Iran Ancam Korea Selatan yang Mau Kerahan Militer ke Selat Hormuz
TRIBUNNEWS.COM - Iran memperingatkan Korea Selatan agar tidak melibatkan aset militernya dalam operasi di Teluk dan Selat Hormuz.
Teheran menyebut keterlibatan tersebut akan dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap apa yang disebut Iran sebagai “agresi Amerika” dan memperingatkan adanya konsekuensi serius.
Peringatan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei melalui unggahan berbahasa Korea di platform X pada Senin (7/9/2026).
Baghaei menekankan bahwa Iran dan Korea Selatan telah membangun hubungan diplomatik selama lebih dari 64 tahun. Menurut dia, hubungan kedua negara berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati.
Namun, Baghaei mengatakan situasi saat ini berbeda karena Iran menganggap dirinya sedang melakukan upaya pertahanan terhadap serangan Amerika Serikat.
“Setiap negara yang mempertahankan kehadiran militer atau berpartisipasi dalam operasi di Teluk dan Selat Hormuz hanya dapat dianggap sebagai dukungan langsung bagi pelaku agresi dan akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan,” kata Baghaei.
Pernyataan tersebut muncul setelah Seoul menyatakan sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk ikut mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz, termasuk opsi pengerahan militer.
Kantor kepresidenan Korea Selatan sebelumnya menyatakan kalau pemerintah sedang mengevaluasi sejumlah opsi untuk berkontribusi terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Belum ada keputusan final mengenai bentuk keterlibatan Seoul.
Sejumlah media Korea Selatan melaporkan kalau pemerintah bahkan mempertimbangkan pengerahan aset militer sebelum akhir tahun.
Persetujuan Majelis Nasional juga disebut berpotensi dimintakan pada bulan ini.
Opsi yang dibahas antara lain pengiriman pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, serta aset untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau laut.
Korea Selatan juga disebut berdiskusi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengenai skala serta bentuk kontribusi yang mungkin diberikan.
Menurut laporan SBS, personel ahli penjinakan bahan peledak juga dapat dilibatkan dalam operasi bersama angkatan laut negara lain.
Seorang pejabat kantor kepresidenan Korea Selatan menegaskan bahwa opsi militer memang masuk dalam pembahasan.
Namun, dia menekankan bahwa belum ada keputusan yang dibuat.
Pemerintah Seoul masih harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk prosedur hukum domestik, kesiapan pertahanan di Semenanjung Korea, serta kebutuhan memperoleh persetujuan parlemen.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, pengerahan aset militer ke luar negeri membutuhkan persetujuan Majelis Nasional.
Pertimbangan Seoul tidak terlepas dari ketergantungan Korea Selatan terhadap energi yang melewati Selat Hormuz.
Korea Selatan mengandalkan jalur tersebut untuk sekitar 61 persen impor minyak mentah dan 54 persen impor nafta pada tahun lalu.
Nafta merupakan bahan baku penting bagi industri petrokimia dan digunakan dalam berbagai proses produksi, termasuk pembuatan bahan kimia serta produk turunan minyak.
Karena itu, gangguan berkepanjangan di Hormuz dapat menekan pasokan energi dan meningkatkan biaya bagi industri Korea Selatan.
Bagi Seoul, persoalannya bukan hanya keamanan pelayaran, tetapi juga menjaga jalur pasokan energi yang sangat penting bagi perekonomian.
Amerika Serikat selama berbulan-bulan berupaya mendorong negara-negara sekutunya untuk mengambil bagian dalam pengamanan navigasi di Selat Hormuz.
Sebelum konflik terbaru, jalur tersebut menjadi salah satu titik terpenting perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima konsumsi bahan bakar dunia disebut melewati kawasan tersebut.
Posisi Korea Selatan menjadi semakin sensitif karena negara itu merupakan salah satu importir energi utama Asia sekaligus sekutu Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump bahkan sebelumnya mengatakan bahwa ukuran latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan dikurangi, salah satunya karena Seoul tidak bersedia membantu Washington dalam perang melawan Iran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Korea Selatan mengenai Hormuz juga berada dalam konteks hubungan pertahanan dengan Washington.
Teheran, di sisi lain, memandang setiap pengerahan militer asing di sekitar Hormuz sebagai bagian dari tekanan terhadap Iran.
Baghaei secara khusus memperingatkan Seoul agar tidak mengambil langkah yang menurut Iran dapat menempatkan Korea Selatan dalam posisi mendukung operasi Amerika Serikat.
Iran sebelumnya menutup Selat Hormuz setelah perang pecah dan dituduh menempatkan ranjau laut di sejumlah lokasi.
Amerika Serikat kemudian merespons dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Situasi tersebut membuat setiap pengerahan kapal, pesawat patroli, atau unit pembersih ranjau ke kawasan Hormuz memiliki konsekuensi politik dan militer yang lebih besar.
Bagi Korea Selatan, tantangannya adalah menjaga kepentingan pasokan energi tanpa terseret lebih jauh ke dalam konflik Amerika Serikat dan Iran.
Hingga kini, Seoul belum menetapkan keputusan akhir mengenai apakah dan dalam bentuk apa aset militernya akan dikerahkan.
