BANGKAPOS.COM – Siapa sosok Helmi Nuraha Hakim, namanya disorot usai diduga direkrut militer Rusia sebagai tentara bayaran.
Helmi tengah menjadi sorotan setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) memasukkannya dalam daftar delapan warga negara Indonesia yang disebut diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.
Dia diketahui memiliki rekam jejak di Aceh, terutama dalam aktivitas politik, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan aktivis.
Meski demikian, sebelum tinggal di Aceh, sebagian besar kehidupannya dijalani di Bandung.
Helmi disebut lahir dan tumbuh di Bandung. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di kota tersebut dengan mengambil bidang Hubungan Internasional.
Latar belakang keluarganya juga memiliki keterkaitan dengan Aceh dan Jawa Barat. Ayah Helmi disebut berasal dari Indrapuri, Aceh Besar, sedangkan sang ibu berasal dari Bandung.
Baca juga: Profil Romo Syafii, Wamenag yang Dorong Semua Pesantren Dapat MBG Usai Kasus Keracunan Sidoarjo
Setelah menikah dengan perempuan asal Seunudon, Aceh Utara, Helmi kemudian pindah dan menetap di Gampong Lam Bateung, Aceh Besar.
Sebelumnya, Helmi juga pernah menikah dengan perempuan asal Bandung. Pernikahan tersebut kemudian berakhir dengan perceraian.
Belum diketahui secara pasti bagaimana awal mula Helmi membangun kehidupan dan jaringan di Aceh. Namun, menurut seorang mantan rekan sejawat dari lingkungan aktivis, kedekatannya dengan salah satu tokoh politik Aceh yang saat itu berada di lingkungan penting pemerintahan disebut menjadi salah satu faktor yang membawanya ke Aceh.
Setelah menetap di Aceh, Helmi disebut aktif di Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh), salah satu partai politik lokal.
Partai tersebut sebelumnya bernama Partai Suara Independen Rakyat Aceh sebelum kemudian berganti nama menjadi Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Helmi cukup aktif dalam kegiatan partai tersebut. Dalam perjalanan berikutnya, ia disebut berpindah dan bergabung dengan PDIP Aceh.
Di mata orang-orang yang mengenalnya, Helmi merupakan sosok yang memiliki gagasan serta pendirian yang kuat.
“Kalau sudah punya gagasan, dia cukup teguh dengan pendiriannya,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Sumber yang sama menggambarkan pemikiran politik Helmi sebagai radikal. Namun, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan pola pikir dan gagasannya, bukan untuk mengarah pada tindakan kekerasan.
“Dia punya pemikiran sendiri. Kadang gagasannya tidak seperti kebanyakan orang, agak radikal” ujarnya.
Di luar aktivitas politik, kehidupan Helmi disebut cukup sederhana. Ia tidak dikenal memiliki banyak teman dekat dan pernah menjalani sejumlah pekerjaan, termasuk berjualan, untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Dia memang gigih. Apa saja dikerjakan,” kata seorang yang mengenalnya.
Jejak Helmi tidak hanya berada di bidang politik dan aktivisme. Ia juga pernah aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan sosial.
Pada 2022, Helmi N. Hakim tercatat sebagai Ketua Koperasi HKTI Tani Makmur Sejahtera (TAMARA) Aceh.
Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama teknis antara Indonesia dan Rusia dalam sektor pertanian.
Hubungan dengan sejumlah pihak Rusia kemudian berlanjut dalam kegiatan sosial.
Pada awal 2023, koperasi yang dipimpin Helmi dipercaya menyalurkan bantuan dari warga Rusia untuk anak yatim di Aceh melalui Russian House Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, warga Rusia bernama Oxana Krysova disebut sudah lama mengenal Helmi dan menghubunginya untuk membantu penyaluran bantuan.
Pada 2024, Helmi kembali terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Russian House Indonesia.
Kali ini, ia disebut berperan sebagai fasilitator kerja sama antara lembaga tersebut dan Universitas Malikussaleh.
Serangkaian aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Helmi telah memiliki hubungan dengan sejumlah pihak Rusia sejak beberapa tahun sebelum namanya dikaitkan dengan dugaan perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia.
Namun, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan Helmi dalam bidang pertanian, sosial, maupun kerja sama pendidikan tersebut memiliki hubungan langsung dengan keterlibatannya dalam militer Rusia.
Informasi mengenai keberangkatan Helmi ke Rusia justru diketahui dari lingkungan pertemanannya.
Sejumlah orang yang mengenalnya menyebut Helmi pernah bercerita bahwa dirinya tengah mengurus sebuah proyek kerja sama. Apabila proyek tersebut tidak berjalan, ia disebut memiliki rencana untuk pergi ke Rusia dan menjadi tentara bayaran.
“Dia pernah bilang soal Rusia. Katanya sedang ada proyek kerja sama. Kalau gagal, kemungkinan dia ke Rusia menjadi tentara bayaran,” ujar sumber tersebut.
Keterangan lain menyebut Helmi termasuk salah satu orang yang relatif lebih awal berangkat ke Rusia, diperkirakan sekitar masa keberangkatan Satria Arta Kumbara.
Namun, informasi migrasi Rusia yang dipublikasikan FISU mencantumkan waktu yang lebih spesifik. Helmi tercatat memasuki Rusia pada 25 September 2025 dengan masa tinggal hingga 10 Oktober 2025.
Dokumen tersebut bukan visa Rusia. Terdapat tulisan berbahasa Rusia, “Виза отсутствует”, yang berarti tidak terdapat visa.
Perjalanan Helmi di Rusia disebut tidak langsung berujung pada bergabungnya dia dengan militer.
Informasi yang beredar menyebut ia sempat mengalami kendala ketika mencoba masuk ke militer Rusia. Kondisi fisik disebut menjadi salah satu persoalan, ditambah Helmi tidak memiliki pengalaman sebagai anggota militer.
Dalam perkembangannya, Helmi disebut memanfaatkan koneksi yang dimilikinya di Rusia. Jaringan tersebut diduga membantunya memperoleh akses untuk bergabung.
Meski demikian, perkembangan setelah Helmi berada di Rusia belum dapat dipastikan secara independen.
Sejumlah orang yang mengenalnya menduga Helmi telah meninggal dalam pertempuran di garis depan. Namun, ada pula pihak yang percaya bahwa ia masih hidup.
Mereka menilai Helmi sebagai sosok yang cukup cerdik sehingga diduga mampu mencari cara untuk menyelamatkan diri atau menghindari kondisi berbahaya.
Penelusuran terhadap akun Instagram Helmi juga belum menemukan informasi baru. Aktivitas terakhir yang terlihat tercatat pada 2 Desember 2024, sedangkan dokumen migrasi menunjukkan keberadaannya di Rusia pada September 2025.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kondisi Helmi Nuraha Hakim, apakah masih hidup atau telah meninggal dalam konflik Rusia-Ukraina.
Jika dugaan keterlibatan Helmi dalam militer Rusia nantinya terbukti, perjalanan tersebut cukup menjadi perhatian karena ia tidak dikenal sebagai mantan prajurit.
Latar belakang Helmi lebih banyak berkaitan dengan pendidikan, aktivisme, politik, organisasi, kegiatan pertanian, dan aktivitas sosial.
Dari Bandung, ia kemudian membangun kiprah di Aceh melalui Partai SIRA dan selanjutnya disebut bergabung dengan PDIP Aceh.
Di luar politik, ia juga pernah menggeluti berbagai pekerjaan serta membangun jaringan melalui kegiatan pertanian dan sosial.
Hubungannya dengan sejumlah pihak Rusia telah terlihat sejak 2022. Jejaring tersebut berlanjut melalui kegiatan sosial dan kerja sama kelembagaan pada 2023 serta 2024.
Kemudian, dokumen migrasi mencatat Helmi berada di Rusia pada September 2025.
Namanya kini muncul dalam daftar FISU bersama tujuh WNI lainnya yang disebut diduga direkrut untuk masuk ke militer Rusia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) belum menyatakan keterlibatan Helmi maupun tujuh WNI lainnya sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan melalui Perwakilan RI dan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
“Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait,” kata Yvonne dalam keterangan resmi, Senin (31/8/2026).
Verifikasi tersebut mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan delapan WNI yang disebut dalam laporan FISU.
Kemlu juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki aturan mengenai keterlibatan warga negara Indonesia dalam dinas militer asing, termasuk kemungkinan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan.
Namun, penerapan aturan tersebut baru dapat dilakukan setelah seluruh informasi dan data dipastikan melalui proses hukum.
“Apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing dimaksud terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia,” ujar Yvonne.
Pemerintah juga akan menelusuri kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, maupun perekrutan yang dilakukan menggunakan tawaran pekerjaan yang ternyata berbeda dari tujuan sebenarnya.
Apabila terdapat WNI yang menjadi korban, Kemlu menyatakan akan memberikan langkah perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Surya.co.id/Tribun Medan/Bangkapos.com)
