TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menilai, aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus masih tertuju pada pembangunan infrastruktur berupa jalan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Alhasil pada Perubahan APBD tahun 2026, anggaran dikonsentrasikan untuk perbaikan infrastruktur.

“Masih fokus pada penambahan pembangunan infrastruktur jalan, pemeliharaan drainase, LPJU itu masih menjadi favorit aspirasi masyarakat."

"Masih banyak usulan dari masyarakat tentang jalan penerangan yang tentunya ini dominan di perubahan APBD,” kata Masan seusai rapat paripurna, Selasa (8/9/2026).

Baca juga: Pemkab Kudus dan DPRD Setuju Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Ditarget Rp 2,133 Triliun

Dalam rancangan tersebut, pihaknya memprioritaskan hal yang mendesak berdasarkan aspirasi yang pihaknya terima dari konstituen. 

Penentuan skala prioritas ini bukan hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga melibatkan Pemkab Kudus melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami terus berupaya maksimal apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui APBD periubahan 2026,” katanya.

Sebentar lagi, kata dia, pembahasan APBD tahun 2027 akan dilakukan.

Pihaknya menunggu Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengirimkan dokumen pembahasan yang rencananya akan dilakukan pertengahan September ini. Pihaknya berupaya untuk membahasnya secara cepat.

“Supaya pelaksanaannya diharapkan tepat waktu,” kata Masan.

Untuk pelaksanaan program supaya lebih cepat anggaran bisa terserap, katanya, dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus membahas perihal lelang cepat untuk kebutuhan yang mendesak.

Misalnya pada 2027 akan ada program meterisasi LPJU.

Dia berharap dinas yang bertanggung jawab atas LPJU bisa melakukan lelang cepat supaya ada efisiensi dalam membayar tagihan listrik LPJU kepada PLN.

“Biar efisiensi bayarnya ke PLN biar berkurang drastis kalau memang kami bukan pakai abonemen tapi meterisasi,” kata dia.

Masan berharap persoalan LPJU yang skema pembiayaannya menggunakan meteran listrik tersebut bisa selesai pada 2028.

Pada 2027, di awal tahun anggaran akan dianggarkan untuk meterisasi.

“Sekira 50 persen LPJU dengan meterisasi. Maka akan kami cicil di APBD 2027 paling tidak Rp5 miliar untuk meterisasi di awal tahun anggaran."

"Nanti kalau memang bisa dilaksanakan awal tahun berarti tanpa menggunakan uang baru karena dari efisiensi cukup untuk biaya meterisasi,” kata dia. (*)