SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total pola pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seruan itu keluar setelah peristiwa keracunan terhadap ratusan santri di Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, pada 1 September 2026.

Anggota Komisi VIII yang membidangi pendidikan agama, Selly Andriany Gantina mengatakan, kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di pondok pesantren menjadi catatan penting legislatif.

Ia menyerukan agar BGN tidak lagi melakukan hal serupa yang membuat anak-anak keracunan.

"Jangan sampai ini terulang kembali," kata Selly saat ditemui di Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang di Kota Malang, Kamis (3/9/2026).

Selly Andriany Gantina mengatakan, keracunan yang terjadi di pondok pesantren telah merugikan anak-anak.

Di samping itu, kekhawatiran orang tua juga meningkat terhadap kondisi anaknya yang keracunan.

Maka dari itu, evaluasi total perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ia pun mendukung langkah BGN memberikan sanksi terhadap SPPG terkait, sebagai bagian ketegasan menindak segala bentuk pelanggaran standar operasional pelayanan.

Baca juga: Ratusan Santri di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Ketua Asrama: Yang Mengabarkan Meninggal, Itu Hoaks

"Saya turut prihatin atas kasus keracunan yang ada di Sidoarjo," ujar dia.

Ia memastikan bahwa semua santri dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang mengalami keracunan telah mendapatkan perawatan intensif secara medis.

Komisi VIII terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan setiap anak yang keracunan mendapatkan perawatan terbaik.

"Terpenting adalah hari ini adalah bagaimana penanganan kepada para santri-santri yang hari ini mereka sedang melakukan perawatan," kata Selly.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjenguk puluhan siswa korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dirawat di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9/2026).  

Beberapa santri telah pulang dari rumah sakit. Kondisi yang dirawat berangsur-angsur membaik.

“Indikator mual dan pusing yang sempat dikeluhkan para siswa kini sudah tidak ada,” ujar Khofifah.

Dari hasil evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama setempat, keterlambatan pengiriman makanan ke sekolah mengakibatkan makanan tidak layak konsumsi dan meracuni para santri.

Dari total 18 sekolah penerima manfaat yang disuplai oleh SPPG Kalitengah, beberapa di antaranya tidak mengalami masalah serupa karena makanan didistribusikan tepat waktu.

“Makanan yang selesai dimasak pukul 05.00 WIB, diantar pukul 07.00 WIB, dan dikonsumsi pukul 10.00 WIB terbukti aman."

"Masalah timbul pada paket yang baru dikirim pukul 11.00 WIB ke atas dan baru dikonsumsi sekitar pukul 12.30 hingga 13.00 WIB,” ungkap Khofifah.

Khofifah juga mendorong agar pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap alur distribusi, baik kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pengelola SPPG setempat, agar kasus serupa tidak terulang.

Pemkab Sidoarjo mencatat, total jumlah korban keracunan mencapai 668 orang.

Sebanyak 586 orang yang sudah dibolehkan pulang dari rumah sakit usai menjalani perawatan pada Kamis siang.

Sisanya ada 80 pasien yang masih menjalani perawatan, dan dua pasien dalam tahap observasi.

Tidak semua korban itu dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Ada beberapa yang dari sekolah di luar pesantren. Yakni ada 624 siswa dari beberapa sekolah di Tanggulangin yang juga keracunan.

Termasuk ada beberapa guru juga sempat dirawat setelah ikut mengonsumsi menu MBG seperti yang dikonsumsi para siswa. 

Baca juga: Korban Keracunan MBG Sidoarjo Capai 668 Orang, Khofifah Sebut Pemicunya Keterlambatan Distribusi