TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza dicecar pertanyaan soal kesanggupan mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu, hal ini terjadi saat rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi B fokus membahas rencana penugasan pengelolaan transportasi laut dari Dinas Perhubungan (Dishub) ke Transjakarta.
Welfizon mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri terkait rencana penugasan baru mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu.
"Penugasan yang tadi disampaikan, tentu kalau dari sisi kami, kami mempersiapkan diri," kata Welfizon dalam rapat kerja.
Dia menegaskan, pihaknya sejauh ini tengah menyusun kajian terkait rencana operasional transportasi laut Kepulauan Seribu.
"Kami akan selesaikan di akhir bulan ini kajiannya terkait dengan strategy, entitas, dan juga legalitasnya," ucap dia.
Kemudian pada Oktober sampai pertengahan November 2026, Transjakarta akan merampungkan segala aspek kajian termasuk tiket dan biaya operasional.
"Jadi kalau tadi Pak Ketua sampaikan tarif, kemudian PSO, pembiayaan, dan yang lainnya akan seperti apa, kami mohon izin, mohon waktu nanti di akhir bulan ini kami akan laporkan," ujarnya.
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh sempat menanyakan terkait kesanggupan Transjakarta dalam mengelola transportasi laut jika berjalan tanpa ditopang subsidi.
Konteksnya terkait biaya operasional dan kesanggupan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi transportasi atau publik service obligation (PSO).
Transjakarta saat ini beroperasi melayani transportasi darat dengan PSO mencapai Rp3,8 triliun per tahun.
Jika diberikan penugasan baru mengelola transportasi laut, bukan tidak mungkin beban PSO bertambah.
"Jawabannya gampang, Pak Dirut udah tahu nih secara operasional. Saya mau tanya secara pandangan Pak Dirut, bisa atau tidak kalau tidak pakai PSO?," tanya Nova.
Welfizon menegaskan, operasional transportasi laut akan sangat sulit jika tidak mengandalkan PSO atau subsidi.
"Selama tarifnya diatur untuk terjangkau oleh publik, pasti tidak bisa tanpa PSO, Pak," jawab Welfizon.
Transportasi laut Kepulauan Seribu saat ini dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP).
Dalam mengoperasikan layanan transportasi laut, UPAP memiliki tarif Rp50 ribu per orang untuk satu kali perjalanan.
Welfizon menyebut, tiket yang berlaku saat ini belum bisa dikatakan menutup biaya operasional layanan transportasi laut Kepulauan Seribu.
"Tapi kalau kita bandingkan berapa persen tiket bisa menutup biaya produksi atau cost-nya, kira-kira saat ini dengan tiket yang tadi disampaikan hanya sekitar satu per enam," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, kebijakan layanan transportasi laut semata untuk menghadirkan kesetaraan bagi warga Kepulauan Seribu.
"Semangat utama dari kebijakan ini adalah memberikan pelayanan transportasi yang terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu," kata Budi.
Budi menambahkan, warga Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Jakarta. Menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau merupakan hak bagi warga seluruh warga.
"Mereka adalah bagian dari warga Jakarta yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik termasuk transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan memiliki kepastian jadwal," tegas dia.
Baca juga: Mega Transfer Persija: Striker Ganas Kroasia Masuk Bidikan, Rumor Transfer Rp10 Miliar Jadi Sorotan
Baca juga: Pedagang Ikan Kramat Jati Keluhkan Sepi Pembeli Usai Direlokasi, Hingga Lahan Parkir Lokbin Minim
Baca juga: Beredar Grup Chat Diduga Berisi Konten LGBT Libatkan Pelajar Jakarta, Polisi Turun Tangan
