TRIBUNTRENDS.COM - Ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (1/9/2026).
Peristiwa tersebut terjadi setelah para santri menyantap makan siang sekitar pukul 13.00 WIB. Beberapa jam kemudian, sejumlah santri mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan. Gejala yang dilaporkan antara lain mual, muntah, pusing, lemas, nyeri perut, sesak napas hingga kejang.
Seorang santri yang diwawancarai dalam laporan tersebut mengatakan, keluhan mulai dirasakan sejumlah temannya pada sore hari.
“Gejalanya itu tadi pas habis asar, ada yang bolak-balik ke kamar mandi,” ujar seorang santri, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Harian Surya, Selasa (2/9/2026).
Menurutnya, kondisi kemudian semakin ramai setelah beberapa santri mulai mengeluhkan sakit dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Santri tersebut menyebut makanan MBG disantap sekitar pukul 12.00 WIB. Menu yang diingatnya antara lain telur dan sayuran, meski ia tidak mengetahui secara pasti seluruh menu yang dibagikan.
Baca juga: 516 Santri Ponpes di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, DPR Desak Audit SPPG: Warning Serius Bagi BGN
Sementara itu, pihak pondok menyebut gejala mulai terdeteksi sekitar pukul 16.00 WIB. Santri yang mengeluhkan kondisi kesehatan kemudian melapor ke UKS di masing-masing unit pendidikan.
Penanganan terhadap para santri dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan di Sidoarjo. Di RSUD RT Notopuro, jumlah pasien dari Pondok Pesantren Manba’ul Hikam sempat mencapai lebih dari 200 orang berdasarkan pendataan hingga malam hari dalam laporan tersebut.
Selain itu, santri juga mendapatkan perawatan di RS Siti Hajar, RS Delta Surya, RS Fatimah, serta RS Pusura Candi.
Salah satu rumah sakit mencatat hingga pukul 22.50 WIB terdapat 59 santri yang datang untuk mendapatkan penanganan. Dari jumlah tersebut, 19 pasien menjalani rawat inap, sementara 30 lainnya telah diperbolehkan pulang dan sisanya masih menjalani observasi. Keluhan yang paling banyak disampaikan pasien yakni mual, muntah, pusing, dan nyeri perut.
Dokter yang menangani pasien mengatakan sebagian besar santri berada dalam kondisi stabil.
“Sepertinya iya kalau melihat ceritanya dari makanan,” ujar dokter tersebut ketika ditanya mengenai dugaan kaitan keluhan pasien dengan makanan yang dikonsumsi.
Pasien yang diperbolehkan pulang juga diberikan obat untuk rawat jalan dan diminta kembali ke IGD apabila kembali mengalami keluhan seperti pusing atau diare.
Edy menilai BGN tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap seluruh SPPG secara optimal seorang diri, mengingat cakupan program MBG yang sangat besar.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan pihak eksternal, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pemerintah daerah.
"BGN enggak bisa main sendiri menangani segitu banyak SPPG, enggak punya resources dan instrumen," kata Edy.
Menurut dia, BPOM diperlukan sebagai pihak eksternal yang dapat melakukan pengawasan secara lebih independen.
"Keterlibatan BPOM betul-betul dibutuhkan sebagai pihak eksternal yang bisa lebih independen di dalam menilai bagaimana SPPG itu berjalan dan SOP itu berjalan dengan baik," ujarnya.
Selain BPOM, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga dinilai harus diberikan peran lebih besar.
"Yang tidak kalah pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan dan Puskesmas," katanya.
Dalam kasus Sidoarjo, muncul informasi mengenai keterlambatan distribusi makanan MBG ke pondok pesantren. Makanan disebut baru diterima sekitar pukul 12.25 WIB, sementara waktu yang seharusnya ditetapkan maksimal sekitar pukul 10.00 WIB.
Edy menilai persoalan jeda waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan, hingga dikonsumsi harus menjadi bagian dari investigasi.
"BGN harus memastikan semua SOP itu berjalan dengan baik. Kalau ada keterlambatan makanan, apalagi dikonsumsi sampai jam 12.00 lebih, kalau masaknya jam 3 pagi, ada berapa jam makanan terkontaminasi bahan-bahan seperti bakteri dan lain, pasti potensi terjadi," ujarnya.
Ia menilai jarak antara dapur SPPG dan sekolah atau pesantren perlu menjadi perhatian agar waktu distribusi dapat dipersingkat. Salah satu opsi yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah konsep kitchen by school, yakni makanan dimasak lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat sehingga dapat segera disajikan.
"Apapun kalau mohon izin ya, wong di kampung-kampung itu ada hajatan menikah kadang-kadang masak 1.000 dengan standar sederhana, tapi karena makanannya masih hangat sehingga risiko keracunan jarang terjadi," kata Edy.
Menurut dia, salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah panjangnya jeda waktu antara makanan siap saji dan waktu makanan tersebut dikonsumsi.
Baca juga: Ratusan Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Keracunan, Diduga karena MBG, Bantah Ada yang Meninggal
Edy menegaskan, kasus dugaan keracunan MBG di Sidoarjo tidak boleh hanya ditangani melalui respons sementara setiap kali terjadi kejadian. Ia meminta BGN melakukan evaluasi berdasarkan data dan bukti dari berbagai kasus keracunan yang telah terjadi.
"Keracunannya itu penyebabnya apa, SOP mana yang dilanggar. Kan dari kasus-kasus yang ada ini bisa diriset," ujarnya.
Data tersebut, lanjut Edy, harus digunakan untuk memperbaiki tata kelola seluruh SPPG, bukan hanya dapur yang mengalami kejadian.
"Berangkat data itu baru tata kelola itu diperbaiki secara menyeluruh kepada semua dapur, baik yang sedang beroperasi atau yang disuspen atau yang mau dikerjasamakan. Semua harus memenuhi kriteria-kriteria dari temuan-temuan seluruh dapur yang keracunan," katanya.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy.
"Dengan begitu penanganan itu berbasis evidence base. Jadi jangan kemudian polisinya dulu baru evidence base-nya, tapi evidence base-nya dulu baru policy," ujar Edy.
Komisi 9 DPR RI juga berencana memanggil Kepala BGN untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
"Kami pasti akan mengundang di Komisi 9 mungkin minggu ini atau minggu depan. Ini masa sidang juga sehingga nanti akan kita bahas secara menyeluruh di Komisi 9 sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap program MBG ini," kata Edy.
(TribunTrends)
