- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi banyaknya penolakan masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal.

Dedi menjelaskan bahwa kewenangan terkait perizinan geothermal berada di Kementerian ESDM sebagai pihak yang memberikan izin.

Menurutnya, ketika izin telah diterbitkan, persoalan penolakan masyarakat perlu dikomunikasikan dengan pihak pemberi izin.

“Tugas gubernur adalah merekonsiliasi antara pemberi izin, penerima izin dengan masyarakat,” ujar Dedi, Selasa (8/9).

Ia mengatakan pemerintah daerah akan membantu menyelesaikan persoalan yang muncul apabila berkaitan dengan aspek teknis maupun sosiologis.

Namun, Dedi menegaskan persoalan yang berkaitan dengan mitigasi dan potensi ancaman terhadap lingkungan perlu dibahas kembali bersama pemerintah pusat.

“Kalau problemnya bersifat teknis, sosiologis, tentunya kita akan selesaikan bersama,” katanya.

Dedi juga menyatakan akan mengundang seluruh pihak untuk membahas kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terkait pembangunan geothermal.

“Nanti kita undang dari Kementerian ESDM, perwakilan warga, dan perusahaan yang memegang izin geothermal,” tuturnya.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat mempertemukan kepentingan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar persoalan pembangunan geothermal dapat diselesaikan bersama.