TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah bukan hanya menyisakan persoalan kabut asap dan memburuknya kualitas udara.
Di tengah musim kemarau yang membuat sejumlah sumber air mengering, masyarakat di wilayah terdampak juga menghadapi kebutuhan mendesak akan air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan aktivitas sehari-hari.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperluas respons penanganan karhutla dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan maupun terdampak kabut asap sejak 1 September 2026.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menginstruksikan jajarannya mempercepat distribusi dengan mengerahkan truk tangki, tandon portabel, serta armada penanggulangan bencana.
“Kami tidak bisa memadamkan asap dengan satu hari. Tapi kami bisa memastikan hari ini, ibu-ibu bisa memasak, anak-anak bisa mandi, dan keluarga bisa minum air bersih,” ujar Agustiar dalam keterangan yang dikutip, Minggu (6/9/2026).
Pada 4 September 2026, sebanyak 122.600 liter air bersih didistribusikan ke Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, dan Seruyan.
Total distribusi sejak 1 hingga 4 September 2026 mencapai 533.050 liter.
Baca juga: Polri Belum Sentuh Korporasi Jadi Tersangka Kasus Karhutla, Ini Alasannya
Distribusi air bersih menjadi penting karena karhutla berlangsung bersamaan dengan musim kemarau yang meningkatkan risiko kekeringan.
BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 di Kalteng datang lebih awal dibandingkan rata-rata 30 tahun pada hampir seluruh zona musim. Kondisi panas dan kering juga meningkatkan potensi munculnya titik api.
Berdasarkan data BPBD Kalteng yang bersumber dari BRIN/SIPONGI periode 1 Januari hingga 1 September 2026, tercatat 57.928 titik panas dan 2.335 kejadian karhutla.
Analisis citra satelit Landsat 8 mencatat luas area terbakar mencapai 7.634 hektare. Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah dengan hotspot tertinggi, yakni 12.713 titik, dengan luas lahan terbakar sekitar 2.280 hektare.
Di sisi kesehatan, pemerintah melaporkan 70.470 orang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Pada 2 September 2026, lima kabupaten juga tercatat mengalami kualitas udara kategori berbahaya. ISPU tertinggi berada di Katingan sebesar 571, disusul Kotawaringin Timur 546, Gunung Mas 502, Murung Raya 340, dan Barito Selatan 338.
Pemerintah menyiapkan 102 lokasi Rumah Oksigen sebagai salah satu upaya mitigasi dampak kualitas udara.
Penanganan karhutla juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 26 Agustus 2026.
OMC dilakukan dengan 10 sorti penerbangan dan menggunakan 8.000 kilogram natrium klorida (NaCl) untuk memicu hujan di wilayah rawan karhutla. Operasi yang semula berakhir 5 September diperpanjang hingga 14 September 2026.
Pemerintah juga melakukan pembasahan lahan gambut dengan memanfaatkan sekat kanal dan tabat untuk menjaga kelembapan lahan.
Di sisi lain, distribusi air bersih terus diperluas dengan melibatkan PDAM, perusahaan swasta, dan komunitas. Posko pengaduan juga dibuka agar warga dapat melaporkan wilayah yang belum mendapat pasokan.
“Kalau ada warga yang kekurangan air di tengah asap seperti sekarang, itu tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada yang merasa dibiarkan. Pemerintah harus hadir paling depan,” kata Agustiar.
Dengan karhutla yang masih terjadi dan musim kemarau yang belum berakhir, penanganan bencana di Kalteng tidak hanya menyangkut pemadaman api dan pengendalian asap.
Memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih menjadi bagian penting agar dampak karhutla terhadap kehidupan sehari-hari tidak semakin meluas.
