TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase tersebut setelah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Untuk mencapai target tersebut, Tito menekankan pentingnya penguatan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi yang perlu dioptimalkan secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
"Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit," kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
Lebih lanjut, Tito menjelaskan empat komponen utama yang perlu diperkuat. Pertama, konsumsi rumah tangga.
Tingginya konsumsi rumah tangga mencerminkan kuatnya daya beli masyarakat. Sebaliknya, ketika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turut mengalami penurunan.
"Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.
Kedua, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mendagri menekankan pentingnya memastikan realisasi belanja pemerintah berjalan sesuai target.
Kemendagri pun secara berkala mengevaluasi realisasi belanja setiap daerah. Daerah dengan realisasi belanja yang masih rendah akan mendapatkan perhatian dan pengingat dari pemerintah.
Dalam proses tersebut, Kemendagri juga menurunkan tim untuk melakukan pemantauan.
"Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta," ujar Tito.
Ketiga, investasi dalam negeri maupun luar negeri. Mendagri mengatakan, peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja, penambahan modal, serta peningkatan perputaran uang di masyarakat.
Karena itu, lanjut Tito, investasi menjadi salah satu komponen penting yang perlu terus didorong oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup," ucapnya.
Keempat, nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Tito menilai pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong pengusaha, produsen, serta pelaku UMKM agar semakin berorientasi pada pasar ekspor.
Ia juga menekankan bahwa Pemda juga berperan dalam mengidentifikasi dan mendorong sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi menembus pasar internasional.
"Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak," tandas Tito.
Turut hadir pada Rakor tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan di Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah.
