TRIBUNJAMBI.COM – Kementerian Luar Negeri Iran melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Korea Selatan (Korsel) agar tidak menerjunkan kekuatan militernya ke dalam operasi maritim di kawasan Teluk dan Selat Hormuz.
Teheran menegaskan keterlibatan militer Seoul akan langsung dianggap sebagai bentuk aksi permusuhan yang menyokong agresivitas Amerika Serikat (AS).
Peringatan diplomatik tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, melalui unggahan khusus berbahasa Korea di platform X pada Senin (7/9/2026).
Baghaei mengingatkan hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin harmonis selama lebih dari 64 tahun kini berada di ambang ujian berat.
Menurut Baghaei, dinamika kawasan telah berubah total lantaran Iran saat ini fokus menjalankan operasi pertahanan diri guna menangkis serangan militer Washington.
“Setiap negara yang mempertahankan kehadiran militer atau berpartisipasi dalam operasi di Teluk dan Selat Hormuz hanya dapat dianggap sebagai dukungan langsung bagi pelaku agresi dan akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan,” tegas Baghaei.
Opsi Pengerahan Aset Perang Seoul
Gertakan Teheran muncul merespons langkah Kantor Kepresidenan Korea Selatan yang secara terbuka menguji opsi kontribusi militer demi mengamankan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Mengutip laporan media nasional SBS, Seoul tengah mengkaji pengiriman pesawat patroli maritim, kapal pendukung logistik, unit pendeteksi dan pembersih ranjau laut, hingga personel ahli penjinakan bahan peledak (EOD) untuk bergabung dalam koalisi internasional bersama AS, Inggris, dan Prancis.
Pemerintah Korsel dikabarkan berencana meminta persetujuan Majelis Nasional (parlemen) pada bulan ini agar pengerahan aset militer dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026.
Baca juga: CENTCOM Tepis Klaim Iran soal Kapal Diserang di Selat Hormuz, 50 Jenderal AS Jalani Tes Kebohongan
Baca juga: Tol Sumatera Terhubung ke Jambi: Ini Daftar Ruas Beroperasi dan Sisa, Rampung 2028
Kendati demikian, pejabat teras Kantor Kepresidenan Korsel menegaskan belum ada keputusan final yang diketok.
Selain harus menghitung kalkulasi politik luar negeri, Seoul wajib mempertimbangkan prosedur hukum domestik, izin Majelis Nasional, serta kondisi kesiapsiagaan pertahanan utama di Semenanjung Korea.
Pertimbangan Seoul tidak terlepas dari ketergantungan Korea Selatan terhadap energi yang melewati Selat Hormuz.
Korea Selatan mengandalkan jalur tersebut untuk sekitar 61 persen impor minyak mentah dan 54 persen impor nafta pada tahun lalu.
Nafta merupakan bahan baku penting bagi industri petrokimia dan digunakan dalam berbagai proses produksi, termasuk pembuatan bahan kimia serta produk turunan minyak.
Karena itu, gangguan berkepanjangan di Hormuz dapat menekan pasokan energi dan meningkatkan biaya bagi industri Korea Selatan.
Bagi Seoul, persoalannya bukan hanya keamanan pelayaran, tetapi juga menjaga jalur pasokan energi yang sangat penting bagi perekonomian.
Amerika Serikat selama berbulan-bulan berupaya mendorong negara-negara sekutunya untuk mengambil bagian dalam pengamanan navigasi di Selat Hormuz.
Sebelum konflik terbaru, jalur tersebut menjadi salah satu titik terpenting perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima konsumsi bahan bakar dunia disebut melewati kawasan tersebut.
Posisi Korea Selatan menjadi semakin sensitif karena negara itu merupakan salah satu importir energi utama Asia sekaligus sekutu Amerika Serikat.
Baca juga: Iran Bentuk Zona Eksklusi di Selat Hormuz, Ancam Sanksi Kapal Melintas
Baca juga: Detik-detik dan Kronologi Maling di Bakung Jaya Jambi: Dobrak Terali Hingga Ganti Baju
Presiden AS Donald Trump bahkan sebelumnya mengatakan bahwa ukuran latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan dikurangi, salah satunya karena Seoul tidak bersedia membantu Washington dalam perang melawan Iran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Korea Selatan mengenai Hormuz juga berada dalam konteks hubungan pertahanan dengan Washington.
Teheran, di sisi lain, memandang setiap pengerahan militer asing di sekitar Hormuz sebagai bagian dari tekanan terhadap Iran.
Baghaei secara khusus memperingatkan Seoul agar tidak mengambil langkah yang menurut Iran dapat menempatkan Korea Selatan dalam posisi mendukung operasi Amerika Serikat.
Iran sebelumnya menutup Selat Hormuz setelah perang pecah dan dituduh menempatkan ranjau laut di sejumlah lokasi.
Amerika Serikat kemudian merespons dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Situasi tersebut membuat setiap pengerahan kapal, pesawat patroli, atau unit pembersih ranjau ke kawasan Hormuz memiliki konsekuensi politik dan militer yang lebih besar.
Bagi Korea Selatan, tantangannya adalah menjaga kepentingan pasokan energi tanpa terseret lebih jauh ke dalam konflik Amerika Serikat dan Iran.
Hingga kini, Seoul belum menetapkan keputusan akhir mengenai apakah dan dalam bentuk apa aset militernya akan dikerahkan.
Baca juga: 16 Peserta Kuota Khusus, Kuasa Hukum Klaim Skema Fiktif Penipuan Rekrutmen Bintara Polri Jambi
Baca juga: Profil dan Biodata Mahyeldi, Gubernur Sumbar yang Akui Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp7 M
Baca juga: Rusdi Alvin Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus 723 Gram Ganja
