Laporan Wartawan TribunJatim.com, Mohammad Romadoni
TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang, di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, sukses bertransformasi menjadi lembaga pengelolaan bisnis desa yang berhasil mewujudkan kemandirian ekonomi.
Tak hanya mengelola destinasi wisata, BUMDes Mutiara Welirang membangun ekosistem usaha yang melibatkan masyarakat melalui berbagai unit bisnis, kemitraan hingga investasi warga.
Direksi BUMDes Mutiara Welirang, Herwanto (51) mengatakan, BUMDes menjadi wadah utama dalam mengelola kekayaan dan potensi yang dimiliki Desa Ketapanrame.
Saat ini terdapat lima unit usaha yang dikelola, yakni Unit Jasa Pengelolaan Air Minum, Unit Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, Unit Pengelolaan Wisata, Unit Pengelolaan Kios dan Kandang Ternak, serta Unit Simpan Pinjam dan Kemitraan.
"BUMDes Mutiara Welirang menaungi lima unit yang dikelola secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat," kata Herwanto dalam sesi wawancara Program Jelajah UMKM dan Pondok Pesantren Bank Indonesia 2026 di Ketapanrame, Sabtu (15/8/2026).
Unit Jasa Pengelolaan Air Minum, misalnya, melayani distribusi air bersih bagi warga, kawasan vila hingga usaha masyarakat dengan jumlah sambungan mencapai 2.478 konsumen.
Sementara Unit Pengelolaan Kebersihan Lingkungan menangani sampah masyarakat beserta proses pemilahannya melalui TPS3R dengan 1.571 konsumen.
Pada Unit Pengelolaan Kios dan Kandang Ternak, BUMDes mengelola lahan Tanah Kas Desa (TKD) untuk 73 kandang ternak dan 36 kios.
Sedangkan Unit Pengelolaan Wisata menangani berbagai aktivitas mulai pujasera, wahana, parkir, toilet, paket edukasi pertanian dan outbound, homestay hingga paket wisata lainnya.
Unit Simpan Pinjam dan Kemitraan juga memberikan akses pinjaman modal tanpa bunga sekaligus membangun kerja sama pengelolaan kawasan wisata bersama Perhutani dan kelompok masyarakat.
Pengembangan usaha tersebut tidak dilakukan BUMDes seorang diri.
Berbagai kelompok masyarakat ikut terlibat, mulai kelompok parkir, kelompok usaha bersama, Pokdarwis, pengelola wahana hingga pelaku kuliner.
Herwanto mencatat, secara akumulatif jumlah nota kesepahaman atau MoU kemitraan BUMDes pada 2026 telah mencapai lebih dari 400.
Sementara pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa sebesar 20 persen, operasional BUMDes 25 persen, dana sosial 5 persen, dana pengembangan 40 persen, serta dana cadangan 10 persen.
Salah satu usaha yang menjadi motor ekonomi desa adalah Taman Ghanjaran.
Destinasi tersebut dibangun pada 2018 di atas Tanah Kas Desa menggunakan bantuan keuangan dari Kabupaten Mojokerto.
Pengembangannya kemudian melibatkan investasi warga Desa Ketapanrame senilai Rp3,8 miliar.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan wahana permainan.
Dalam perkembangannya, kawasan juga dilengkapi kolam renang, tambahan pujasera hingga sejumlah spot foto.
Saat ini terdapat 104 warung di kawasan Taman Ghanjaran.
Warga yang terlibat di dalam ekosistemnya terdiri dari 435 kepala keluarga sebagai investor, 89 rumah tangga pemilik stan wisata, 22 rumah tangga pemilik kios, serta 28 pekerja wisata.
Model serupa dikembangkan di Sumber Gempong.
Destinasi yang berdiri di kawasan sekitar 10 hektare tersebut melibatkan lahan TKD dan lahan milik masyarakat.
Pengembangannya juga menggunakan investasi warga sekitar Rp877 juta.
Sebanyak 98 kepala keluarga tercatat ikut berinvestasi, 35 rumah tangga menjadi pemilik stan, 10 rumah tangga menjalankan industri rumahan, 47 orang bekerja di sektor wisata, 15 rumah tangga terlibat dalam homestay, serta 30 rumah tangga masuk dalam kelompok tani.
Besarnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kekuatan model pengelolaan BUMDes Mutiara Welirang.
Dari total 2.067 kepala keluarga di Desa Ketapanrame, sebanyak 1.191 KK atau sekitar 57,61 persen tercatat terlibat dalam usaha BUMDes.
Keterlibatan tersebut tersebar dalam kelompok investasi, stan wisata, kios dan kandang ternak, petani kopi, parkir Karang Taruna, homestay, Pokdarwis, kelompok sawah hingga UMKM.
Dari seluruh unit usaha yang dijalankan, penyerapan tenaga kerja mencapai 198 orang.
"Dampak dari pengelolaan ini sangat terasa pada tingkat partisipasi masyarakat. Hampir 50 persen warga desa terlibat aktif dalam pengelolaan kegiatan wisata," ujar Herwanto.
Sedangkan pada unit usaha pelayanan lainnya, menurut dia, keterlibatan masyarakat bahkan mencapai 100 persen baik sebagai konsumen, nasabah maupun penerima manfaat.
Namun perjalanan menuju kemandirian ekonomi bukan tanpa tantangan.
Herwanto mengakui pengelolaan usaha yang melibatkan banyak unsur masyarakat terkadang memunculkan dinamika internal. Perubahan regulasi juga menjadi tantangan yang harus terus diikuti pengurus BUMDes.
"Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal dan pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala regulasi dan menyamakan persepsi di internal," katanya.
Ke depan, BUMDes Mutiara Welirang berkomitmen memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus terus menggali potensi desa.
Harapannya, Desa Wisata Ketapanrame tidak hanya tumbuh sebagai tujuan wisata di kawasan Trawas, tetapi juga mampu mempertahankan ekosistem ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
