TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperkuat empat komponen utama pertumbuhan ekonomi untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Keempat komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta peningkatan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor.

Tito mengatakan, negara-negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase pendapatan kelas menengah dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi dan kita akan betul-betul kawal juga sama-sama. Karena kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit," ungkapnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Tito, penguatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.

Komponen pertama yang perlu dijaga adalah konsumsi rumah tangga. Tito menyebut konsumsi masyarakat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli.

"Itu menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli, sehingga mereka belanja, konsumsi. Itu menjadi penyumbang terbesar, dan ini melibatkan pemerintah pusat maupun daerah," jelasnya.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh. Pemerintah daerah juga dinilai memiliki peran melalui kebijakan dan program yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD.

Tito menekankan agar realisasi belanja pemerintah berjalan sesuai target sehingga anggaran tidak hanya tersimpan, tetapi beredar di tengah masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

Kemendagri, kata dia, secara berkala mengevaluasi realisasi belanja pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat realisasi yang masih rendah akan mendapatkan perhatian dan pengingat dari pemerintah pusat.

"Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulan sektor swasta," ujar Tito.

Selanjutnya, komponen ketiga adalah investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tito menilai peningkatan investasi dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penambahan modal, pembukaan lapangan kerja, serta meningkatnya perputaran uang di masyarakat.

"Kunci adalah bagaimana daerah bisa mempermudah investasi, mengundang investor, dan lain-lain agar hidup," ucapnya.

Sementara komponen keempat adalah perdagangan internasional, khususnya dengan mendorong nilai ekspor lebih tinggi daripada impor.

Tito meminta pemerintah pusat dan daerah mendorong pengusaha, produsen, termasuk pelaku UMKM, agar semakin berorientasi pada pasar internasional.

Pemerintah daerah juga dinilai perlu mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di wilayahnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan hingga menembus pasar ekspor.

"Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional. Itu akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita menyumbang [kenaikan], angkanya akan menjadi terdongkrak," tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah.