TRIBUNMANADO.CO.ID, Sangihe – Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026 ditegaskan bukan sebagai akhir dari proses pembahasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis (3/9/2026), dalam rangka persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jarak antara Kantor Bupati Sangihe dengan Kantor DPRD Sangihe kurang lebih 1 kilometer.
Bupati menilai, persetujuan tersebut justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Michael memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam proses pembahasan. Menurutnya, pembahasan perubahan APBD merupakan bagian penting dari kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan bukanlah suatu hambatan. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan kekuatan dalam membangun keputusan bersama yang lebih matang,” tegas mantan wakil ketua DPRD Sangihe ini.
Ia mengatakan, berbagai masukan, kritik, saran, hingga koreksi yang disampaikan DPRD melalui pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam menyempurnakan Perubahan APBD 2026.
Bagi Bupati, proses pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dikelola melalui APBD harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Michael meminta seluruh perangkat daerah segera bergerak setelah Perubahan APBD 2026 ditetapkan.
Program, kegiatan, maupun subkegiatan yang telah mendapatkan alokasi anggaran harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi keterlambatan pelaksanaan maupun lemahnya pengawasan dan pengendalian yang berujung pada tidak optimalnya penggunaan anggaran.
Seluruh pimpinan perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, melakukan pengendalian secara berkala, serta segera mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menghambat realisasi program.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyoroti proses pembahasan Perubahan APBD 2026 yang dinilai berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya.
Michael mengungkapkan, selama kurang lebih lima tahun dirinya berada di DPRD, pembahasan RAPBD Perubahan hampir selalu berlangsung hingga mendekati batas waktu pada akhir September.
Karena itu, penyelesaian pembahasan Perubahan APBD 2026 lebih awal dinilai sebagai perkembangan positif.
“Ini merupakan salah satu pembahasan RAPBD Perubahan yang tercepat dalam sejarah pembahasan RAPBD Perubahan,” ungkapnya.
Apresiasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah yang dinilai telah membangun komunikasi dan sinergi selama proses pembahasan.
Michael menegaskan, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dibangun dalam semangat kemitraan.
Meski memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Bupati kembali menekankan bahwa persetujuan bersama bukanlah garis akhir.
Setelah seluruh tahapan administratif dilalui, pekerjaan yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar berubah menjadi program yang dirasakan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan DPRD dapat terus dipertahankan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga segala keputusan yang kita ambil pada hari ini membawa kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe,” pungkasnya.
(TribunManado.co.id/Edu)
