TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Musim kemarau panjang membawa sejumlah dampak di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman.
Salah satunya terkait krisis air bersih.
Hingga awal September 2026 ini, ancaman krisis air bersih memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman berkolaborasi dengan instansi terkait, menggencarkan distribusi (dropping) air bersih secara berkala ke sejumlah titik terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, mengatakan secara umum dampak kemarau panjang di wilayah Sleman masih terkondisi.
Kendati demikian, potensi kemarau kering yang diprediksi masih panjang ini membawa tiga ancaman utama yang wajib diwaspadai, yakni kekurangan air bersih, meningkatnya insiden kebakaran, serta fenomena satwa liar lereng Gunung Merapi yang mulai turun dan berkeliaran di pemukiman warga.
Bambang menyebut, ada empat kapanewon di wilayah Sleman yang mengalami krisis air bersih.
"Untuk kekeringan, kekurangan air bersih saat ini ada empat kapanewon yang terdampak di Kabupaten Sleman pada tahun 2026 ini," ujar Bambang, ditemui di kantornya, Selasa (1/9/2026).
Adapun keempat wilayah yang mengalami krisis air bersih tersebut yakni :
Baca juga: Sleman Siaga Erupsi Merapi, Antisipasi Potensi Kebakaran Kawasan Lereng
BPBD Sleman dalam melakukan operasi dropping air bersih tidak berjalan sendiri.
Menurut Bambang, pihaknya berkolaborasi erat dengan lintas stakeholder, mulai dari jajaran TNI, Polri, Basarnas, PMI, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), BPKal Girikerto, hingga dukungan armada truk tangki dari BPBPK Wilayah Yogyakarta untuk mengantisipasi potensi force majeure apabila kekeringan meluas.
Sejauh ini, total distribusi air bersih atau dropping air yang telah disalurkan telah mencapai 46 rit.
Jika satu rit sama dengan 5000 liter maka totalnya 230.000 liter air yang didistribusikan.
Operasi penyaluran air disokong oleh berbagai pihak. Mulai dari PDAM Sleman yang menyediakan pasokan air sumber mata air di Kemiri wilayah utara dan Cebongan, serta sumur dan mata air PAM Simas di Kelurahan Sendangsari, Minggir.
"Kami sudah memitigasi dan mengantisipasi titik pengambilan di wilayah barat, tengah, dan utara agar mempercepat distribusi sekaligus menekan biaya operasional tangki," jelas Bambang.
Saat ini, operasi dropping air yang masih berjalan dikonsentrasikan di dua titik utama, yakni di Padukuhan Jitar Kalurahan Sumberarum, Moyudan dengan jumlah warga terdampak 120 KK atau 560 jiwa.
Kemudian di Padukuhan Jering, Kalurahan Sidorejo, Godean dengan 11 KK atau 45 jiwa yang terdampak.
Di kedua lokasi tersebut, sumur-sumur warga dilaporkan telah kering atau asat dan keruh sehingga tidak layak dikonsumsi.
"Jering ini pegunungan, lokasi (yang terdampak) dataran tinggi, sumur warga sangat dalam dan kering, asat," ujar dia.
BPBD Sleman telah menempatkan hidran umum (HU) sebagai bak penampung air bersih. Jika bak penampungan hampir habis maka di dropping kembali.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut puncak musim kemarau di Sleman masih berlangsung panjang.
Karena itu, BPBD Sleman pun telah menyiapkan sejumlah langkah strategi.
Walaupun dropping air merupakan solusi darurat yang dibutuhkan saat krisis, Bambang menilai langkah tersebut bukanlah solusi yang paling ideal dan populer bagi Kabupaten Sleman yang dikenal sebagai daerah tangkapan air atau water catchment area.
Sebab itu, langkah yang dilakukan BPBD adalah menjalin komunikasi dengan PDAM Sleman untuk memperluas jaringan pipa ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Selain itu, pemerintah kabupaten mengoptimalkan program penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAM Simas) melalui pembuatan sumur bor dalam.
Sebagai contoh, sumur bor sedalam lebih dari 80 meter di Padukuhan Tangisan, Banyurejo, kini telah berfungsi optimal dan mengamankan pasokan air warga.
"Dropping air adalah solusi darurat saat darurat. Langkah jangka panjangnya adalah memperluas jaringan PDAM dan merealisasikan sumur bor PAM Simas lewat proposal warga agar wilayah terdampak bisa mandiri air bersih," ujarnya.
Model kolaborasi serupa juga diterapkan di Gayamharjo, Prambanan, di mana wilayah tersebut kini berstatus zero dropping setelah jaringan PDAM dari Sungai Opak masuk dan diintegrasikan dengan bak penampung PAM Simas setempat.
"Jadi di sana enggak ada dropping, tapi beli air dari PDAM untuk masukkan di bak penampung kemudian baru masyarakat didistribusi. Kita juga membantu untuk biaya pemasangan instalasinya. Tentunya masyarakat membuat proposal kami, itu bisa. Ya, seperti itu ada langkah-langkah antisipasi, jangan sampai dropping air (terus) lah," kata dia.(*)