SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Polres Malang melakukan pengecekan ketersediaan beras di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026).

Pengecekan ini dilakukan untuk menyikapi adanya isu kelangkaan beras.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Hamid Sangadji mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan beras di sejumlah wilayah.

Hari ini, pengecekan dilakukan di Kota Malang dan Kabupaten Malang.

"Hari ini kami turun ke pasar untuk melihat langsung dan memastikan ketersediaan beras di berbagai wilayah," kata Hamid ketika dikonfirmasi SURYAMALANG.COM.

Berdasarkan pantauannya di dua pedagang beras di Pasar Kepanjen, hasilnya stok atau ketersediaan beras terutama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih aman dan cukup banyak.

Ketersediaan ini diharapkan mampu meminimalisir adanya keresahan masyarakat soal kelangkaan beras.

Baca juga: Harga Beras Premium di Kota Malang Naik, Dispangtan Usulkan Bulog Lepas Cadangan Beras

Selain memastikan ketersediaan beras, petugas juga memantau dari sisi harga.

Beras SPHP dipastikan masih sesuai Harga Eceran Tinggi (HET), kemudian harga beras curah juga masih terjangkau.

Harga beras SPHP Rp 60.000 per sak dengan kemasan lima kilogram. Artinya satu kilogram beras dijual dengan harga Rp 12.500.

"Harganya belum melebihi HET. Sementara untuk beras premium kami belum bisa menyampaikan terkait kondisi ketersediaan maupun harganya," bebernya.

Hamid menjelaskan, dilakukan pemantauan khsususnya beras SPHP karena beras ini merupakan bagian instrumen pemerintah dalam rangka menstabilkan dan mengendalikan harga.

Hasil pemantauan beras SPHP di Pasar Kepanjen masih tergolong aman.

Sementara itu, Hamid menanggapi terkait adanya kenaikan harga komoditas lain seperti daging ayam dan murahnya harga telur.

Menurutnya pemerintah kini masih menelusuri penyebab utamanya sebelum mengambil langkah strategis.

"Pemerintah akan melihat kondisi ini terjadi karena apa, penyebabnya apa."

"Apakah nanti perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap HET, tentunya menunggu kebijakan lebih lanjut," pungkasnya.

Baca juga: Dana Perjalanan Dinas Pejabat Pemkab Malang Diminimalisir, Boleh Kunker Asal Pulang Bawa Investor