TRIBUNGORONTALO.COM — Rentetan kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pukulan bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, persoalan tersebut muncul ketika lembaganya sedang melakukan berbagai pembenahan terhadap tata kelola program MBG.
Pembenahan itu mencakup sistem, regulasi, teknologi informasi, mekanisme pelaporan hingga pengawasan.
Baca juga: Sehari Tak Ada Pesawat dari Jakarta Landing di Gorontalo, Penerbangan Batik Air dan Garuda Batal
Namun, di tengah proses tersebut, kasus keracunan makanan justru menjadi tantangan baru bagi BGN.
"Tapi kemudian di atas itu semua tiba-tiba ada keracunan makanan itu kemudian kami aduh cukup sangat prihatin dan drop ya. Tapi ini menjadi tantangan kami pastikan kami berusaha keras, ya," kata Sudaryono di DPR, Kamis (3/9) malam.
Sudaryono menyebut persoalan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu temuan utama dari pemetaan kasus keracunan MBG.
Baca juga: Penceramah Kondang KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Kecelakaan di Tol
Menurutnya, sekitar 80-90 persen kasus yang terjadi di sejumlah wilayah berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP.
"Bagaimana kami tadi sudah sudah jelaskan juga dalam dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80-90 persen itu karena tidak taat SOP," kata dia.
Pelanggaran SOP tersebut ditemukan dalam sejumlah tahapan pengelolaan makanan, mulai dari penyimpanan hingga pengaturan suhu dan batas waktu konsumsi.
Kasus-kasus keracunan MBG yang menjadi perhatian BGN antara lain terjadi di Sidoarjo, Agam, serta Lasem, Rembang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi BGN untuk memastikan proses pembenahan tata kelola MBG tetap berjalan.
Sudaryono mengakui berbagai kasus tersebut membuat BGN terpukul.
Namun, persoalan itu tidak ingin dijadikan alasan untuk menghentikan pembenahan yang sedang dilakukan.
"Ini tentu saja kami sangat sangat terpukul sebetulnya tapi ini dan kami tidak boleh menyerah," tutur Sudaryono.
BGN memastikan perbaikan tata kelola program MBG akan terus dilanjutkan.
Perbaikan tersebut mencakup aturan hingga alur pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, koordinasi antara kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan program MBG juga terus diperkuat.
Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemberian makanan kepada penerima manfaat.
"Tentu saja kendala terbesar kami adalah di saat kami kemudian memperbaiki tata kelola, sistem, peraturan, IT, pelaporan, pengawasan, zoom meeting, jam kerja, lain-lain yang kami kerjakan ini selama sebulanan ini," sambung Sudaryono.
Menurut Sudaryono, koordinasi dan pertukaran data antarkementerian serta lembaga terkait MBG juga terus dilakukan.
"Insya Allah ini kami kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow flow penataan keuangannya dan lain sebagainya, ya kami kemudian terus berkoordinasi data. Antar kementerian lembaga yang terkait terkait MBG ini juga sudah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang selesai, nggak," pungkasnya. (*)