TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terluka dalam aksi yang berlangsung di Simpang Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, Selasa (1/9/2026).
Aksi yang diikuti aliansi mahasiswa dari berbagai kampus serta masyarakat tersebut dimulai sekitar pukul 16.30 WIB.
Pada awalnya, aksi berlangsung kondusif.
Situasi mulai memanas sekitar pukul 19.00 WIB setelah terjadi konflik antara massa aksi dan kelompok masyarakat.
Bentrokan berlangsung singkat sebelum aksi kembali dilanjutkan.
Kericuhan kembali terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.
Baca juga: GRIB Ikut Bubarkan Massa saat Rusuh Demo 27 Agustus, Polda Metro Singgung UU Ormas
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Mahasiswa, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami mahasiswa saat mengikuti demonstrasi.
Menurut Arie, mahasiswa tidak seharusnya dibenturkan dengan kelompok masyarakat. Ia menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dijaga.
“Saya kira memang dalam situasi kerentanan seperti itu, orang bisa mengambil tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Jangan benturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat. Dan saya rasa upaya membenturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat itu bagian dari cara yang tidak boleh dilakukan,” katanya saat konferensi pers di UGM, Rabu (2/9/2026).
“Mahasiswa harus dilindungi dan aktivisme itu adalah bagian dari praktik berdemokrasi. Biarkan demokrasi berlangsung, kebebasan menyampaikan suara, aspirasi. Ini adalah bagian dari check and balances juga atas situasi krisis yang terjadi di Indonesia. Mereka-merekalah yang selalu mengingatkan tentang situasi itu agar kemudian menjadi on the right track,” sambungnya.
Arie mengatakan kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mencegah pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi dalam aksi. Menurut dia, ketika situasi tidak terkendali, aparat juga perlu mengambil peran untuk melindungi masyarakat dan mahasiswa.
“Jangan sampai terjadi kekerasan. Saya tidak ingin juga premanisme politik terjadi. Karena itu pula tidak dibenarkan juga teror-teror, apalagi tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Universitas Gadjah Mada punya komitmen dan melindungi itu semua,” lanjutnya.
Baca juga: Tewas di Pejompongan Usai Demo DPR, Kematian Pedagang Cermin Diusut Pakai LP Model A
Arie juga menilai Yogyakarta dapat menjadi contoh dalam mengurangi praktik kekerasan dengan menyediakan ruang bagi penyampaian aspirasi dan mendengarkan suara mahasiswa.
Menurut dia, Yogyakarta perlu mencerminkan ruang kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.
“Kalau komitmen ini terus dijaga, kita harus berani untuk mengatakan bahwa Jogja anti teror, Jogja antikekerasan. Dan biarkan masyarakat atau mahasiswa menyampaikan aspirasinya karena saya tahu dan yakin bahwa itu adalah bagian dari komitmennya untuk merespon itu,” ujarnya.
Ia juga meminta pimpinan perguruan tinggi lainnya turut memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang menyampaikan kritik.
“Sekali lagi saya meminta komitmen dari pemerintah daerah, kemudian aparat kepolisian untuk melindungi mahasiswa, termasuk pemimpin perguruan tinggi untuk sama-sama memberikan perhatian agar mahasiswa kita tidak dibenturkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan,” imbuhnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil membawa dua tuntutan utama, yakni “turunkan rezim hari ini” dan “tarik mundur kolonialisme Indonesia dari wilayah periferi jajahannya.”
Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM), Mesa, mengatakan tuntutan tersebut berkaitan dengan penilaian massa terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Menurut Mesa, berbagai persoalan yang terjadi dinilai berakar dari kebijakan pemerintahan saat ini.
“Banyak permasalahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Alih-alih kita punya banyak tuntutan, mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanakan ke akar permasalahannya, yaitu rezim hari ini,” katanya saat ditemui di simpang empat Gramedia, Selasa (1/9/2026) malam.
Mesa juga mengkritik sejumlah janji politik Prabowo-Gibran, termasuk pendidikan gratis dan transportasi publik gratis. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya berdampak terhadap alokasi anggaran negara.
“Kita bisa lihat apakah MBG mencerdaskan kehidupan bangsa ketika jsutru anggaran pendidikan untuk KPI-K, untuk beasiswa, gaji dosen, gaji guru diabaikan hanya untuk makanan yang dipaksakan. Apakah Koperasi Desa Merah Putih itu melindungi masyarakat desa, sementara dana desa dipaksa untuk dikeruk, tidak ada sama sekali otonomi desa ataupun keinginan desa yang diakomodir oleh pemerintah pusat,” terangnya.
“Maka itu juga adalah bentuk kolonialisme, itu juga bentuk penindasan, itu juga bentuk keresahan yang timbul dan kita harus suarakan itu juga,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Risyad, menjelaskan bahwa tuntutan terkait penghentian kolonialisme merujuk pada kritik terhadap sejumlah kebijakan negara.
“Kolonialisme hari ini berbicara bagaimana pemrintah menagtur tata kelola penanganan bencanya, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan, kemudian berbicara bagaimana akhirnya prioritas negara tidak diraskan oleh masyarakat menegah ke bawah, tetapi kaum elit,” imbuhnya.
