TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pernyataan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah DIY mendapat dukungan dari publik.
Meski meyakini tidak ada faktor kesengajaan dalam insiden tersebut, Ngarsa Dalem menilai terdapat keteledoran oleh pengelola dapur, hingga keracunan MBG kembali terjadi.
Sekretaris Yayasan Biijana Paksi Sitengsu, RM Teddy Anggoro, menyampaikan, pengawasan operasional dapur selama ini disinyalir cenderung masih longgar.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban nyata Badan Gizi Nasional (BGN) secara moril dan terbuka kepada publik, khususnya kepada para orang tua siswa yang terdampak.
"Seharusnya Kepala BGN turun langsung ke Yogyakarta, menemui para orang tua siswa dan masyarakat, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Manajemen dan Kepala BGN harus bertanggung jawab penuh secara substantif, bukan sekadar menjatuhkan sanksi administrasi," ujarnya, Selasa (8/9/26).
Teddy menilai, pengawasan program pemenuhan gizi anak sekolah tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif atau peninjauan fasilitas dapur permakanan sesaat.
Contohnya, seperti yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) RI, ketika meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Senin (7/9/26) lalu.
"Karena yang lebih penting kan memastikan standardisasi ketat terhadap pemilihan bahan baku pangan lokal, rantai pasok hingga higienitas petani dan vendor penyedia bahan pokok," jelasnya.
Selain itu wajib ada pengawasan ketat di dapur-dapur SPPG agar proses memasak, pengemasan, hingga distribusi memenuhi standar higienis dan higienitas sanitasi pangan.
Serta, evaluasi berkala terhadap mekanisme distribusi sampai penyajian makanan kepada para siswa di sekolah guna mencegah kontaminasi silang atau keterlambatan konsumsi.
"Langkah mitigasi yang holistik ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik serta memastikan insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, demi keselamatan generasi penerus bangsa," ujar Teddy.
Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, angkat bicara mengenai maraknya insiden keracunan MBG yang terjadi di wilayahnya belakangan ini.
Ngarsa Dalem menilai kejadian tersebut murni disebabkan oleh faktor keteledoran penyedia jasa atau dapur pengolah makanan, bukan karena unsur kesengajaan.
"Saya yakin keracunan itu memang tidak disengaja, tapi teledor saja. Dalam arti, pada waktu mengumpulkan material seperti ikan atau daging, tidak melihat apakah bahannya masih bagus atau sudah berubah warna," ujarnya, saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (8/9/26).
Sultan yang mengaku punya kegemaran memasak, menyebut para pengelola dapur MBG kerap mengabaikan kelayakan sarana penyimpanan bahan makanan segar dalam jumlah yang relatif besar.
Menurutnya, menyortir bahan baku dan memastikan ketersediaan pendingin atau freezer selaras kapasitas produksi adalah hal yang wajib hukumnya.
"Misalnya harus stok bahan untuk tiga hari, sehari 10 kilo, berarti 30 kilo. Harus dimasukkan freezer. Kalau punya kulkas, besarnya berapa? Mampu tidak menampung 30 sampai 50 kilo? Kalau tidak mampu lalu ditaruh luar, ya hari berikutnya warnanya sudah biru. Kalau dimasak, pasti beracun," tegasnya.
Sementara itu, Pemda DIY juga menuntut jaminan kepatuhan prosedur operasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyusul teridentifikasinya 70 korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.
Pemda DIY memilih untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh tahapan pelaksanaan program—mulai dari prosedur, kelayakan gizi, hingga kebersihan makanan—sebelum menentukan arah kebijakan lanjutan.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (8/9/2026), bahwa puluhan korban yang teridentifikasi tersebut berasal dari sejumlah satuan pendidikan serta warga yang sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan. Langkah evaluasi mendesak dilakukan karena kesepakatan prosedur di atas kertas kerap tidak berjalan seiring saat diterapkan di lapangan.
“Total ada 70 korbannya. Kalau kita, jaminannya apa? Kalian (SPPG) bisa melayani masyarakat Jogja dengan baik, ya itu kita akan dukung. Kalau memang itu menjadi bagian yang tidak dilakukan, nah, ini jadi evaluasi,” tegas Ni Made.
Pemda DIY menaruh perhatian serius pada seluruh rantai pasok dan pengolahan pangan. Menurut Ni Made, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kandungan gizi belaka, melainkan harus memastikan seluruh proses pengolahan hingga pendistribusian makanan sampai ke tangan penerima manfaat dilakukan sesuai prosedur yang ketat.
Mengenai kemungkinan Pemda DIY mengambil langkah ekstrem seperti penghentian sementara program yang sempat diisukan terjadi di daerah lain, Ni Made menyatakan pihaknya masih akan menunggu hasil pemetaan dan evaluasi mendalam bersama SPPG.
“Kalau itu, (evaluasi) dulu baru kita bicara kebijakan yang seperti Malang,” perjelas Ni Made. (aka/han)
