TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jambi, Jhon Kenedi, meminta seluruh pihak tidak terburu-buru dalam menyelesaikan persoalan lahan PT BSU, Selasa (8/9/2026).

Jhon menilai keputusan menunda eksekusi terhadap lahan perusahaan tersebut sudah sesuai dengan permintaan yang sebelumnya disampaikannya.

Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya tidak diselesaikan dengan pendekatan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pemerintah bersama seluruh pihak yang berkepentingan perlu duduk satu meja untuk mencari jalan keluar yang tidak menimbulkan persoalan baru.

Sebab, jika eksekusi tetap dilakukan, kata Jhon, bukan tidak mungkin akan ada pihak yang dirugikan dan dampaknya bisa meluas hingga ke masyarakat.

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan ya," ujar Jhon.

Ia menilai, penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat menjadi jalan terbaik. Dengan begitu, kepentingan seluruh pihak dapat dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir.

Jhon juga meminta persoalan tersebut dilihat secara jernih dengan menarik kembali sejarah keberadaan perusahaan.

Ia mempertanyakan mengapa persoalan baru muncul saat ini apabila perusahaan tersebut telah berdiri dan beroperasi sejak 10 hingga 20 tahun lalu.

Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar penyelesaian masalah tidak hanya berorientasi pada hasil akhir perkara, tetapi juga mempertimbangkan dampak setelah keputusan diambil.

Jhon juga mempertanyakan kesiapan pihak penggugat apabila nantinya memenangkan perkara dan harus mengelola lahan tersebut.

Pasalnya, pengelolaan lahan perusahaan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Karena itu, menurut Jhon, perlu dipastikan apakah pihak yang nantinya menguasai lahan benar-benar mampu menjalankan operasionalnya.

"Saya enggak yakin mereka bisa," tegasnya.

Jhon mengatakan Apindo akan tetap memperjuangkan kepentingan anggotanya, terutama terkait keberlangsungan operasional perusahaan.

Ia mengingatkan, persoalan ini tidak hanya menyangkut perusahaan dan kepentingan bisnis. Ada karyawan yang menggantungkan hidup dari perusahaan, termasuk keluarga mereka.

Bahkan, keberadaan perusahaan juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar, termasuk aktivitas ekonomi hingga pendidikan anak-anak warga yang berada di sekitar perusahaan.

Karena itu, Jhon berharap pemerintah dapat mengambil posisi sebagai penengah dan mendorong seluruh pihak mencari solusi bersama.

"Kalau perusahaan ini tutup, banyak pihak yang dirugikan," pungkasnya. (Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi)

Baca juga: Kadin Jambi: Eksekusi Lahan PT BSU Harus Ditunda, 10 Ribu Orang Lebih Terdampak

Baca juga: Masalah Pribadi Jadi Motif 5 Polisi dan 1 Warga Sipil Habisi Brigadir EWS di Tanjabtim