TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menggandeng pemerintah pusat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Kedatangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan itu bertujuan agar masyarakat Karimun bisa memiliki keahlian sekaligus sertifikasi yang diakui secara nasional hingga Internasional.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Karimun Iskandarsyah bersama jajaran Kemnaker di Rumah Dinas Bupati Karimun, Jumat (4/9/2026).
Dalam pertemuan itu hadir Direktur Bina Lembaga Pelatihan Vokasi Kemnaker Andri Susila, Tenaga Ahli Menaker Muhammad Azhar, serta Kepala BBPVP Medan Amran.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah mengatakan, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya generasi muda yang berada di usia produktif.
"Ini membantu memperkuat pelatihan vokasi masyarakat Karimun, supaya anak-anak kita memiliki sertifikasi yang diakui, baik skala nasional maupun Internasional," ujar Iskandarsyah, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, program pelatihan yang ditawarkan cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
Di antaranya pelatihan welder atau pengelasan, barista, elektrik, tata boga, serta berbagai bidang keahlian lainnya.
"Kami akan sesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini," tegasnya.
Pemkab Karimun menyambut baik program tersebut dan siap mengirimkan masyarakat untuk mengikuti pelatihan di balai pelatihan yang tersedia.
Namun, Iskandarsyah berharap pelatihan tidak seluruhnya harus dilakukan di luar daerah.
Pemkab Karimun tengah mendorong agar sebagian pelatihan dapat dilaksanakan langsung di Karimun.
Salah satu opsi yang dibahas yakni kemungkinan mengalihkan alokasi anggaran pelatihan dari BBPVP Medan untuk pelaksanaan kegiatan di Karimun.
"Tadi disampaikan, BLK yang di Medan akan dilihat dahulu apakah anggarannya bisa dialihkan agar pelatihannya dilaksanakan di Karimun," jelasnya.
Menurut Iskandarsyah, pelaksanaan pelatihan di Karimun akan memberikan keuntungan bagi peserta.
Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan kebutuhan selama mengikuti pelatihan di luar daerah.
"Ini supaya tidak perlu mengirim anak-anak Karimun ke Medan, sehingga bisa meringankan beban biaya transportasi," ujarnya.
Selain dengan pemerintah pusat, Pemkab Karimun juga akan memperkuat kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Langkah ini dilakukan agar pelatihan keterampilan bagi masyarakat Karimun bisa digelar lebih sering dan berkelanjutan.
Program tersebut nantinya menyasar generasi muda produktif agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Terlebih, Karimun memiliki sejumlah perusahaan dan kawasan industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu.
Iskandarsyah berharap sertifikasi keahlian yang dimiliki masyarakat dapat membuka peluang kerja yang lebih besar.
"Kita tahu, setelah mereka memegang sertifikasi resmi, potensi mereka untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan di Karimun akan jauh lebih besar," katanya
Ia menilai peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja bukan hanya soal membuka lapangan pekerjaan.
Lebih jauh, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Karimun.
"Ini menjadi upaya kita bersama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan sertifikasi ini, kualitas ekonomi masyarakat juga otomatis bisa meningkat," tutupnya. (TribunBatam.id/Fairoz Zamani)
