TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Alokasi dana penanganan bencana di Wilayah Bali menjadi fokus bahasan dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Bali dan BPBD Bali yang berlangsung di Kantor DPRD Bali, Selasa 8 September 2026. 

I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, selaku Kepala Pelaksana BPBD Bali, mengungkapkan bahwa pemenuhan tugas kebencanaan idealnya membutuhkan dana hingga Rp29 miliar.

Meski begitu, nilai yang direncanakan dalam Rancangan APBD 2027 saat ini baru menyentuh angka Rp21 miliar.

"Saya cukup Rp29 miliar untuk memeriksa, mengevaluasi, memverifikasi, apa mengkolaborasi dan yang tidak diambil peringatan dini tsunami kan enggak ada OPD lain yang ambil, saya ambil," kata Teja.

Baca juga: BPBD Catat Baru 20 Persen Hotel di Bali yang Miliki Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana

Teja memaparkan bahwa anggaran penanggulangan bencana sejatinya tersebar di berbagai instansi teknis lain.

Dinas PUPR, misalnya, mengalokasikan dana untuk fisik pembuat drainase penahan banjir, sedangkan Dinas Pendidikan membangun infrastruktur sekolah tahan gempa.

"Tapi khusus untuk BPBD karena fungsinya mengorkestrasi semuanya, dia juga butuh dana. Nah untuk BPBD maka saya bilang kalau provinsi Rp 29 miliar cukup karena tugas saya mengorkestrasi itu saja. tidak perlu saya dikasih Rp 50 miliar," jelas Teja.

Baca juga: BPBD Bali Catat 158,53 Hektare dan 529 KK Terdampak Kekeringan Periode April–Agustus 2026

Di sisi lain, minimnya porsi dana bencana di tingkat daerah bawahan turut menyita perhatian BPBD. Gabungan alokasi anggaran dari sembilan kabupaten/kota di Bali saat ini tercatat cuma sekitar Rp13 miliar.

Bahkan, Kabupaten Bangli menjadi wilayah dengan porsi terendah, yakni Rp195 juta.

"Ini yang saya soroti. Ya paling tidak Rp 5-10 miliar lah dia kasih. Enggak perlu lebih dari itu, karena lebihnya itu sudah di OPD lain. Itu aja," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta berpandangan bahwa patokan besaran dana tidak bisa dipukul rata begitu saja.

Menurutnya, pemetaan riil sesuai karakter dan kebutuhan tiap daerah jauh lebih krusial.

"Tadi kan dilihat kan per item anggaran kan kelihatan tadi ada Rp 250 juta kan, ini enggak masuk akal kan, Rp 1,2 miliar kan. Makanya tadi saya lihat bukan masalah berapa besar kecilnya dipetakan dulu berapa kebutuhan ideal di masing-masing kabupaten/kota, saya gitu," ucap, Suwirta. (*)