TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MIRI - Langkah strategis memperkuat hubungan industri perjalanan ibadah umrah antara Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sarawak resmi dimulai.
Hal ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Forum Kolaborasi Pengusaha Penyelenggara Ibadah Umrah (FKPPIU) Kalbar dan Sarawak Umrah & Hajj Association (SUHA), belum lama ini.
Penandatanganan dilakukan oleh Pengerusi SUHA, H. Ruzaiman Gazalee, dan Ketua FKPPIU Kalbar, H. Anwar Sayuthi, SE.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri di Jabatan Premier Sarawak (Hal Ehwal Islam), Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi.
Kerja sama ini menjadi momentum penting bagi kedua pihak untuk membangun kolaborasi yang lebih terstruktur.
Fokus utamanya meliputi penguatan pelayanan jemaah, pengembangan jaringan industri umrah, serta pembangunan ekosistem pelancongan Muslim (wisata halal) antara Sarawak dan Kalimantan Barat.
Ketua FKPPIU Kalbar, H. Anwar Sayuthi, SE, menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar seremoni di atas kertas. Dokumen ini merupakan komitmen awal dari langkah nyata yang harus segera diterjemahkan ke dalam program kerja konkret.
"Ini adalah komitmen untuk membangun kerja nyata antara Kalimantan Barat dan Sarawak dalam menghadirkan pelayanan umrah yang lebih aman, nyaman, profesional, dan terpercaya," ujar Anwar.
Menurut Anwar, kedekatan geografis, hubungan sosial kemasyarakatan, serta potensi pasar kedua wilayah merupakan modal besar untuk membangun konektivitas umrah Borneo yang solid. Terlebih, kedua wilayah berada di satu pulau yang sama, yaitu Kalimantan (Borneo).
Salah satu agenda strategis ke depan adalah mendorong konektivitas penerbangan umrah langsung melalui Kuching menuju Jeddah.
Agenda ini akan melibatkan pihak maskapai penerbangan beserta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, guna memperkuat akses jemaah asal Kalbar melalui Sarawak.
Baca juga: FKPPIU Kalbar-SUHA Malaysia Sinergi Perkuat Umrah Borneo
Selain itu, FKPPIU Kalbar melihat peluang kerja sama ini sebagai upaya meningkatkan standar perlindungan jemaah.
Hal tersebut mencakup koordinasi operasional, akses perjalanan, fasilitas, hingga kesiapan ekosistem pelayanan dari wilayah asal sampai ke Tanah Suci.Dukungan serupa juga disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi.
Ia menekankan pentingnya memperkuat pertumbuhan agensi umrah serta memastikan keselamatan jemaah melalui pelayanan yang profesional. Bagi FKPPIU Kalbar, dukungan dari pemerintah Sarawak ini menjadi energi penting untuk melanjutkan implementasi di lapangan.
"Kita tidak ingin berhenti pada tanda tangan saja. Kita ingin mengubah kesepakatan ini menjadi kerja nyata, hingga pada waktunya mewujud dalam keberangkatan jemaah menuju Baitullah," tegas Anwar.
