TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah isi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga memicu reaksi partai pro Prabowo Subianto.

Baru-baru ini pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat pada Sabtu (5/9/2026) lalu jadi sorotan setelah menyinggung soal kekuasaan.

Pidato AHY itupun sontak memicu reaksi partai-partai pro Prabowo.

Pada momen pidato tersebut, AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

Menurut AHY, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Karena itu, dia mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY.

AHY menegaskan bahwa hak rakyat dalam menentukan pilihan politik harus tetap dijaga, sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar dia.

AHY mengatakan, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur dan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Kapolsek Hamparan Perak Monitor Jembatan Merah Putih Presisi di Klambir V Kebun

Menurut dia, demokrasi juga membutuhkan pemerintahan bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu," ujar AHY.

Dia menilai, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif.

Namun, pemerintahan tersebut juga harus terbuka terhadap kritik dan menghormati perbedaan.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," ujar AHY.

AHY mengingatkan pentingnya menjaga pelajaran Reformasi dalam setiap Pemilu ke depan.

Dia menegaskan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

"Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis," ucap AHY.

"Setiap peserta pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," imbuh dia.

Sementara itu setelah pidato tersebut, inilah reaksi partai pro Prabowo.

Golkar Sebut Sinyal Maju Pilpres 2029 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai, pidato AHY seolah menjadi sinyal kuat untuk maju dalam Pilpres 2029. 

“Dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli, saat dihubungi, Senin (7/9/2026). 

Terlepas dari hal itu, Doli menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya menyetujui substansi pernyataan AHY, mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi. Menurut dia, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan sistem demokrasi. 

Baca juga: Cerita Ibu Febi Yona Awal Mula Anaknya Kejang hingga Hilang Ingatan setelah Keracunan MBG di Karo

Namun, Doli menilai, sinyal politik yang muncul tersebut menarik untuk dilihat, karena AHY saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” kata Doli. 

Gerindra Minta AHY Fokus Kerja

Sementara Partai Gerindra meminta AHY dan jajaran Demokrat fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan rakyat. 

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, urusan elektoral dan Pemilu 2029 sebaiknya ditunda terlebih dahulu karena pelaksanaan pemilu masih lama.

Sugiat menilai, Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan seharusnya fokus menuntaskan tugas yang telah diamanahkan. 

“Fokus bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk menuntaskan persoalan-persoalan kerakyatan. Kalau memang ada temuan data fakta-fakta di lapangan terkait dengan kondisi rakyat, mari kita sama-sama mencari solusinya supaya itu bisa tuntas, kan begitu,” ujar Sugiat, Senin (7/9/2026).

Menurut Sugiat, kondisi tersebut juga berlaku bagi seluruh partai yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. 

(*/ Tribun-medan.com//Kompas.com)