TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mendapat sorotan dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ).
Hal itu disampaikan MTZ saat Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan dan BUMD TransJakarta di ruang kerja Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Menurut MTZ, pengalihan operator transportasi laut tersebut pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan aspek keamanan, keselamatan hingga kenyamanan masyarakat Kepulauan Seribu.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada persoalan transportasi semata.
MTZ menilai pengembangan transportasi laut harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi di Kepulauan Seribu.
Jika tidak, beban subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang harus dikeluarkan pemerintah berpotensi semakin besar.
"Jangan sampai kita hanya membangun transportasinya, tetapi kegiatan ekonominya tidak ikut berkembang. Kalau itu terjadi, kebutuhan PSO justru akan semakin besar karena jumlah penumpangnya tidak bertambah signifikan," kata MTZ.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan layanan TransJakarta di daratan Jakarta. Tingginya jumlah penumpang TransJakarta salah satunya ditopang aktivitas ekonomi Jakarta yang membuat masyarakat membutuhkan mobilitas setiap hari.
Sementara di Kepulauan Seribu, menurut MTZ, pola mobilitas masyarakat masih berbeda.
Karena itu, peningkatan jumlah pengguna transportasi laut tidak cukup hanya mengandalkan warga Kepulauan Seribu yang bepergian ke Jakarta untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan lainnya.
"Kalau ingin ridership-nya meningkat, kita juga harus menciptakan alasan orang untuk datang ke Kepulauan Seribu. Jangan hanya berpikir bagaimana warga Kepulauan Seribu pergi ke Jakarta, tetapi bagaimana masyarakat Jakarta, terutama yang memiliki kemampuan ekonomi, tertarik datang ke sana," ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memadukan pengembangan transportasi laut dengan pembangunan pusat-pusat ekonomi di Kepulauan Seribu.
Menurutnya, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu penggerak utama. Selain itu, pengembangan sektor perikanan maupun potensi ekonomi lainnya juga perlu diperkuat agar aktivitas masyarakat dan kunjungan ke Kepulauan Seribu semakin meningkat.
"Transportasi harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi. Kalau pusat ekonominya tumbuh, otomatis kebutuhan mobilitas meningkat dan jumlah penumpang transportasi juga akan ikut bertambah," tutur MTZ.
Di sisi lain, MTZ mengaku optimistis TransJakarta mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu apabila nantinya resmi menjadi operator.
Ia menilai TransJakarta telah memiliki pengalaman dalam membangun sistem transportasi yang lebih aman, nyaman sekaligus mendorong kedisiplinan pengguna di Jakarta.
Menurutnya, perubahan perilaku pengguna transportasi dapat terjadi apabila sistem yang diterapkan dibangun secara konsisten.
Hal itu, kata dia, telah terlihat dalam perkembangan layanan transportasi publik di Jakarta maupun perkeretaapian.
"Kalau sistemnya dibangun dengan baik, perilaku penumpang juga bisa berubah. Kita sudah melihat bagaimana transportasi publik di Jakarta menjadi jauh lebih tertib dibandingkan dulu. Artinya, hal serupa sangat mungkin diterapkan di Kepulauan Seribu," katanya.
MTZ juga menyinggung perlunya memperhatikan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kapal-kapal tradisional.
Ia menyebut masyarakat pemilik kapal tradisional tetap perlu dilibatkan dalam sistem transportasi laut yang baru, baik sebagai operator maupun melalui bentuk kerja sama lainnya.
Dengan demikian, pengalihan pengelolaan kepada TransJakarta tidak hanya berorientasi pada perubahan operator, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Yang paling penting adalah bagaimana transportasi dan pembangunan ekonomi ini berjalan bersamaan. Saya cukup yakin TransJakarta bisa membenahi sisi pelayanan, tetapi persoalan peningkatan jumlah penumpang tidak akan selesai tanpa adanya pembangunan ekonomi di Kepulauan Seribu," pungkasnya.
