TRIBUNPALU.COM - Akhir akhir ini semua daerah menolak kebijakan ‘se enak hatinya’ pemerintah pusat.

Usai Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta kini sengkarut Dana Bagi Hasil (DBH) juga digugat masyarakat Sulawesi Tengah. 

Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) aliansi BEM mahasiswa se Kota Palu, elemen organisasi pergerakan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, praktisi jurnalis, kelompok perempuan Talise, hingga warga Kabupaten Sigi akan turun ke jalan, besok, Selasa 8 September 2026. 

Ashar Yahya, Ketua Umum PP HPA menyebut aksi menggalang uang koin senilai 1.000 rupiah bukan sekadar gagasan faktual.

Tapi ada kritik satire pada elit politik yang sudah dipercaya menjadi wakil rakyat Sulteng di DPR RI tapi gagal memperjuangkan hak fiskal Dana Bagi Hasil (DBH). 

Baca juga: Daulat Pemilih, Jangan Berhenti di Angka Partisipasi

Aksi dilakukan dengan simpati bukan anarki. Membangun kesadaran bersama, sukarela menyumbang koin 1.000 rupiah untuk menambah ‘kekuatan dan keberanian’ anggota DPR RI Dapil Sulteng. ‘’Termasuk empat anggota DPD RI utusan Sulteng,’’ tegasnya. 

PP HPA menyambut dan memberi apresiasi semua elemen dengan kekayaan dan kemampuan gerakan semua kecewa atas angka DBH. Termasuk Kepmen 157/2026 Kementerian ESDM.

‘’Harus dilawan. Kita juga bisa melawan kalau benar,’’ tandasnya. (*)