warisan tersebut merupakan bagian penting dari identitas Aceh. Menjaganya bukan berarti membuat pendidikan berhenti pada cara-cara masa lalu. Justru semangat keilmuan para ulama tersebut perlu diteruskan dalam konteks zaman yang berbeda.
Anak-anak Aceh sekarang tumbuh di tengah perubahan yang jauh berbeda. Mereka akan berhadapan dengan kecerdasan artifisial, teknologi digital, perubahan ekonomi, perkembangan ilmu kesehatan, persoalan lingkungan, dan persaingan yang semakin terbuka. Pendidikan harus mampu menyiapkan mereka menghadapi keadaan tersebut tanpa kehilangan akar nilai yang menjadi ciri masyarakat Aceh.
Aceh memiliki tradisi keulamaan yang kuat. Tradisi itu perlu terus dijaga dengan melahirkan ulama yang tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga memahami persoalan masyarakat dan perkembangan zaman. Pada saat yang sama, Aceh juga perlu melahirkan teknokrat, ilmuwan, dokter, ekonom, insinyur, guru, pengusaha, peneliti, dan berbagai profesional lainnya yang tetap memiliki pegangan moral dan nilai keislaman.
Pendidikan Aceh perlu memberi ruang bagi tumbuhnya ulama, ilmuwan, teknokrat, dan berbagai profesi lainnya dalam satu ekosistem keilmuan yang saling menguatkan. Yang penting bukan sekadar bidang yang ditekuni, tetapi bagaimana ilmu berjalan bersama nilai, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Hal tersebut juga berlaku dalam pendidikan dayah. Pembelajaran yang memberi ruang kepada kreativitas, kemandirian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan persoalan kehidupan tidak harus menghilangkan identitas dayah. Justru dengan cara itu, tradisi keilmuan dayah dapat terus hidup dan mampu menjawab kebutuhan generasi baru.
Sekolah dan madrasah pun demikian. Membuka ruang bagi teknologi dan pembelajaran yang lebih kontekstual tidak berarti meninggalkan jati diri. Justru perkembangan teknologi dan perubahan cara belajar dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman, adat, budaya, dan karakter Aceh.
Dengan begitu, pendidikan tidak hanya mempersiapkan anak-anak menghadapi dunia yang terus berubah, tetapi juga membentuk mereka sebagai generasi yang berilmu, berakhlak, dan tetap memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai Aceh.
Pendidikan Aceh juga tidak cukup dinilai dari banyaknya lulusan atau tingginya angka kelulusan. Yang lebih penting adalah apa yang dapat dilakukan lulusan dengan ilmu yang mereka peroleh dan nilai apa yang tetap mereka pegang ketika berada di tengah masyarakat.
Aceh memiliki tradisi ulama yang kuat, sekaligus membutuhkan ilmuwan, dokter, guru, teknokrat, ekonom, insinyur, ahli hukum, pengusaha, peneliti, seniman, atlet, dan berbagai profesional lainnya. Mereka berbeda profesi, tetapi idealnya memiliki satu kesamaan: berilmu, berintegritas, mampu berpikir, dan peduli terhadap masyarakat.
Bakat anak tidak boleh baru dicari ketika ada perlombaan. Potensi perlu dikenali sejak dini, dibina secara berkelanjutan, dan diberi kesempatan untuk berkembang. Anak yang hari ini terlihat biasa saja bisa saja memiliki kemampuan besar ketika menemukan guru, lingkungan, dan kesempatan yang tepat.
Hardikda Aceh tanggal 2 September 2026 semestinya menjadi saat untuk melihat pendidikan Aceh sedikit lebih jauh. Bukan hanya bertanya berapa banyak sekolah yang sudah dibangun atau berapa banyak anak yang telah lulus, tetapi juga bertanya: dua puluh tahun dari sekarang, manusia seperti apa yang ingin kita lahirkan di tengah masyarakat Aceh? Ini menjadi pekerjaan rumah kita Bersama terutama pengambil kebijakan di Aceh. (*)
*) Penulis adalah Alumnus Pascasarjana FMIPA UNPAD Bandung, Kepala Madrasah di Banda Aceh, Penggiat dan Pemerhati Masalah Pendidikan
