TRIBUNNEWSMAKER.COM - Presiden RI Prabowo Subianto meminta pemerintah meningkatkan anggaran mitigasi bencana secara signifikan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas terkait penanganan sejumlah bencana alam di Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Rapat digelar secara virtual dengan melibatkan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sejumlah lembaga terkait untuk memantau kondisi kebencanaan terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganannya.
Prabowo menilai Indonesia harus memiliki kesiapan yang lebih kuat dalam menghadapi bencana.
Pasalnya, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, sehingga memiliki risiko tinggi mengalami berbagai bencana alam.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk tidak hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi.
Mitigasi dan kesiapan harus dilakukan jauh sebelum bencana datang.
"Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo dalam rapat tersebut.
Baca juga: Semakin Dipojokkan, Denny Sumargo Pikirkan Bakal Mundur Sebagai Host Podcast, Siap Cari Pengganti
Prabowo ingin pola penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian.
Pemerintah diarahkan memperkuat langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta ketersediaan peralatan sejak awal.
Presiden bahkan meminta penyusunan master plan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh dan masif.
Dalam perencanaan tersebut, kebutuhan logistik dan peralatan diminta disiapkan secara lebih besar agar pemerintah tidak kekurangan ketika kondisi darurat terjadi.
Prabowo menekankan prinsip bahwa dalam menghadapi bencana, persiapan lebih baik berlebih daripada kekurangan.
Karena itu, tambahan anggaran nantinya diharapkan tidak hanya terserap untuk penanganan korban, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi bencana sejak tahap awal.
Salah satu bentuk penguatan mitigasi yang dibahas dalam rapat adalah penambahan peralatan penanggulangan bencana.
Pemerintah diminta menyiapkan lebih banyak helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator berukuran kecil.
Peralatan tersebut direncanakan dapat ditempatkan di wilayah yang dinilai rawan bencana, termasuk daerah yang sering menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut diambil agar proses penanganan tidak selalu bergantung pada pengiriman peralatan dari daerah lain ketika bencana telah meluas.
Selain itu, pemerintah juga membahas pemanfaatan teknologi pendukung, termasuk drone berukuran besar untuk membantu operasi penanganan bencana.
Rencana tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan peralatan dan teknologi sebagai bagian penting dari sistem mitigasi nasional.
Kebijakan penambahan anggaran tersebut muncul di tengah sejumlah bencana yang saat ini masih mendapat perhatian pemerintah.
Mulai dari gempa bumi di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan serta persoalan asap.
Dalam penanganan gempa Flores, pemerintah mulai mengarahkan perhatian dari masa tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk verifikasi kerusakan dan penanganan kebutuhan hunian masyarakat terdampak.
Sementara untuk aktivitas Gunung Anak Krakatau, pemerintah terus melakukan pemantauan karena sebaran abu vulkanik sempat berdampak terhadap operasional sejumlah bandara.
Di sisi lain, masalah karhutla juga menjadi perhatian Presiden.
Prabowo meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar lahan.
Presiden menilai respons pemerintah dalam menangani sejumlah bencana sudah semakin cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia ingin kemampuan tersebut terus ditingkatkan dengan memperkuat sistem sebelum bencana terjadi.
Pengalaman menghadapi berbagai bencana, menurut pemerintah, harus menjadi dasar untuk membangun sistem yang lebih siap dan terkoordinasi.
Ketersediaan alat berat, armada udara, pompa, kendaraan pemadam, logistik, hingga infrastruktur pendukung menjadi bagian dari investasi mitigasi.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan Rp200 miliar untuk penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur, termasuk dukungan bagi provinsi dan delapan kabupaten terdampak di Flores.
Pemerintah daerah juga didorong memiliki cadangan logistik untuk menghadapi kondisi darurat.
Dengan rencana penambahan anggaran mitigasi secara signifikan, pemerintah ingin penanganan bencana ke depan tidak lagi hanya bersifat reaktif.
Targetnya, ketika bencana terjadi, seluruh unsur sudah memiliki peralatan, logistik, personel, serta sistem kerja yang siap digunakan.
Bagi Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, penguatan mitigasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak dan mempercepat penyelamatan masyarakat saat bencana terjadi.
(Tribunnewsmaker.com)
